Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Catra Budaya

ANRI: Praktik Korupsi Sudah Menggurita Sejak Era VOC

Penulis: Siswantini Suryandari 30 Jun 2026 4 menit baca
Diperbarui Juli 1, 2026
Jejak korupsi di Indonesia sudah ada sejak era VOC
Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur Seri Grote Bundel Afdeeling E (1835) Tahun 1860-1942 No. 1776 yang memuat kasus korupsi era kolonial. (dok. ANRI)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Korupsi di Indonesia bukan fenomena baru. Praktik penyalahgunaan kekuasaan itu bahkan telah ditemukan sejak era Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti-buktinya kini masih tersimpan dalam arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Arsiparis Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi dan Layanan Arsip Tematis ANRI, Dharwis Widya Utama Yacob, mengatakan berbagai bentuk korupsi pada masa VOC dapat ditelusuri melalui arsip-arsip kolonial yang masih tersimpan hingga kini.

“Temuan praktik korupsi terdapat dalam arsip era VOC hingga Hindia Belanda. Kalau ada perdebatan bahwa pada masa kerajaan juga terjadi praktik rasuah melalui sistem upeti, hal itu masih perlu dibuktikan. Sebab, istilah upeti pada masa kerajaan tidak bisa langsung disamakan dengan gratifikasi seperti yang dikenal sekarang,” ujar Dharwis kepada Catrawarta.com, Senin (29/6/2026).

Baca Juga
5 artikel
  1. Catra Budaya Dalang Cilik Aden Azka Hidupkan Pesan Maulid Lewat Wayang Ajen Junior →
  2. Catra Budaya Desa Adat Karang Bajo Bayan NTB Pikat Putri Swedia Victoria, Keselarasan Dengan Alam Diapresiasi →
  3. Catra Budaya KGPH Hangabehi Dinobatkan sebagai PB XIV, Dualisme Kepemimpinan Keraton Surakarta Berlanjut →
  4. Catra Budaya Seni Tradisi Tak Cukup Dilestarikan, Harus Hidup dan Relevan →
  5. Catra Budaya Tokoh Adat Baduy Saidi Putra Meninggal Dunia, Masyarakat Berduka →

Menurut Dharwis, arsip-arsip tersebut menunjukkan berbagai bentuk tindak korupsi, mulai dari penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, perdagangan ilegal, hingga praktik monopoli.

Salah satu contohnya terjadi dalam perdagangan lada yang saat itu menjadi komoditas utama VOC.

“Misalnya, lada yang ditimbang sebenarnya mencapai 100 pikul, tetapi hanya dicatat 10 pikul. Keuntungan yang seharusnya 1.000 gulden hanya dilaporkan 100 gulden. Selisihnya dijual secara ilegal untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Jejak korupsi di Indonesia sudah ada sejak era VOC
Arsiparis Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi dan Layanan Arsip Tematis ANRI, Dharwis Widya Utama Yacob (dok ANRI)

Ia menambahkan, sejumlah pejabat VOC juga memiliki hak monopoli terhadap komoditas tertentu yang boleh diangkut ke Belanda maupun ke Batavia. Mereka menguasai perdagangan berbagai barang, termasuk komoditas mewah dan bahan parfum, namun transaksi tersebut kerap tidak didokumentasikan dalam administrasi resmi.

Hoge Commissie, Cikal Bakal Lembaga Antikorupsi

Dalam administrasi VOC, terdapat lembaga bernama Hoge Commissie atau Komisi Tinggi yang dibentuk pemerintah pusat VOC untuk menyelidiki berbagai penyimpangan dan praktik korupsi menjelang kebangkrutan perusahaan dagang tersebut.

Komisi yang dibentuk pada 1791 itu bertugas memeriksa berbagai ketidakberesan dalam administrasi VOC. Namun, karena anggotanya berasal dari internal VOC sendiri, proses penyelidikan umumnya hanya berakhir pada laporan tanpa berlanjut ke pengadilan.

Keputusan mengenai benar atau salahnya seorang pegawai, termasuk pemberhentian pejabat yang terbukti melakukan kejahatan kerah putih, berada di tangan Hoge Regering atau Pemerintahan Agung, yakni otoritas tertinggi VOC di Asia yang berkedudukan di Batavia dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal.

VOC sendiri berdiri pada 20 Maret 1602. Selama hampir dua abad beroperasi, praktik korupsi terus berkembang hingga akhirnya pemerintah VOC di Belanda membentuk Hoge Commissie menjelang keruntuhan perusahaan tersebut.

“Kalau disamakan dengan kondisi sekarang, Hoge Commissie bisa disebut sebagai cikal bakal lembaga pemberantasan korupsi. Bedanya, saat itu penegakan hukumnya sangat lemah. Tidak ada hukuman penjara, denda, maupun sanksi sosial yang memberikan efek jera,” kata Dharwis.

Ia menambahkan, lemahnya penegakan hukum membuat praktik korupsi tetap berlangsung, bahkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Salah satunya terjadi dalam pembangunan Jalan Raya Pos atau Jalan Daendels sepanjang sekitar 1.000 kilometer yang menghubungkan Anyer, Banten, hingga Panarukan, Jawa Timur.

Pusdankor Simpan Arsip Kasus Korupsi Indonesia

Untuk mendukung upaya edukasi antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama ANRI mendirikan Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi (Pusdankor) pada 2020.

Pusdankor merupakan satuan kerja di bawah ANRI yang bertugas menyimpan, mengkaji, serta menyebarluaskan nilai-nilai antikorupsi melalui arsip.

“Kami bukan aparat penegak hukum. Peran kami adalah bekerja sama dengan KPK dalam berbagai kajian antikorupsi serta menyebarkan sembilan nilai antikorupsi yang dikembangkan KPK,” ujar Dharwis.

Gedung Pusdankor berada di Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Bangunan tersebut merupakan aset yang disita KPK dalam perkara korupsi yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, pada 2012.

Saat ini, Pusdankor menyimpan berbagai arsip kasus korupsi dari KPK, mulai dari perkara mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh hingga kasus-kasus yang lebih baru. Selain menjadi pusat dokumentasi, lembaga ini juga dimanfaatkan para peneliti untuk mengkaji sejarah dan perkembangan praktik korupsi di Indonesia dari berbagai periode.

Tags:
#ANRI #Dharwis Yacob #jejak korupsi #Korupsi #KPK #pemberantasan korupsi #VOC
Siswantini Suryandari
PenulisSiswantini Suryandari
Jurnalis senior, alumi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
Male singer on stage, wearing a white robe and head wrap, holding a microphone and raising one arm.
EditorWahjudi Djaja
Budayawan Sleman, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Dosen STIEPAR API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Direktur Pusat Kebudayaan Saptohoedojo
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Catra Budaya

Outfit “Bling-Bling” Bagian dari Tradisi Ma’bello Musim Haji Masyarakat Bugis

Kirana Natalia • 4 Jun 2026
Catra Budaya

Lisa Blackpink dan Diplomasi Budaya Korea di Piala Dunia 2026

Wahjudi Djaja • 15 Jun 2026
Catra Budaya

Kementerian Kebudayaan Rilis Aransemen Baru Lagu Hari Merdeka

Siswantini Suryandari • 17 Agu 2026
Catra Budaya

Makna Ranup dalam Tradisi Masyarakat Aceh

Siswantini Suryandari • 8 Jun 2026
Catra Budaya

Lebaran Seni di Museum Vredeburg Pameran Maestro Perupa

Siswantini Suryandari • 26 Jun 2026
Catra Budaya

Umar Haen Rilis “Tak Jadi Main Bola”, Soroti Hilangnya Ruang Publik

Wicaksana • 18 Jul 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Kamis, 3 September 2026, bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah, menjadi hari yang ditetapkan masyarakat Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, untuk menggelar upacara adat Nyemulak.
Catra Budaya

Nyemulak, Membangun Kembali Sade Dimulai dengan Tradisi dan Doa Leluhur

Siswantini Suryandari • 4 Sep 2026
Warga Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai melaksanakan tradisi Nyemulak atau penanaman tiang, Kamis (3/9/2026).
Catra Budaya

Tradisi Nyemulak Tandai Dimulainya Rekonstruksi Kampung Adat Sade Terbakar

Siswantini Suryandari • 3 Sep 2026
Menteri Budaya Fadli Zon.
Catra Budaya

Demi Kembalinya Budaya Sasak, Biaya Rekonstruksi Desa Adat Bisa Telan APBN hingga Rp30 Miliar

Mutia • 3 Sep 2026
Masyarakat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memiliki berbagai siasat untuk mempertahankan tradisi berladang di tengah kebijakan pemerintah yang membatasi pembukaan lahan dengan cara membakar.
Catra Budaya

Empat Siasat Dayak Lung Anai Pertahankan Tradisi Berladang di Tengah Larangan Bakar Lahan

Siswantini Suryandari • 2 Sep 2026
Perkembangan kebudayaan Yogyakarta di tengah perubahan kota dan pesatnya industri kreatif memunculkan pertanyaan mengenai batas antara merawat kebudayaan dan menjadikannya sebagai komoditas.
Catra Budaya

‘Jogja Ora Didol’, Budaya Yogyakarta di Tengah Ancaman Komodifikasi dan Industri Kreatif

Siswantini Suryandari • 1 Sep 2026
Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara.
Catra Budaya

Gunung Sinabung dan Ritual Adat Karo ‘Mere Buah Huta-Huta’ sebagai Penjaga Keseimbangan Alam

Mutia • 1 Sep 2026
Festival Dolanan Anak.
Catra Budaya

Kemenbud Tetapkan 11 Dolanan Tradisional Yogyakarta Jadi Warisan Budaya Tak Benda

Mutia • 31 Agu 2026
People sit on a blue-patterned rug around a spread of traditional foods served on banana leaves and bowls inside a home.
Catra Budaya

Kenduri, saat Doa dan Hidangan Disatukan Bersama Tetangga dalam Satu Meja

Mutia • 29 Agu 2026
0
Follow us on
Up Next: Pilihan Sekolah dan Pertaruhan Masa Depan
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network