Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Catra Wisata

DPR Minta Pengembangan Destinasi Terintegrasi Lintas Kementerian

Penulis: Siswantini Suryandari 4 Agu 2026 4 menit baca
Kebijakan pariwisata nasional menjadi sorotan Komisi VII DPR RI. Meski demikian masih banyak persoalan harus diselesaikan
TOBA: Keindahan destinasi Danau Toba dan sekitarnya.(Sumber: Dok Kementerian Pariwisata)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Kebijakan pariwisata nasional menjadi sorotan Komisi VII DPR RI. Meski sektor pariwisata terus mencatatkan peningkatan devisa dan kunjungan wisatawan, para legislator menilai pengembangannya masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Mulai dari lemahnya koordinasi antarkementerian hingga belum meratanya pembangunan destinasi wisata.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak bisa dibebankan hanya kepada Kementerian Pariwisata. 

Menurutnya, sektor ini membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Baca Juga
5 artikel
  1. Catra Wisata Pantai Baron Gunungkidul Panen Ikan Segar, Ratusan Warga Borong Tangkapan ke Perahu Nelayan hingga Malam Hari →
  2. Catra Wisata Kebakaran Ranu Kumbolo Gunung Semeru, Pohon Tumbang Ikonik Jadi Abu →
  3. Catra Wisata Banjir Bandang Nepal, Alarm Baru Ancaman Perubahan Iklim di Himalaya →
  4. Catra Wisata Menelusuri Jalanan Indonesia dengan Pemandangan Pantai Eksotis, Terbaru Kelok 23 Bantul →
  5. Catra Wisata Kementerian Kehutanan Tutup Sementara Sejumlah Jalur Pendakian Gunung Mulai 1 September 2026 →

”Pariwisata itu bukan tanggung jawab satu kementerian. Ini adalah tanggung jawab nasional kalau kita ingin melakukan pengembangan. Apakah sudah berjalan? Belum. Karena belum ada keterpaduan dan terintegrasinya kementerian-kementerian yang terkait dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata,” kata Evita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada pada 24 Juni 2026.

Sebagai contoh, Evita menyoroti pengembangan kawasan Danau Toba yang dinilai belum optimal akibat lemahnya koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, membuka destinasi wisata baru tidak akan berhasil apabila tidak didukung sektor lain, seperti transportasi dan pengembangan sumber daya manusia.

”Mau membuka Danau Toba, kalau Kementerian Perhubungan tidak menyediakan penerbangan ke sana, ya tidak bisa. Kalau pemerintah daerah juga tidak mengembangkan SDM-nya, destinasi itu juga tidak akan berkembang,” ujarnya.

Bali Dinilai Belum Mengalami Overtourism

Dalam kesempatan itu, Evita juga meluruskan anggapan bahwa Bali telah mengalami overtourism. Ia menjelaskan, berdasarkan kesepakatan internasional yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan OECD, overtourism tidak diukur dari banyaknya wisatawan, melainkan dari kapasitas daya dukung suatu destinasi.

”Bali tidak overtourism. Yang terjadi adalah penumpukan wisatawan di destinasi-destinasi tertentu,” tegasnya.

Menurut Evita, solusi untuk mengurangi kepadatan wisatawan bukan dengan membatasi kunjungan, melainkan mempercepat pengembangan destinasi wisata baru agar arus wisatawan lebih merata ke berbagai daerah.

Ia juga menepis anggapan bahwa desa wisata kini dikuasai investor besar. Menurutnya, konsep desa wisata justru dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui pengembangan homestay, UMKM, serta ekonomi berbasis komunitas.

Kebijakan pariwisata nasional menjadi sorotan Komisi VII DPR RI.  Meski demikian masih banyak pekerjaan rumah harus diselesaikan
PENGLIPURAN: Desa wisata Penglipuran di Bangli, Bali. (Sumber: Dok Kementerian Pariwisata)

Desa Penglipuran Jadi Contoh Nasional

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim. Dalam pernyataan tertulisnya, ia menilai desa wisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan budaya lokal.

Chusnunia mencontohkan Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, sebagai model pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang layak direplikasi di berbagai daerah.

Menurutnya, keberhasilan Penglipuran tidak hanya terlihat dari daya tarik wisatanya, tetapi juga dari keberhasilannya menjaga budaya, lingkungan, serta memberdayakan masyarakat melalui UMKM.

”Penglipuran sangat terlihat dibangun secara bottom-up. Pengelolaannya hampir seratus persen dilakukan oleh masyarakat. Ini yang sangat istimewa dan patut menjadi contoh bagi desa wisata lain di Indonesia,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar pembangunan sektor pariwisata tidak mengorbankan masyarakat lokal.

”Jangan sampai pertumbuhan pariwisata justru menggeser masyarakat dari ruang hidupnya. Pembangunan harus menjaga keseimbangan antara investasi, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Kapoksi Komisi VII, Yoyok Riyo Sudibyo, menyampaikan empat persoalan yang menurutnya perlu segera dibenahi agar pariwisata Indonesia semakin kompetitif.

Keempat hal tersebut meliputi biaya liburan yang lebih terjangkau, peningkatan kebersihan destinasi wisata,  penyederhanaan proses visa bagi wisatawan mancanegara,  dan penghapusan praktik getok harga yang masih kerap dikeluhkan wisatawan.

Kebijakan pariwisata nasional menjadi sorotan Komisi VII DPR RI. Meski demikian banyak pekerjaan rumah harus diselesaikan

MASSAL: Penari massal pada Karisma Event Nusantara 2026. (Sumber: dok Kementerian Pariwisata)

Lima Program Prioritas

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kementerian Pariwisata menyatakan pengembangan sektor pariwisata akan difokuskan pada lima program strategis.

Program pertama adalah Tourism 5.0, yakni pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi imersif untuk meningkatkan pengelolaan serta promosi destinasi wisata.

Program kedua adalah penguatan Desa Wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal sebagai penggerak ekonomi hingga tingkat desa.

Ketiga, pengembangan Wisata Budaya Berkualitas dengan meningkatkan standar keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan di berbagai destinasi.

Keempat, program Event by Indonesia, yakni penguatan kalender event nasional untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sementara program kelima berfokus pada peningkatan keselamatan berwisata melalui edukasi, penyusunan standar keamanan, serta perlindungan yang lebih baik bagi wisatawan selama berkunjung ke berbagai destinasi di Indonesia.

Tags:
#Desa wisata #Ekonomi Kreatif #kebijakan pariwisata nasional #Kementerian Pariwisata #Komisi VII DPR RI #lima pilar pariwisata
Siswantini Suryandari
PenulisSiswantini Suryandari
Jurnalis senior, alumi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
Sketched-style portrait of a man with glasses, smiling, outdoors with palm trees in the background.
EditorWicaksana
Jurnalis senior, tinggal di Yogyakarta.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Catra Wisata

Banjir Bandang Nepal, Alarm Baru Ancaman Perubahan Iklim di Himalaya

Siswantini Suryandari • 3 Sep 2026
Catra Wisata

Festival Mustika Rasa Ada di Yogyakarta sampai Minggu 30 Agustus 2026, Kenalkan Seribu Resep Nusantara

Mutia • 30 Agu 2026
Catra Wisata

Kementerian Kehutanan Tutup Sementara Sejumlah Jalur Pendakian Gunung Mulai 1 September 2026

Siswantini Suryandari • 31 Agu 2026
Catra Wisata

Periode Libur Bulan Mei, Risiko Delay Hingga Kehilangan Bagasi

Giffari Ighfirlana • 16 Mei 2026
Catra Wisata

Ribuan Wisatawan Asing Gunakan Kereta Api selama Liburan

Wicaksana • 7 Jan 2026
Catra Wisata

Imbauan Bijak Ketika Berwisata di Pantai Selatan DIY, Hindari ‘Rip Current’

Giffari Ighfirlana • 25 Mar 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
JJLS Kelok 23 Bantul yang bakal dibuka September 2026.
Catra Wisata

Kelok 23 Parangtritis Bakal Dibuka, Jalanan Lapang dengan Pemandangan Lautan Lepas!

Mutia • 30 Agu 2026
Festival Mustika Rasa 2026 di Yogyakarta.
Catra Wisata

Festival Mustika Rasa Ada di Yogyakarta sampai Minggu 30 Agustus 2026, Kenalkan Seribu Resep Nusantara

Mutia • 30 Agu 2026
Warung Bakmi Jawa dan Ayam Goreng Mbah Noto Gunungkidul.
Catra Wisata

Mencicipi Bakmi Jawa Autentik Gunungkidul di Warung Bakmi Mbah Noto Playen

Mutia • 29 Agu 2026
Arung Progo Festival 2026.
Catra Wisata

Arung Progo Festival 2026 Dibuka Sampai 30 Agustus 2026, Nikmati Wisata Berbasis Olahraga di Kalibawang

Mutia • 28 Agu 2026
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantoro mendorong revitalisasi Benteng Van Der Wijck di Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
Catra Wisata

Menteri Koperasi Dorong Revitalisasi Benteng Van Der Wijck Jadi Pusat Budaya dan Pendidikan

Siswantini Suryandari • 27 Agu 2026
Tebar udhik-udhik oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X di momen kondur gangsa.
Catra Wisata

Kondur Gongso Tandai Akhir Hajad Dalem Sekaten, Digelar Hari Ini Selasa 25 Agustus 2026

Mutia • 25 Agu 2026
Program Becak Listrik Gratis di Maliboro.
Catra Wisata

Becak Listrik Gratis Siap Melayani di Maliboro, Senin 24 Agustus 2026 Siang Ini!

Mutia • 24 Agu 2026
Firefighter in green gear using a long hose to spray water at a smoldering, burnt site with charred debris behind him.
Catra Wisata

Menteri Pariwisata: Desa Sade Bukan Sekadar Destinasi Wisata, Ada Ruang Hidup Budaya Sasak

Mutia • 23 Agu 2026
0
Follow us on
Up Next: Side profile of a middle-aged man with gray hair and glasses speaking at a podium with a microphone Iran Sediakan ‘Kuburan Massal’ untuk Para Penyerang, IRGC Siap Mempertahankan Wilayah
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network