catrawarta.com - Kebijakan pariwisata nasional menjadi sorotan Komisi VII DPR RI. Meski sektor pariwisata terus mencatatkan peningkatan devisa dan kunjungan wisatawan, para legislator menilai pengembangannya masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Mulai dari lemahnya koordinasi antarkementerian hingga belum meratanya pembangunan destinasi wisata.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak bisa dibebankan hanya kepada Kementerian Pariwisata.
Menurutnya, sektor ini membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
”Pariwisata itu bukan tanggung jawab satu kementerian. Ini adalah tanggung jawab nasional kalau kita ingin melakukan pengembangan. Apakah sudah berjalan? Belum. Karena belum ada keterpaduan dan terintegrasinya kementerian-kementerian yang terkait dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata,” kata Evita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada pada 24 Juni 2026.
Sebagai contoh, Evita menyoroti pengembangan kawasan Danau Toba yang dinilai belum optimal akibat lemahnya koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, membuka destinasi wisata baru tidak akan berhasil apabila tidak didukung sektor lain, seperti transportasi dan pengembangan sumber daya manusia.
”Mau membuka Danau Toba, kalau Kementerian Perhubungan tidak menyediakan penerbangan ke sana, ya tidak bisa. Kalau pemerintah daerah juga tidak mengembangkan SDM-nya, destinasi itu juga tidak akan berkembang,” ujarnya.
Bali Dinilai Belum Mengalami Overtourism
Dalam kesempatan itu, Evita juga meluruskan anggapan bahwa Bali telah mengalami overtourism. Ia menjelaskan, berdasarkan kesepakatan internasional yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan OECD, overtourism tidak diukur dari banyaknya wisatawan, melainkan dari kapasitas daya dukung suatu destinasi.
”Bali tidak overtourism. Yang terjadi adalah penumpukan wisatawan di destinasi-destinasi tertentu,” tegasnya.
Menurut Evita, solusi untuk mengurangi kepadatan wisatawan bukan dengan membatasi kunjungan, melainkan mempercepat pengembangan destinasi wisata baru agar arus wisatawan lebih merata ke berbagai daerah.
Ia juga menepis anggapan bahwa desa wisata kini dikuasai investor besar. Menurutnya, konsep desa wisata justru dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui pengembangan homestay, UMKM, serta ekonomi berbasis komunitas.

Desa Penglipuran Jadi Contoh Nasional
Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim. Dalam pernyataan tertulisnya, ia menilai desa wisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan budaya lokal.
Chusnunia mencontohkan Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, sebagai model pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang layak direplikasi di berbagai daerah.
Menurutnya, keberhasilan Penglipuran tidak hanya terlihat dari daya tarik wisatanya, tetapi juga dari keberhasilannya menjaga budaya, lingkungan, serta memberdayakan masyarakat melalui UMKM.
”Penglipuran sangat terlihat dibangun secara bottom-up. Pengelolaannya hampir seratus persen dilakukan oleh masyarakat. Ini yang sangat istimewa dan patut menjadi contoh bagi desa wisata lain di Indonesia,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pembangunan sektor pariwisata tidak mengorbankan masyarakat lokal.
”Jangan sampai pertumbuhan pariwisata justru menggeser masyarakat dari ruang hidupnya. Pembangunan harus menjaga keseimbangan antara investasi, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Kapoksi Komisi VII, Yoyok Riyo Sudibyo, menyampaikan empat persoalan yang menurutnya perlu segera dibenahi agar pariwisata Indonesia semakin kompetitif.
Keempat hal tersebut meliputi biaya liburan yang lebih terjangkau, peningkatan kebersihan destinasi wisata, penyederhanaan proses visa bagi wisatawan mancanegara, dan penghapusan praktik getok harga yang masih kerap dikeluhkan wisatawan.

MASSAL: Penari massal pada Karisma Event Nusantara 2026. (Sumber: dok Kementerian Pariwisata)
Lima Program Prioritas
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kementerian Pariwisata menyatakan pengembangan sektor pariwisata akan difokuskan pada lima program strategis.
Program pertama adalah Tourism 5.0, yakni pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi imersif untuk meningkatkan pengelolaan serta promosi destinasi wisata.
Program kedua adalah penguatan Desa Wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal sebagai penggerak ekonomi hingga tingkat desa.
Ketiga, pengembangan Wisata Budaya Berkualitas dengan meningkatkan standar keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan di berbagai destinasi.
Keempat, program Event by Indonesia, yakni penguatan kalender event nasional untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara.
Sementara program kelima berfokus pada peningkatan keselamatan berwisata melalui edukasi, penyusunan standar keamanan, serta perlindungan yang lebih baik bagi wisatawan selama berkunjung ke berbagai destinasi di Indonesia.








