Mudahnya Menjadi Pejabat
Perbandingan sistem rekrutmen pejabat masa Orde Baru dan era Reformasi. Mengapa birokrasi saat ini rentan KKN?
Perbandingan sistem rekrutmen pejabat masa Orde Baru dan era Reformasi. Mengapa birokrasi saat ini rentan KKN?
Isu pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke tangan DPRD kembali mencuat di tengah kegelisahan publik terkait mahalnya ongkos demokrasi. Banyak pihak menilai sistem pilkada langsung saat ini sering menyimpang dari tujuan penguatan kedaulatan rakyat akibat tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang. ”Pilkada langsung cenderung berubah menjadi ajang investasi politik. Kompetisi gagasan dan kapasitas […]
Perbincangan pemilihan kepala daerah tidak langsung masih menjadi perbincangan masyarakat. Bahkan mereka yang nongkrong di warung kopi pun mendiskusikannya. Sebagian besar menolak gagasan pilkada tak langsung. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo ikut menyampaikan pandangannya. Sosok yang terpilih bersama Wakil Wali Kota Wawan Harmawan tersebut merasa pilkada tidak langsung menjauhkan rakyat dengan pemimpinnya. ”Pilkada langsung merupakan […]
PDI Perjuangan berada di garis yang berseberangan dengan partai-partai pendukung pemerintah dalam menyikapi usulan agar pilkada dilaksanakan tak langsung atau melalui DPRD. PDI Perjuangan tegak lurus pilkada harus dilaksanakan secara langsung. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menegaskan partainya medukung pemilihan kepala daerah secara langsung. “Kita kan sudah jelas […]
Niatan para petinggi partai pendukung pemerintah untuk menggolkan Pilkada melalui DPRD, sepertinya bakal mendapat penolakan keras. Lebih-lebih hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan, suara elite-elite partai politik (parpol) tentang wacana pemilihan pilkada dipilih DPRD tak diamini atau tak sesuai keinginan konstituennya. Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan, mayoritas pemilih parpol, baik […]
Wacana penghapusan pemilihan kepala daerah langsung berpotensi menurunkan partisipasi politik dan kepercayaan publik. Ketika masyarakat kehilangan hak memilih secara langsung, keterlibatan warga dalam politik lokal juga berisiko melemah. Dalam jangka panjang, ada tiga risiko besar jika pilkada tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Salah satunya, oligarki lokal akan semakin menguat karena kepemimpinan daerah ditentukan oleh […]