Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Catra Cendekia

Presiden Dewan HAM PBB: Prestise Global, Tantangan Lokal

Penulis: dhiya 10 Jan 2026 3 menit baca
Diperbarui Februari 25, 2026
Sidharto R Suryodipuro (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Indonesia resmi memimpin Dewan HAM PBB 2026, sebuah prestasi diplomatik yang membanggakan. Namun di dalam negeri, jarak antara wacana HAM di panggung internasional dan pengalaman masyarakat sehari-hari menimbulkan tantangan tersendiri.

Indonesia kini menempati kursi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk periode 2026. Di panggung global, pencapaian ini disambut hangat, menjadi simbol kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung nilai kemanusiaan.

Namun di ruang domestik, gema kebanggaan itu terdengar tidak serempak. Di antara pernyataan resmi dan ucapan selamat, muncul suara kritis dari organisasi masyarakat sipil yang mempertanyakan sejauh mana isu HAM benar-benar hidup dalam pengalaman sosial masyarakat Indonesia.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

HAM di Panggung Dunia

Di forum internasional, Presiden Dewan HAM PBB memainkan peran administratif penting: memimpin sidang, menyusun agenda, dan memastikan proses berjalan sesuai prosedur. Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, menekankan komitmen Indonesia menjalankan kepemimpinan yang inklusif dan menegakkan prinsip multilateralisme.

Posisi ini memberi prestise diplomatik, tetapi di sinilah kritik mulai muncul.

Kritik dari Dalam Negeri

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai euforia tersebut berisiko menyesatkan publik:

“Kebanggaan bahwa Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB tidak bisa dibaca sebagai bukti kemajuan HAM di dalam negeri. Jabatan itu bersifat prosedural dan bergilir.”

Amnesty juga menyoroti laporan HAM Indonesia yang sering tidak mencerminkan situasi riil, terutama soal kebebasan sipil dan konflik di Papua. Nada serupa datang dari KontraS, yang menilai kondisi HAM domestik masih diwarnai represi demonstrasi, kriminalisasi aktivis, dan penyempitan ruang kebebasan berekspresi.

HAM yang Terasa Elitis

Fenomena ini menunjukkan elitisasi isu HAM. HAM sering dibicarakan di forum internasional, seminar akademik, dan pidato diplomatik, tapi jarang menyentuh masyarakat luas.

Seperti dicatat oleh Umar Kayam, sosiolog dan budayawan Indonesia:

“Wacana intelektual tentang nilai-nilai universal sering kali jauh dari pengalaman hidup sehari-hari masyarakat, terutama bila tidak diartikulasikan dalam bahasa budaya lokal yang bisa dipahami publik luas.”

HAM dipresentasikan sebagai produk universal, tetapi belum selalu menyentuh realitas sosial budaya masyarakat Indonesia. Akibatnya, HAM mudah diposisikan sebagai “nilai luar”—simbol elit yang dipahami oleh birokrat, akademisi, dan diplomat—bukan bagian dari etika sosial yang hidup di masyarakat.

Bukti Nyata: HAM Masih Jauh dari Publik

Beberapa data memperkuat argumen ini:

  • 79 % masyarakat mengaku tahu HAM, namun banyak yang tidak memahami hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi atau perlindungan hukum, menurut survei Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D). (bskdn.kemendagri.go.id)
  • Banyak masyarakat tidak mengetahui isi Undang‑Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM atau fungsi Komnas HAM, menurut survei Komnas HAM dan Litbang Kompas. (komnasham.go.id)
  • Pemerintah sendiri mengakui masih banyak warga yang tidak memahami esensi HAM; sering muncul dalam berita sebagai aksesori simbolik, bukan nilai hidup sehari-hari. (antaranews.com)

Data-data ini menunjukkan bahwa HAM di Indonesia sering berhenti di wacana formal dan belum menjadi bagian nyata dari pengalaman sosial masyarakat.

Di masyarakat Indonesia, norma komunal, adat, dan moral kolektif kuat memengaruhi cara orang memahami HAM. Jika HAM hanya hadir sebagai bahasa formal atau simbol diplomatik, nilai ini terasa asing bagi warga biasa.

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menekankan:

“Peran Presiden Dewan HAM PBB lebih pada mengelola forum, bukan menentukan substansi kebijakan HAM negara.”

Hal ini menegaskan bahwa pengakuan global tidak otomatis berbanding lurus dengan pembenahan lokal. HAM bisa menjadi alat legitimasi simbolik—bahasa elit—yang jarang dirasakan sebagai hak hidup sehari-hari oleh masyarakat.

Indonesia menghadapi bifurkasi narasi HAM:

  • Sebagai simbol prestise global, posisi di PBB adalah pencapaian diplomasi.
  • Sebagai pengalaman sosial nyata, HAM belum menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari.

Untuk menjadikan HAM lebih bermakna, negara perlu membumikan nilai HAM: yang dipahami, dirasakan, dan diperjuangkan seluruh lapisan masyarakat. Tanpa itu, HAM tetap menjadi bahasa panggung internasional—prestisius tapi jauh dari keseharian rakyat.

Tags:
#HAM #pbb
Penulisdhiya
Jurnalis lulusan Sosiologi UIN Sunan Kalijaga 2025.
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Catra Cendekia

Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Catra Cendekia

Kesenjangan Generasi dalam Melihat AI: Mengapa Gen Z Paling Cemas?

dhiya • 5 Mar 2026
Catra Cendekia

Literasi Digital dan Pendidikan Karakter Jadi Benteng Cegah Radikalisme pada Anak

dhiya • 7 Mar 2026
Catra Cendekia

BRIN Kembangkan Sistem Deteksi Hotspot Karhutla, Informasi Keluar dalam 30 Menit

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Catra Cendekia

Mahasiswa UKDW ‘Sulap’ Bonggol Pisang Jadi Tepung Bergizi

Wicaksana • 11 Jun 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Djoko Suryo, berpulang ke haribaan-Nya pada Senin, 7 September 2026.
Catra Cendekia

Berpulangnya Prof Djoko Suryo: Sejarah Bukan Hanya Deretan Tahun dan Peristiwa, Ada Manusia di Sana

Siswantini Suryandari • 7 Sep 2026
Buku berjudul “Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam” menjadi perhatian setelah judul dan isinya ramai beredar di media sosial.
Catra Cendekia

Buku Islam ala Prabowo Jadi Sorotan, Sejumlah Tokoh Bantah Pernah Menulis

Siswantini Suryandari • 7 Sep 2026
Indikator garis kemiskinan kerap memicu perdebatan di masyarakat, terutama ketika angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dibandingkan dengan standar internasional Bank Dunia.
Catra Cendekia

Memahami Garis Kemiskinan Indonesia: Standar BPS vs Bank Dunia

Siswantini Suryandari • 6 Sep 2026
BRIN Fire Hotspot map showing fire detections across Indonesia in the last 24 hours with yellow markers and a bottom status panel.
Catra Cendekia

BRIN Kembangkan Sistem Deteksi Hotspot Karhutla, Informasi Keluar dalam 30 Menit

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Perundungan masih menjadi tantangan serius di lingkungan pesantren. Dampaknya tidak hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, fisik, sosial, hingga kehidupan material dan finansial santri.
Catra Cendekia

Riset BRIN: 83 Persen Santri Berpotensi Alami Perundungan, Dampaknya hingga Psikologis

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Nama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.Bukan karena video kontennya viral. Bukan pula karena polemik atau kontroversi.
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Man wearing a hat and sunglasses in a bookstore, presenting a book titled Revolusi Iran.
Catra Cendekia

Refleksi Nasir Tamara di Balik Revolusi Iran dan Tantangan Geopolitik Global

Wiwit • 4 Sep 2026
Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk Tim Tanggap Cepat UGM untuk Desa Sade untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Kampung Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang terdampak kebakaran.
Catra Cendekia

UGM Bentuk Tim Tanggap Cepat Bantu Rekonstruksi Kampung Adat Sade

Siswantini Suryandari • 4 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Konflik Israel dan Palestina, Solusi Dua Negara Hampir Mustahil
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network