Ringkasan Artikel
Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma melontarkan kritik terhadap sistem pendataan bantuan sosial pemerintah setelah namanya secara mengejutkan masuk dalam data penerima kategori Desil 4 di Kabupaten Sleman. Lisman mengaku kaget karena tidak pernah mendaftar atau menerima bansos apa pun. Ia menilai insiden ini membuktikan masih adanya celah besar dalam validasi data dan mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemutakhiran menyeluruh agar bantuan dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran.
catrawarta.com - Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lisman Puja Kesuma, melontarkan kritik keras terhadap lemahnya verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) milik pemerintah. Langkah kritis ini diambil setelah nama Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY tersebut secara mengejutkan masuk ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di wilayah Kabupaten Sleman dengan status penerima bansos kategori Desil 4.
Lisman mengaku sangat kaget dan tidak habis pikir saat mengetahui namanya terdaftar sebagai warga penerima manfaat. Padahal, ia memastikan sama sekali tidak pernah mengajukan diri, mendaftar, ataupun menerima alokasi dana dari berbagai program bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Saya sendiri tidak tahu bagaimana nama saya bisa masuk dalam data penerima bansos,” kata Lisman.
Insiden yang menimpa pejabat publik ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa mekanisme pendataan di lapangan masih memiliki celah besar. Lisman mengkritik kinerja instansi teknis terkait dan mendesak agar seluruh basis data penerima bantuan segera diperiksa ulang serta dimutakhirkan secara menyeluruh.
Ia menegaskan, persoalan data ini bukan sekadar kelalaian administratif biasa, melainkan menyangkut keadilan sosial. Menurutnya, ketidakakuratan data sangat membahayakan karena berpotensi meluputkan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan, sembari di sisi lain justru memasukkan pihak yang sama sekali tidak memenuhi kriteria penerima.
Lisman menambahkan bahwa pembenahan data harus menjadi prioritas mendesak bagi pemerintah daerah maupun pusat agar penyaluran bantuan sosial ke depan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar tepat sasaran.
“Kesesuaian data sangat penting karena berkaitan dengan hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan,” tegas Lisman.








