catrawarta.com - Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), terdapat 43.838 korban keracunan di 36 provinsi sejak 2025. Ini belum data yang terbaru hari ini, Senin (7/9/2026), karena masih ada penerima MBG yang keracunan.
Kondisi tersebut menandakan negara gagal memastikan keamanan dan kelayakan pangan pada rakyatnya. Angka sebesar itu memperlihatkan adanya persoalan sistemik dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian mutu, dan mitigasi risiko MBG.
”Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kualitas makanan, melainkan menyangkut kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia,” tandas Ketua Badan Pengurus Nasional,
Kahar Muamalsyah MH, Senin (7/9/2026) dalam keterangan persnya.
Dia mengkritik ketika program negara yang seharusnya memenuhi kebutuhan pangan justru menyebabkan puluhan ribu orang mengalami keracunan, negara harus berani mengakui adapersoalan serius yang membutuhkan koreksi kebijakan.
Standar Pemenuhan Pangan Belum Terpenuhi
Menurut Kahar, dalam perspektif HAM pangan harus dapat dikonsumsi tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Ketika pangan yang dibagikan menyebabkan keracunan justru menunjukkan bahwa standar pemenuhan hak atas pangan belum terpenuhi.
”Ini menjadi semakin serius karena sebagian besar penerima manfaat MBG anak-anak. Anak merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk dalam pemenuhan hak atas kesehatan dan keselamatan,” tegasnya.
Dia menekankan, negara tidak dapat mengklaim telah memenuhi hak atas pangan apabila pangan yang diberikan justru menimbulkan dampak terhadap hak atas kesehatan penerimanya seperti keracunan.
”Pangan yang menyebabkan keracunan bukanlah pemenuhan hak atas pangan, pangan yang meracuni adalah bukti adanya kegagalan dalam menjamin pangan yang aman dan layak,” tandas Kahar.
Sanksi Hanya Administratif
Melihat begitu massifnya keracunan, pemerintah harus menghentikan cara pandang yang menempatkan keracunan sebagai semata-mata human error atau kesalahan operasional SPPG.
Lembaganya menyoroti kecenderungan penyelesaian kasus keracunan MBG yang berhenti pada sanksi administratif, seperti teguran, penangguhan, penghentian sementara, penutupan, atau pergantian pengelola SPPG.
Sanksi administratif memang dapat diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi titik akhir pertanggungjawaban apabila terdapat dugaan tindak pidana, kelalaian serius, pelanggaran standar keamanan pangan, atau kerugian terhadap korban.
Dia mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penegakan hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana, kelalaian berat, atau pelanggaran ketentuan keamanan pangan yang menyebabkan korban mengalami kerugian.








