Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Catra Cendekia

Penting, Penghapusan Rekam Jejak Publik bagi Pelanggar HAM

Penulis: Wicaksana 12 Mei 2026 3 menit baca
Smiling woman wearing a pink hijab and a jeweled brooch, seated at a desk with a filing cabinet and stacks of papers in the background.
Pakar hukum UMY, Dr Septi Nur Wijayanti.(Sumber: dok UMY)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Pelaku pelanggar hak asasi manusia (HAM) bisa membersihkan nama dengan masuknya istilah “hak untuk dilupakan” atau ”right to be forgotten”. Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan itu masuk ke dalam revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pakar hukum UMY, Dr Septi Nur Wijayanti menilai kebijakan untuk menghapus jejak digital pelaku pelanggar HAM seperti pisau bermata dua. Dapat melindungi martabat individu, namun berisiko memberangus transparansi publik. Apalagi, kalau tidak diatur secara ketat.

Natalius Pigai menegaskan hak untuk dilupakan bertujuan mengembalikan martabat warga negara yang telah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, namun terlanjur menjadi korban stigmatisasi atau framing negatif akibat jejak digital masa lalu.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Melalui kebijakan tersebut, putusan pengadilan dapat menjadi dasar legal untuk menghapus rekam jejak digital buruk yang berkaitan dengan pihak bersangkutan. Hal itu guna memastikan pemulihan hak dan reputasi mereka secara utuh di mata publik.

Pemulihan Nama Baik

Septi menyatakan dukungannya terhadap konsep tersebut dalam konteks pemulihan nama baik. Menurutnya, hak ini krusial bagi individu yang pernah terseret kasus hukum namun tidak terbukti bersalah di pengadilan.

”Dalam perspektif HAM, saya mendukung karena ini berkaitan dengan pemulihan nama baik seseorang. Ketika individu diduga melakukan tindak pidana tetapi tidak terbukti, jejak digital yang menetap bisa menghancurkan masa depannya. Hak ini adalah jalan mengembalikan martabat mereka,” papar Septi seperti disampaikan ke media melalui Humas UMY.

Kendati mendukung secara filosofis, ia memberikan catatan kritis. Ia mengingatkan tanpa batasan yang tegas, hak tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu seperti koruptor atau pejabat publik untuk memutihkan rekam jejak negatif yang seharusnya diketahui khalayak.

Ia menekankan revisi UU HAM nantinya harus mempertegas tiga instrumen krusial, mulai dari penetapan kriteria subjek yang jelas agar tidak semua orang dapat serta-merta menghapus jejak digitalnya, hingga pengaturan mekanisme hukum yang pasti mengenai apakah prosedur tersebut memerlukan penetapan pengadilan atau cukup melalui jalur administratif.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyusun regulasi turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri untuk mendetailkan prosedur teknis guna mencegah munculnya multitafsir di tengah masyarakat.

Benturan Hak Publik

Isu ”right to be forgotten” sering kali dianggap berbenturan dengan hak publik untuk tahu dan kebebasan pers. Namun, Septi menilai keduanya bisa berjalan beriringan selama ada prinsip proporsionalitas.

Kebebasan tetap ada, tetapi bukan tanpa batas. Seseorang punya hak informasi, tapi ada juga batasan hukum. Penghapusan jejak digital tidak boleh diberikan secara bebas kepada semua orang agar tidak menjadi bumerang bagi akuntabilitas publik.

Secara normatif, prinsip penghapusan data sebenarnya sudah disinggung dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, langkah Natalius Pigai untuk memasukkannya secara eksplisit ke dalam payung besar UU HAM dianggap sebagai upaya memperkuat legitimasi perlindungan martabat manusia di era digital.

Tags:
#Hak asasi Manusia #hak individu #hapus rekam jejak #pelanggar HAM
Sketched-style portrait of a man with glasses, smiling, outdoors with palm trees in the background.
PenulisWicaksana
Jurnalis senior, tinggal di Yogyakarta.
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Catra Cendekia

Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Catra Cendekia

Kesenjangan Generasi dalam Melihat AI: Mengapa Gen Z Paling Cemas?

dhiya • 5 Mar 2026
Catra Cendekia

Refleksi Nasir Tamara di Balik Revolusi Iran dan Tantangan Geopolitik Global

Wiwit • 4 Sep 2026
Catra Cendekia

BRIN Kembangkan Sistem Deteksi Hotspot Karhutla, Informasi Keluar dalam 30 Menit

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Catra Cendekia

Mahasiswa UKDW ‘Sulap’ Bonggol Pisang Jadi Tepung Bergizi

Wicaksana • 11 Jun 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Djoko Suryo, berpulang ke haribaan-Nya pada Senin, 7 September 2026.
Catra Cendekia

Berpulangnya Prof Djoko Suryo: Sejarah Bukan Hanya Deretan Tahun dan Peristiwa, Ada Manusia di Sana

Siswantini Suryandari • 7 Sep 2026
Buku berjudul “Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam” menjadi perhatian setelah judul dan isinya ramai beredar di media sosial.
Catra Cendekia

Buku Islam ala Prabowo Jadi Sorotan, Sejumlah Tokoh Bantah Pernah Menulis

Siswantini Suryandari • 7 Sep 2026
Indikator garis kemiskinan kerap memicu perdebatan di masyarakat, terutama ketika angka yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dibandingkan dengan standar internasional Bank Dunia.
Catra Cendekia

Memahami Garis Kemiskinan Indonesia: Standar BPS vs Bank Dunia

Siswantini Suryandari • 6 Sep 2026
BRIN Fire Hotspot map showing fire detections across Indonesia in the last 24 hours with yellow markers and a bottom status panel.
Catra Cendekia

BRIN Kembangkan Sistem Deteksi Hotspot Karhutla, Informasi Keluar dalam 30 Menit

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Perundungan masih menjadi tantangan serius di lingkungan pesantren. Dampaknya tidak hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, fisik, sosial, hingga kehidupan material dan finansial santri.
Catra Cendekia

Riset BRIN: 83 Persen Santri Berpotensi Alami Perundungan, Dampaknya hingga Psikologis

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Nama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.Bukan karena video kontennya viral. Bukan pula karena polemik atau kontroversi.
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Man wearing a hat and sunglasses in a bookstore, presenting a book titled Revolusi Iran.
Catra Cendekia

Refleksi Nasir Tamara di Balik Revolusi Iran dan Tantangan Geopolitik Global

Wiwit • 4 Sep 2026
Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk Tim Tanggap Cepat UGM untuk Desa Sade untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Kampung Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang terdampak kebakaran.
Catra Cendekia

UGM Bentuk Tim Tanggap Cepat Bantu Rekonstruksi Kampung Adat Sade

Siswantini Suryandari • 4 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Woman in a plaid shirt hands a notebook to a smiling man in orange work overalls beside a metal wall outside. Menjelang Tahun Ajaran Baru, Gaji ke-13 Cair!
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network