catrawarta.com - Pelarangan dan pembubaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita semakin masif. Intimidasi dan terror supaya tidak memutar film juga masih terjadi sehingga banyak komunitas yang akhirnya ketakutan dan membatalkan pemutaran film.
Padahal pemerintah telah menyatakan tidak pernah melarang pemutaran film dokumenter itu. Hanya berdasarkan putusan pengadilanlah yang bisa memutuskan pelarangan pemutaran film.
Uniknya, semakin dilarang, minat masyarakat untuk melihat Pesta Babi semakin kuat. Ini membuat penyelenggara membuat kelonggaran permintaan copy film. Pada awal ada syarat minimal 25 orang baru bisa memperoleh copy film tetapi kini menjadi cukup 10 orang bisa mengajukan permintaan pengiriman film.
Di tengah maraknya pelarangan dan pembubaran, hal itu menjadi refleksi kondisi demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini. Pengamat film Dr Fajar Junaedi menilai adanya penyempitan ruang kritik di ruang publik.
Kemunduran Demokrasi
Ia menegaskan, pembubaran sejumlah pemutaran film di berbagai daerah menjadi gejala kemunduran demokrasi. Tindakan tersebut melalui intimidasi, teror dan pembubaran paksa saat film mau diputar atau sedang dalam proses pemutaran.
”Alih-alih membuka ruang diskusi, justru muncul upaya membungkam suara yang mengangkat persoalan eksploitasi tanah adat di Papua,” papar Fajar, dikutip keterangan tertulisnya.
Menurutnya, semakin besar upaya pembatasan film Pesta Babi, semakin tinggi pula rasa ingin tahu publik. Fenomena tersebut menunjukkan film dokumenter masih memiliki kekuatan besar dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu sosial dan politik.
”Film dokumenter menjadi medium yang efektif untuk menyampaikan fakta sosial dan lingkungan yang sulit disensor sepenuhnya,” tandas Fajar masih dari pernyataan tertulisnya.
Hak Warga Negara
Ia menegaskan, karya seni dan film dalam alam demokrasi harusnya memiliki ruang luas untuk menyampaikan kritik. Kebebasan berekspresi merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Tidak ada yang boleh melarang apalagi membubarkan.
Kritik sosial maupun politik sering dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas. Akibatnya, karya yang mengangkat isu masyarakat adat, lingkungan, maupun kebijakan negara kerap memunculkan polemik sensitif di tengah masyarakat.
Fajar menekankan perlunya membedakan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang mengandung ancaman kekerasan langsung. Pembatasan terhadap karya seni semestinya dilakukan melalui proses hukum yang transparan, bukan tindakan sepihak.
Demokrasi, tandasnya, membutuhkan ruang kritik yang sehat. Film dan karya seni semestinya dipandang sebagai bagian dari diskursus publik, bukan ancaman yang membahayakan.








