catrawarta.com - Teheran kembali menjadi pusat perhatian dunia. Gelombang demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan kelompok masyarakat di sejumlah kota Iran bukan lagi sekadar ekspresi ketidakpuasan domestik. Pemerintah Iran menilai protes tersebut telah berubah menjadi operasi destabilisasi politik yang didorong dan dimanfaatkan kekuatan asing, terutama Amerika Serikat.
Situasi memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyerukan agar demonstran Iran terus beraksi dan mengambil alih institusi negara. Seruan itu disampaikan melalui forum publik dan media sosial, disertai janji bantuan serta ancaman hukuman berat terhadap pejabat Iran. Bagi Teheran, pernyataan tersebut adalah bukti terang campur tangan langsung negara asing dalam urusan domestik Iran.
Pemerintah Iran merespons dengan pendekatan yang tegas. Selain aparat keamanan dikerahkan untuk mencegah eskalasi anarkis, negara juga mengontrol ruang digital guna memutus koordinasi kekerasan. Namun langkah paling mencolok justru dilakukan di jalur diplomasi.
Iran secara resmi memanggil duta besar Inggris, Jerman, Italia, dan Prancis—empat negara Eropa yang dinilai ikut memperkuat narasi pro-demonstran. Dalam pertemuan tersebut, otoritas Iran memutar rekaman video kerusuhan lapangan. Tayangan itu memperlihatkan pembakaran fasilitas umum, perusakan properti negara, penyerangan aparat, dan tindakan kekerasan terorganisir.
Menteri Luar Negeri Iran menegaskan bahwa aksi-aksi tersebut melampaui batas demonstrasi damai. Negara menyebutnya sebagai sabotase terencana yang memiliki pola, target, dan momentum yang sejalan dengan tekanan politik eksternal. Teheran menolak keras framing Barat yang menggambarkan situasi semata sebagai pelanggaran hak berekspresi.
Iran meminta para duta besar tersebut mengirimkan rekaman asli kepada kementerian luar negeri negara masing-masing. Lebih jauh, Teheran menuntut agar pernyataan resmi yang mendukung demonstran dicabut, karena dinilai mencederai prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara.
Langkah ini mencerminkan watak politik Iran pasca-Revolusi 1979 yang cenderung konfrontatif. Iran tidak menyangkal adanya problem ekonomi dan sosial di dalam negeri. Namun negara menolak ketika persoalan internal dijadikan instrumen geopolitik untuk melemahkan Republik Islam.
Bagi Iran, tekanan Amerika Serikat dan sekutunya bukanlah hal baru. Sejak Revolusi Islam, Teheran hidup di bawah sanksi, isolasi, dan operasi tekanan multidimensi. Demonstrasi yang disertai dukungan terbuka dari Washington dibaca sebagai bagian dari strategi lama yaitu intervensi dari dalam karena serangan langsung dinilai terlalu mahal.
Sikap Iran ini justru memunculkan simpati dari berbagai kelompok internasional yang kritis terhadap hegemoni Barat. Di mata mereka, Iran tampil sebagai bangsa yang berani berdiri tegak, melindungi identitas politik dan ideologinya, serta menolak didikte oleh kekuatan global bahkan oleh negara adidaya sekalipun.
Demonstrasi di Iran kini bukan sekadar isu keamanan dalam negeri. Ia telah menjelma menjadi arena pertarungan antara negara yang ingin mempertahankan kedaulatannya melawan kekuatan luar yang ingin mengintervensi. Bagi Teheran kritik dipersilakan, protes boleh dilakukan, namun kedaulatan negara itu mutlak.








