Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

SP3 Kasus Ijazah Jokowi Terbit, Publik Soroti Penggunaan Restorative Justice

Penulis: dhiya 16 Jan 2026 3 menit baca
Diperbarui Januari 16, 2026
Arsip foto - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi memperlihatkan salinan foto copy ijazah presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dilegalisir ketika mendaftar sebagai capres pada Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (24/10/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Bagikan:
0

catrawarta.com - Polda Metro Jaya secara resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk dua tersangka dalam perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yakni Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, Jumat (16/1/2026). Keputusan ini diambil setelah penyidik menerima dan mengakomodasi permohonan restorative justice (keadilan restoratif) dari para pihak, menandai babak baru dalam penanganan hukum kasus yang menyita perhatian publik nasional sepanjang 2025 dan awal 2026.

Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 terhadap Eggi dan Damai berdasarkan hasil gelar perkara khusus yang digelar setelah permohonan restorative justice diajukan kepada penyidik pada 14 Januari 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik mempertimbangkan aspek hukum dan sosial untuk menilai apakah syarat keadilan restoratif telah terpenuhi sebelum menghentikan penyidikan terhadap kedua tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyatakan penghentian penyidikan itu dilakukan “demi hukum berdasarkan keadilan restoratif”, sejalan dengan prinsip pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban serta kepastian hukum yang adil.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Gerak Hukum & Pertemuan dengan Presiden

Langkah menuju SP3 dimulai ketika Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis menemui Presiden Jokowi secara pribadi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada 8 Januari 2026. Pertemuan tersebut — menurut Jokowi — merupakan bentuk silaturahmi dan disampaikan sebagai pertimbangan dalam penyelesaian kasus melalui jalur non-peradilan.

Jokowi sendiri menyambut baik itikad baik tersebut dan menyatakan harapannya agar aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian kasus melalui restorative justice, meskipun tidak secara langsung mengomentari substansi permintaan maaf atau pengakuan pihak tersangka.

Restorative justice yang diajukan merupakan pendekatan hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku terhadap dampak perbuatannya tanpa mengorbankan kepastian hukum. Dalam konteks ini, Polda Metro Jaya menilai ada dasar yang memadai untuk mengakhiri penyidikan terhadap dua tersangka.

SP3 yang dikeluarkan hanya berlaku untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Penyidik menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka lain dalam kasus yang sama masih berjalan. Berkas perkara beberapa tersangka lain telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, dan penyidikan terhadap yang tersisa masih terus dilanjutkan, termasuk pemeriksaan saksi dan ahli untuk memperkuat berkas.

Kasus ini awalnya mencuat setelah Polda Metro Jaya menerima beberapa laporan dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah Jokowi pada 30 April 2025, termasuk laporan dari Presiden Jokowi sendiri. Delapan orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam dua klaster, dan penanganan kasus ini berjalan sepanjang paruh kedua 2025 menjelang 2026.

Implikasi Hukum & Respons Publik

Keputusan SP3 ini membuka perdebatan baru di ruang publik dan institusi hukum. Sebagian pakar menilai penggunaan restorative justice menunjukkan fleksibilitas hukum untuk meredam konflik, sementara kritikus mempertanyakan apakah langkah itu menciptakan preseden tidak konsisten dalam penanganan perkara yang menyangkut pejabat publik.

Namun dari sisi penegakan hukum, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa keputusan tersebut dibuat secara profesional, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku, tanpa memengaruhi kelanjutan proses hukum terhadap pihak lain dalam perkara yang sama.

Tags:
#Jokowidodo #Restorative Justice
Penulisdhiya
Jurnalis lulusan Sosiologi UIN Sunan Kalijaga 2025.
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Sarat Makna Adilihung, Tradisi Labuhan Sarangan Ditetapkan Sebagai Warisan Takbenda 
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network