catrawarta.com - Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta, sejak awal telah memiliki gagasan untuk membangun perekonomian Indonesia dengan basis koperasi. Menurut Bung Hatta, sistem koperasi paling sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia karena berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan sistem perekonomian nasional Indonesia yang menolak praktik ekonomi liberal atau kapitalisme murni. Konstitusi mengamanatkan agar perekonomian diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hal tersebut disampaikan Halida Nuriah Hatta, putri bungsu pasangan Proklamator Mohammad Hatta dan Rahmi Hatta, dalam siniar RRI Pro 3, Selasa (7/7/2026).
Menurut Halida, gagasan Bung Hatta mengenai koperasi mulai terbentuk saat menempuh pendidikan di Belanda dan aktif di organisasi Perhimpunan Indonesia.
“Di sana Pak Hatta berpikir bagaimana supaya rakyat Indonesia merdeka dan menentukan nasib sendiri,” ujar Halida.
Mohammad Hatta menempuh pendidikan di jurusan Ekonomi Kenegaraan di Handels Hoogeschool Rotterdam, Belanda, pada 1921. Selama berada di negeri itu, ia aktif dalam organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia Belanda, Perhimpunan Indonesia, yang menjadi wadah perjuangan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Halida menuturkan, Perhimpunan Indonesia pernah mengirim Bung Hatta bersama sejumlah rekannya untuk mempelajari model koperasi di negara-negara Skandinavia di Eropa Utara.
Saat itu, negara-negara tersebut juga menghadapi persoalan kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Namun, masyarakatnya mampu bangkit melalui gerakan koperasi yang tumbuh dari akar rumput.
“Masyarakat di sana juga sedang kesusahan dan miskin. Tapi mereka berupaya meningkatkan perekonomian. Jalan keluarnya adalah koperasi akar rumput,” kata Halida.
Menurutnya, koperasi tidak dapat dibangun secara individual, melainkan harus melalui kerja bersama dan kesamaan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau sendiri-sendiri tidak kuat. Harus bersama-sama dan punya kemauan bersama untuk memperbaiki kehidupan,” ujarnya.
Dari pengamatan Bung Hatta terhadap praktik koperasi di negara-negara Skandinavia, keberhasilan sistem tersebut ditopang oleh nilai gotong royong, toleransi, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut, menurut Halida, justru telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.
Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki tradisi demokrasi melalui musyawarah dan mufakat yang hidup di desa-desa dan komunitas lokal.
“Masyarakat di desa-desa memiliki tradisi berkumpul dan bergotong royong. Mereka memutuskan persoalan melalui musyawarah dan mufakat,” jelasnya.
Halida menilai koperasi sangat cocok diterapkan di Indonesia karena masyarakat telah memiliki modal sosial yang kuat. Hal itu juga sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menjadikan asas kekeluargaan sebagai fondasi perekonomian nasional.
Menurut dia, konsep asas kekeluargaan dalam UUD 1945 juga dipengaruhi oleh filosofi pendidikan Tamansiswa.
“Asas kekeluargaan dalam UUD 1945 itu diambil dari filosofi Tamansiswa,” ungkap Halida.
Dalam salah satu ajaran Tamansiswa, terdapat kesadaran untuk mengembangkan akal dan budi demi kepentingan pribadi sekaligus masyarakat. Dari prinsip tersebut lahir konsep kekeluargaan yang kemudian menjadi dasar pemikiran koperasi.
Halida mencontohkan hubungan antara guru dan murid di sekolah Tamansiswa yang dibangun layaknya hubungan dalam sebuah keluarga.
“Anak-anak dididik oleh guru atau pamong yang menggantikan peran orang tua di sekolah sehingga terbentuk suasana kekeluargaan,” katanya.

Dalam pandangan Bung Hatta, kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan persoalan bersama sehingga negara berkewajiban menghadirkan solusi untuk mengurangi beban rakyat.
Pandangan tersebut menjadi pembeda utama antara koperasi dan sistem ekonomi kapitalis yang berkembang di negara-negara Barat.
“Kalau ekonomi kapitalis itu berbasis individu. Yang kuat akan semakin kuat, sedangkan yang lemah akan tertinggal,” ujar Halida.
Menurut Bung Hatta, model ekonomi semacam itu tidak sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang memiliki tradisi gotong royong dan solidaritas sosial yang kuat.
“Bung Hatta menginginkan setiap individu dapat mengangkat harga dirinya dan masyarakat juga dapat meningkatkan martabatnya. Di sinilah peran koperasi,” katanya.
Karena itu, Pasal 33 UUD 1945 menempatkan koperasi sebagai salah satu instrumen utama pembangunan ekonomi nasional.
Bagi Halida, koperasi tidak hanya berbicara soal ekonomi, tetapi juga mengenai pembangunan yang berlandaskan semangat gotong royong dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Bangsa Indonesia harus maju dengan cara mengayomi rakyatnya, mengayomi manusia Indonesia, bukan dengan sistem ekonomi liberal,” pungkasnya.
Hari ini, Minggu (12/7/2026), Indonesia memperingati Hari Koperasi ke-79. Puncak peringatan tahun ini diselenggarakan di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan mengusung tema ‘Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya’.








