Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Aturan Baru Kewarganegaraan : Biaya Jadi WNI Rp75 Juta, Lepas WNI Rp5 Juta

Penulis: Mutia 21 Jul 2026 4 menit baca
Ilustrasi administrasi pindah kewarganegaraan di Indonesia.
Ilustrasi administrasi pindah kewarganegaraan di Indonesia. (dok Unsplash/Unseen Studio).
Bagikan:
0

catrawarta.com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum.

Secara resmi, regulasi ini mulai diundangkan pada 2 Juli 2026 lalu usai ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, aturan ini akan berlaku tepat 30 hari setelah tanggal diundangkan.

Menariknya, ada sorotan mengenai regulasi yang mengatur biaya pengajuan kewarganegaraan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 ini. Dalam regulasi tersebut, warga negara asing (WNA) yang mengajukan naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) dikenai tarif hingga Rp75 juta.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Mengacu pada lampiran PP Nomor 30 Tahun 2026, biaya sebesar Rp75 juta juga berlaku untuk setiap permohonan pewarganegaraan yang diajukan WNA melalui mekanisme permohonan. Sementara itu, besaran tarif tidak bersifat seragam karena disesuaikan dengan jalur pewarganegaraan yang ditempuh.

Bagi WNA yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui perkawinan, biaya yang dikenakan ditetapkan sebesar Rp25 juta untuk setiap permohonan.

Selain mengatur tarif naturalisasi, PP Nomor 30 Tahun 2026 juga menetapkan biaya bagi WNI yang ingin melepaskan status kewarganegaraannya. Berdasarkan ketentuan dalam regulasi tersebut, permohonan untuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia dikenai tarif sebesar Rp5 juta untuk setiap pengajuan.

Besaran biaya ini menjadi bagian dari skema penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diatur pemerintah dalam layanan administrasi kewarganegaraan. Dengan demikian, baik proses memperoleh maupun melepaskan status kewarganegaraan Indonesia kini memiliki tarif resmi yang telah ditetapkan melalui peraturan tersebut.

Jadi Perdebatan

Perihal penyesuaian tarif ini lantas mengundang atensi besar di kalangan masyarakat. Respons negatif bermunculan di media sosial setelah aturan tersebut menjadi sorotan.

Sebagian masyarakat menganggap, kebijakan itu mencerminkan pendekatan yang terlalu berorientasi pada penerimaan negara. Kritik juga disertai sindiran bahwa warga dibebani berbagai pungutan besar selama tinggal di Indonesia, tetapi tetap dikenai biaya saat memilih melepaskan status kewarganegaraan.

Aturan ini memang muncul bersamaan dengan tren bertambahnya warga negara Indonesia yang memilih berpindah kewarganegaraan karena pertimbangan pendidikan, pekerjaan, peluang ekonomi, dan kepastian masa depan.

Analis Keimigrasian Ahli Muda di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar Caesar Demas menilai, negara seharusnya mengukur antara manfaat yang diperoleh dengan biaya. Selain itu, Pemerintah juga dirasa harus mengintegrasikan formulasi kebijakan yang nyaman untuk lintas instansi dan sektoral. Bukan hanya semata-mata menaikkan tarif tanpa landasan yang jelas.

“Kenaikan tarif layanan kewarganegaraan bukan sekadar perubahan angka administrasi, melainkan keputusan politik yang mengubah relasi negara dengan setiap calon maupun mantan warganya,” kata Caesar dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (21/7).

Lebih jauh, dia juga mengungkap soal kebijakan yang terasa transaksional. Aturan ini terlihat hanya sebatas instrumen fiskal semata, alih-alih soal penguatan ikatan identitas dan menumbuhkan kepercayaan bersama.

“Apabila kebijakan hanya bertumpu pada instrumen fiskal, negara berisiko memandang kewarganeraan sebagai transaksi administrative, padahal ia adalah ikatan identitas, kepercayaan, dan harapan bersama. Kewarganegaraan tidak pernah dipertahankan oleh mahalnya biaya keluar, melainkan oleh besarnya alasan untuk tetap pulang,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap alasan di balik pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif permohonan seputar kewarganegaraan ini. Dia menilai, keputusan ini ditempuh semata-mata untuk mendukung peningkatan kualitas layanan setelah aturannya terakhir diperbarui lebih dari satu dekade yang lalu.

“Memang ada penyesuaian tarif. Tapi intinya adalah penyesuaian tarif itu dalam rangka untuk peningkatan layanan,” jelas Supratman di Jakarta, Senin (20/7).

Di lapangan, Supratman mencatat setidaknya permohonan pelepasan kewarganegaraan di Tanah Air ini setiap tahunnya di kisaran angka 200 hingga 300 pemohon. Angka ini dinilai relatif lebih rendah dari total populasi dalam negeri.

“Kita-kira total yang bermohon kurang lebih ada sekitar 200 atau 300 orang. Jadi itu bukan masalah buat bangsa,” terangnya.

Soal permohonan pindah kewarganegaraan Indonesia, mereka yang mengajukan dinilai politisi Partai Gerindra ini sebagai pihak yang memiliki tingkat perekonomian baik. Artinya, Pemerintah merasa aman jika tarif Rp75 juta ini diajukan kepada pemohon yang merupakan para Warga Negara Asing (WNA).

“Warga negara asing yang sudah tinggal lima tahun dan sepuluh tahun berturut-turut di itu rata-rata adalah mereka yang punya kemampuan ekonomi yang lebih,” imbuhnya.

Tags:
#kewarganegaraan #lepas wni #presiden prabowo subianto #tarif pindah kewarganegaraan
Smiling woman wearing a beige hijab, black jacket, striped shirt, and a watch, standing against a dark textured wall.
PenulisMutia
Penulis yang telah mendalami bidang jurnalistik sejak 2015. Sedang mendalami isu-isu di bidang sosial, budaya, dan kebijakan publik di Yogyakarta serta nasional.
Male singer on stage, wearing a white robe and head wrap, holding a microphone and raising one arm.
EditorWahjudi Djaja
Budayawan Sleman, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Dosen STIEPAR API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Direktur Pusat Kebudayaan Saptohoedojo
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Colorful two-story building with turquoise columns and an orange wall panel, featuring bold signage at the top (educational facility). Wajib bagi SPPG, Muhammadiyah Keluarkan Tiga Pilar Standar Pengelolaan MBG
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network