Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Hikmahanto Juwana Pertanyakan Legalitas Universitas Republik Indonesia

Penulis: Siswantini Suryandari 24 Jul 2026 3 menit baca
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mempertanyakan legalitas pendirian dan model penyelenggaraan Universitas Republik Indonesia (URI).
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. (dok Aliansi Kebangsaan)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mempertanyakan legalitas pendirian dan model penyelenggaraan Universitas Republik Indonesia (URI). 

Menurutnya, keberadaan URI patut dipertanyakan karena dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Hikmahanto menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangan pers, Jumat (24/7/2026). Ia menyebut terdapat lima alasan yang mendasari pandangannya bahwa pendirian dan penyelenggaraan URI tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

“Pertama, legalitas pendirian URI hingga rilis ini diterbitkan tidak ditemukan. Tidak ada Peraturan Pemerintah terkait pendirian URI layaknya PTN-BH ataupun Peraturan Presiden sebagai dasar pendirian Universitas Pertahanan,” kata Hikmahanto.

Menurut dia, aturan yang ditemukan justru Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur URI. Namun, keputusan tersebut, kata dia, tidak dapat menjadi dasar hukum pendirian sebuah perguruan tinggi.

Alasan kedua, Hikmahanto menyoroti penggunaan istilah Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pimpinan URI. Ia merujuk PP Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 angka 17 yang menyebutkan bahwa pimpinan universitas adalah rektor.

“Dalam PP 4 Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pimpinan universitas adalah Rektor, bukan Gubernur,” ujarnya.

Ketiga, Hikmahanto menilai apabila Lembaga Administrasi Negara (LAN) akan dilibatkan dalam URI, hal tersebut juga perlu dikaji dari aspek hukum. Menurutnya, LAN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mempertanyakan legalitas pendirian dan model penyelenggaraan Universitas Republik Indonesia (URI).
Kepala Negara melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. (dok Setpres RI)

Keempat, Hikmahanto menyoroti tujuan pendirian URI yang, berdasarkan keterangan Gubernur URI, diarahkan untuk mencetak calon pemimpin masa depan, pejabat pemerintahan, serta memperkuat pendidikan kepemimpinan nasional.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 7 PP Nomor 4 Tahun 2014, universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Jika memenuhi syarat, universitas juga dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

“Jelas ini sangat berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan universitas,” tegasnya.

Alasan kelima, Hikmahanto mempertanyakan apakah URI akan mengikuti model pendidikan dalam sistem ketentaraan, seperti akademi militer pada lingkungan TNI.

Ia mencontohkan keberadaan Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), dan Akademi Angkatan Udara (AAU), serta Akademi TNI pada tingkat Mabes TNI.

“Lalu pada tingkat Mabes TNI terdapat Akademi TNI? Bila itu yang dijadikan model, jelas ini menyalahi Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan peraturan pelaksanaannya,” kata Hikmahanto.

Hikmahanto menilai berbagai kementerian, terutama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek), seharusnya memberikan masukan yang tepat kepada Presiden terkait gagasan pendirian URI.

Menurutnya, gagasan besar dan baik tetap harus dijalankan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

“Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara suka-suka yang dengan mudah mengabaikan hukum,” pungkasnya.

Tags:
#Donny Ermawan Taufanto #Hikmahanto Juwana #Legalitas URI #Universitas Republik Indonesia #URI
Siswantini Suryandari
PenulisSiswantini Suryandari
Jurnalis senior, alumi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
Male singer on stage, wearing a white robe and head wrap, holding a microphone and raising one arm.
EditorWahjudi Djaja
Budayawan Sleman, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Dosen STIEPAR API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Direktur Pusat Kebudayaan Saptohoedojo
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Uji coba digitalisasi bansos yang dihadiri Kemensos, Kemendagri, Kemenpan RB, Komdigi, DEN hingga BPS di Banyuwangi tahun 2025. Digitalisasi Bansos Rentan Ciptakan Kemiskinan Baru
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network