catrawarta.com - Sherly Tjoanda menjadi salah satu pejabat daerah yang kini menjadi banyak sorotan. Bukan soal kontroversi, namun sikapnya yang tegas dinilai menjadi gebrakan baru bagi wajah Pemerintah Daerah, khususnya Maluku Utara (Malut).
Sebagai Gubernur Malut yang dilantik sejak Februari 2025 lalu, tercatat ada sederet gebrakan barunya yang cukup menuai perhatian. Terbaru, dia menerapkan penyesuaian TPP terhadap kebijakan fiskal daerah.
Potong Dana Perjalanan Dinas
Sebelumnya, Sherly sempat memulai perjalanan karirnya di dunia politik dengan memberikan kebijakan tegas soal anggran perjalanan dinas. Dalam alokasi ini, dia secara resmi membatasi anggaran sebagai langkah efisiensi anggaran daerah.
Selain perjalanan dinas, ada alokasi untuk kegiatan seremonial, rapat tidak mendesak, hingga belanja yang tak memiliki nilai urgensi juga mengalami pemotongan anggaran.
Dana hasil efisiensi kemudian diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar. Dia menilai, anggaran daerah ini harus menghasilkan manfaat yang terasa bagi masyarakat.
“Belanja pemerintah harus menghasilkan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya, dikutip dari Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Malut.
Mempercepat Pelayanan Dasar
Selain itu, Sherly tercatat juga melakukan serangkaian kebijakan untuk mendorong percepatan pelayanan dasar seperti kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur dasar, hingga pendidikan. Bahkan, pelayanan dasar ini disebutnya layak menjadi prioritas utama sebagai hak pertama yang harus diterima masyarakat.
“Kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik,” jelas Sherly, dikutip dari Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Malut.
Evaluasi Kehadiran dan Kinerja
Belum lagi soal kinerja ASN. Sejak Malut di tangannya, para ASN harus menjadikan kedisplinan sebagai tonggak utama dalam bekerja. Hal ini disampaikan Sherly dalam apel gabungan ASN.
Dia bahkan memperketat pengawasan terhadap administrasi terkait dari kehadiran hingga kinerja ASN. Menurut Sherly, disiplin bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, ia meminta setiap pimpinan OPD bertanggung jawab atas pembinaan pegawai di unit kerjanya.
“Kedisiplinan adalah fondasi pelayanan publik,” ujarnya.
Wajibkan Kontraktor Proyek Masuk BPJS Ketenagakerjaan
Di sisi lain, Sherly juga memberikan perhatiannya kepada pekerja kontraktor yang selama ini terasa luput dari sorotan masalah keselamatan kerja. Secara tergas, dia mewajibkan kontraktor proyek pemerintah daerah untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Keputusannya ini diungkap Sherly secara langsung dalam acara Penganugerahan Jamsostek Award (Paritrana Award) Malut Tahun 2026, Bella Hotel Ternate, Selasa (28/7) lalu.
Potong TPP ASN 10 Persen
Sebelumnya ramai menjadi perbincangan soal Gubernur Malut Sherly Tjoanda secara tegas memberlakukan kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal ini disampaikan Sherly dalam apel rutin yang berlangsung di Kantor Gubernur, Sofifi, Senin (27/7) lalu.
Kala itu, Sherly membeberkan kondisi fiskal Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026 di hadapan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), sekretaris daerah, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dia mengaku, lantaran masih terjadi defisit TPP dan adanya tekanan fiskal akibat pemotongan dana transfer pusat serta bertambahnya beban gaji 4.200 PPPK, Pemprov melakukan penyesuaian TPP.
TPP PNS staf dan PPPK dipotong 10 persen mulai Juli–Desember 2026, sedangkan pejabat eselon I–IV dipotong 20 persen sepanjang 2026. Kebijakan ini menghemat Rp67 miliar, sementara sisa defisit Rp51 miliar akan ditutup melalui peningkatan target PAD. Dia menilai, ini merupakan pilihan terbaik.
“Ini adalah opsi terbaik yang bisa kita optimalkan untuk memastikan seluruh TPP ASN dan PPPK dapat terus terbayar lancar hingga Desember,” ujarnya, demikian dari keterangan resmi dalam laman Pemprov Malut, dikutip Rabu (29/7).
Lebih lanjut, dia mengungkap jika anggaran ini sejatinya merupakan instrumen perencanaan yang menjadi investasi rakyat, alih-alih menjadi hak mutlak bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Anggaran itu bukan hak OPD, melainkan investasi rakyat. Tugas pemerintah dan ASN adalah menjadi jembatan yang mengubah harapan masyarakat menjadi kenyataan,” tandasnya.








