catrawarta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya dugaan pemerasan yang melibatkan seorang staf KPK terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. KPK menegaskan akan menangani perkara tersebut secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan maupun pemerasan yang mengatasnamakan KPK.
“Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, kami tidak bosan-bosan mengimbau untuk selalu waspada dan hati-hati dengan berbagai modus, baik pemerasan, penipuan, ataupun modus-modus lainnya yang mengatasnamakan dapat melakukan pengurusan perkara di KPK,” kata Budi di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Budi menegaskan seluruh proses penanganan perkara di KPK dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik.
“Kami tegaskan sekali lagi bahwa seluruh proses penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK semuanya dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti. Kami juga terbuka atas setiap tahapan dalam proses hukum tersebut, termasuk setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan juga secara kolektif kolegial,” ujarnya.
OTT Pemalang Terbagi Dua Klaster
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menjelaskan perkembangan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Menurutnya, penyidikan perkara itu terbagi ke dalam dua klaster.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap bawahannya serta pihak swasta. Sementara klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh seorang pegawai KPK terhadap Anom.
Budi memastikan KPK akan menangani kedua klaster perkara tersebut secara profesional dan tanpa pandang bulu.
“Kami akan menangani perkara ini secara objektif, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Terkait identitas terduga pelaku, Budi menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan staf administrasi di lingkungan KPK dan berstatus personel perbantuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“Yang bersangkutan merupakan staf administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya benar, merupakan personel perbantuan dari instansi Kepolisian,” pungkas Budi.








