catrawarta.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengungkap alasan di balik seringnya lembaga antirasuah ini menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Tengah sepanjang tahun 2026. Diketahui, hingga paruh 2026 ini, tercatat ada lima pejabat Bupati yang terjaring OTT.
Budi menjelaskan, operasi senyap ini tak lain berasal dari laporan aduan masyarakat hingga pengembangan kasus yang dilakukan KPK. Artinya, masyarakat Jawa Tengah cenderung menemukan praktik-praktik korupsi dari pejabat daerah dengan kasat mata.
Meski berawal dari aduan masyarakat, namun Budi menyatakan jika laporan ini juga tak serta merta selalu berujung pada penindakan. Namun, hal ini tetap menjadi bahan masukan kepada KPK untuk melakukan intervensi berupa pencegahan atau juga koordinasi hingga supervisi.
“Semuanya adalah berbasis dari informasi awal, baik itu bersumber dari laporan aduan masyarakat ataupun merupakan case building yang dilakukan KPK,” tegas Budi.
Banyak celah dari sistem yang bisa mendatangkan kesempatan orang nomor satu di Kabupaten di Jawa Tengah untuk melakukan korupsi. Hal ini senada dengan pernyataan dari Budi soal tata kelola pemerintahan Jawa Tengah yang masih rawan.
KPK setidaknya telah mengidentifikasi delapan poin sebagai akar masalah utama di Jawa Tengah. Di antaranya adalah APBD, pengadaan barang dan jasa, manajemen SDM, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengawasan intern, hingga tata kelola dana desa.
“Pemerintah daerah harus lebih serius lagi untuk menindaklanjuti catatan-catatan yang KPK sudah berikan baik melalui fungsi koordinasi dan supervisi karena di dalam korsup itu KPK sudah memberikan rapor ya terkait dengan delapan fokus area. Dimana delapan fokus area ini menjadi salah satu area-area yang memang rawan terjadi suatu tindak pidana korupsi,” ungkap Budi.
Gubernur Jateng Lelah Dengar Korupsi Bupati

Melihat peta kasus korupsi Jateng membuat Gubernur Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi mengaku prihatin. Dia menyesal lantaran banyak kasus korupsi yang justru dilakukan oleh para ‘bawahannya’ di Pemerintah Jawa Tengah.
“Saya sebagai Gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali yang sedalam-dalamnya,” ujar Luthfi di kantor Gubernur kepada awak media, Rabu (29/7).
Lebih lanjut, hingga saat ini, Luthfi mengaku telah melakukan pencegahan dari banyak aspek. Dia pamer jika Jateng setidaknya melakukan tindakan preventif seperti retret, pemanggilan narasumber dari KPK, mendirikan Deputi Pencegahan, MoU, hingga pakta integritas.
Namun, banyak hal ini tidak serta merta membuat para Bupati tersadar dan menjauhi praktik korupsi.
“Saya sudah melakukan banyak langkah untuk Provinsi Jawa Tengah, dari mulai ikut retret, Korsupgah (KPK) sudah kita undang, kemudian Deputi Pencegahan sudah kita lakukan, kemudian bikin MoU dan pakta integritas sudah kita lakukan. Kemudian saya kumpulin sudah, sampai nyinyir kita sampaikan,” tambahnya.
Soal tindakan pencegahan lainnya, Luthfi berterus terang jika dia merasa kebingungan. Bahkan, dia mengaku lelah mendapati para Bupati ini terjaring OTT.
“Opo meneh yo aku sing urung (apalagi ya aku yang belum). Sudah capek,” tandas Luthfi.
OTT ‘Tumbangkan’ 5 Bupati di Jateng
Hingga kini, KPK tercatat telah berhasil menahan 12 Bupati melalui OTT. Sementara itu, 5 Bupati diketahui berasal dari Jateng.
Di antaranya yakni Bupati Pati Sudewo yang tertangkap pada 19 Januari 2026. Dia diduga menerima suap dan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
Lalu ada Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang ditangkap pada 3 Maret 2026. Dia terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, termasuk mengarahkan proyek ke perusahaan keluarga yang diisi tim suksesnya.
Ada juga Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman yang terjaring OTT pada 13 Maret 2026 lalu. Kasusnya yakni dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengumpulkan dana Tunjangan Hari Raya (THR).
Keempat ada Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dia ditangkap terkait kasus pemerasan dan pemotongan kewajiban bayaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahannya.
Terbaru, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang ditangkap pada Selasa (28/7) lalu dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dia diduga terlibat kasus penerimaan suap proyek daerah hingga praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.








