catrawarta.com - Sosok yang pernah dekat dengan Anies Baswedan komplain karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyampaikan fakta namun lebih ke persepsi atau opini. Hal itu terungkap usai pemeriksaan Geisz Chalifah di Gedung Merah Putih.
Geisz menceritakan pada Rabu pagi (29/7/2026) dirinya mendatangi sendiri KPK untuk memenuhi panggilan. Ia tidak ditemani siapa pun, hanya diantar oleh sopir yang berhenti di luar gedung karena kendaraan tidak diperbolehkan masuk.
”Saya masuk sendiri, mengisi buku tamu, lalu diminta naik ke lantai atas untuk memberikan keterangan. Setelah selesai, saya turun kembali, mengambil KTP di meja pendaftaran, kemudian langsung meninggalkan gedung KPK. Selama berada di sana saya tidak bertemu wartawan dan tidak memberikan keterangan kepada media,” papar Geisz dalam pernyataan di akun resminya @geiszchalifah.
Setelah tiba di kantor, seorang teman mengirimkan tautan berita, hampir semua media online memuat pemberitaan mengenai pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi batu bara yang melibatkan seorang bupati di Kutai. Informasi tersebut ternyata bersumber dari pernyataan juru bicara KPK.
Transaksi Penjualan Rumah
Ia merasa ada persoalan karena KPK meminta keterangan berkaitan dengan transaksi penjualan rumah yang terjadi pada tahun 2014, bukan mengenai substansi perkara dugaan korupsi batu bara, gratifikasi, ataupun perkara lain yang sedang mereka tangani.
”Surat panggilan yang saya terimapun isinya seperti itu, meminta keterangan atas jual beli rumah di daerah Pasar Minggu,” tandas Geisz.
Menurutnya, apabila memang diperlukan penyampaian informasi kepada publik, semestinya keterangan tersebut disampaikan secara utuh dan proporsional. Informasi yang tidak lengkap justru melahirkan judul-judul yang multitafsir dan membangun persepsi seolah-olah dirinya memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik.
Ia mengkritik KPK sebagai lembaga penegak hukum tentu memahami bahwa setiap pernyataan resmi yang disampaikan kepada publik memiliki konsekuensi terhadap nama baik dan kredibilitas seseorang.
Terlebih ketika pernyataan tersebut menjadi rujukan utama bagi media dalam menyusun pemberitaan. Informasi yang disampaikan tanpa konteks yang memadai akan membuka ruang bagi spekulasi dan membentuk persepsi yang tidak sesuai dengan fakta.
Geisz tidak mempersoalkan kewenangan KPK untuk memberikan keterangan kepada publik. Namun demikian ia menyesalkan penyampaian informasi yang tidak utuh sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru dan berpotensi merugikan nama baik seseorang.








