catrawarta.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membebastugaskan sementara seluruh peserta Program Internsip Dokter Indonesia pada 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan skrining kesehatan menyeluruh setelah enam peserta internship dilaporkan meninggal dunia.
Sebanyak 10.564 peserta internship yang saat ini bertugas di berbagai daerah akan menjalani pemeriksaan kesehatan secara komprehensif.
Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kementerian Kesehatan, dr Yuli Farianti, mengatakan pemeriksaan tersebut meliputi medical check-up (MCU), pemeriksaan kesehatan fisik, pemeriksaan laboratorium, hingga skrining kesehatan jiwa.
“Pemeriksaan tersebut meliputi medical check-up (MCU), pemeriksaan kesehatan fisik, laboratorium, serta skrining kesehatan jiwa,” kata dr. Yuli dalam keterangan pers, Jumat (31/7/2026).
Selama masa pembebastugasan, yakni 30 Juli hingga 14 Agustus 2026, para peserta difokuskan untuk mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan hingga proses evaluasi selesai.
Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penilaian kondisi kesehatan peserta dan dievaluasi bersama pencapaian kompetensi yang tercatat dalam logbook. Peserta yang dinyatakan sehat serta telah memenuhi target kompetensi dapat menyelesaikan program internship tanpa harus menjalani perpanjangan masa tugas.
Pendampingan Peserta
Selain melakukan skrining kesehatan, Kemenkes juga memperkuat sistem pendampingan bagi peserta internship.
Menurut dr Yuli, komunikasi yang baik antara peserta, dokter pendamping, wahana pendidikan, Komite Internship Kedokteran Indonesia (KIKI), pemerintah daerah, hingga Kementerian Kesehatan menjadi kunci untuk mendeteksi lebih dini berbagai persoalan yang dihadapi peserta.
“Orang terdekat peserta internship adalah dokter pendampingnya. Karena itu komunikasi harus berjalan baik sehingga setiap kondisi kesehatan maupun kendala yang dihadapi peserta dapat segera diketahui dan ditangani,” ujarnya.
Aturan Baru Batasi Jam Kerja
Kemenkes juga memperkuat tata kelola Program Internship melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/594/2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi.
Regulasi baru tersebut memuat berbagai penguatan perlindungan bagi peserta, di antaranya pembatasan jam kerja maksimal 40 jam per minggu tanpa pemadatan jam kerja.
Selain itu, aturan tersebut mengatur jadwal jaga, ketentuan izin sakit, sistem pendampingan yang lebih intensif, mekanisme pengaduan, hingga pemberian sanksi kepada wahana maupun dokter pendamping yang tidak mematuhi ketentuan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Rudi Supriatna Nata Saputra, mengatakan berbagai rekomendasi hasil investigasi sebelumnya telah diakomodasi dalam regulasi baru tersebut. Meski demikian, hasil evaluasi terhadap sejumlah kasus terbaru menunjukkan implementasi di lapangan masih perlu diperkuat.
“Kami terus melakukan evaluasi agar tata kelola yang telah diperbaiki benar-benar dijalankan secara konsisten sehingga kejadian serupa tidak terulang,” kata Rudi.
Didukung IDI, KKI, dan Kolegium Psikiatri
Penguatan tata kelola Program Internship juga mendapat dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), serta Kolegium Psikiatri yang turut terlibat dalam proses evaluasi dan investigasi.
Ketiga organisasi tersebut menilai perlindungan terhadap dokter internship harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pengaturan jam kerja, tetapi juga dengan memperkuat pemantauan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan suportif.
Kementerian Kesehatan menegaskan evaluasi menyeluruh ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia, sehingga mampu menghasilkan dokter yang kompeten, terlindungi, dan siap memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.








