catrawarta.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengingatkan meningkatnya keterlibatan TNI dalam pembangunan di sektor agraria dan pangan telah berdampak pada meningkatnya eskalasi konflik agraria. Para pakar yang tergabung dalam KPA mengingatkan hal itu merespons pemberian Kawasan hutan untuk pembangunan batalyon TNI.
Data KPA menunjukkan sepanjang 2025 konflik agraria di sektor militer meningkat hingga 300 persen. Begitu pula kekerasan yang melibatkan aparat TNI dalam penanganan konflik agraria juga meningkat dari 3 kasus pada 2021 menjadi 70 kasus pada 2025.
Dalam catatan KPA, saat menjabat Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni pernah menyatakan akan membebaskan kampung, desa dan tanah pertanian masyarakat dari klaim kawasan hutan jika menjadi Menteri Kehutanan.
Bahkan dalam pertemuan bilateral antara KPA dengan Kementerian Kehutanan pada Oktober 2025 – sudah menjadi Menteri – Raja Juli menyampaikan komitmen mempercepat penyelesaian konflik agraria kehutanan pada 279 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sesuai usulan KPA.
Namun faktanya, selama dua tahun menjabat sebagai Menteri Kehutanan, tidak ada satu hektar pun LPRA yang berhasil diselesaikan. Sebaliknya, Raja Juli lebih memilih mempercepat pelepasan kawasan hutan untuk revitalisasi PSN Tambak Pantura hingga pembangunan batalyon TNI.
”Kebijakan tersebut menjadi tamparan keras bagi jutaan petani yang selama ini menunggu pelaksanaan reforma agraria di sektor kehutanan,” ungkap Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika dalam siaran persnya.
Belum Ada Kemajuan
Menurut Dewi, selama pemerintahan Presiden Prabowo belum ada kemajuan berarti dalam membebaskan tanah garapan petani, wilayah masyarakat adat, maupun desa-desa dari klaim kawasan hutan melalui mekanisme reforma agraria.
Berbagai alasan administratif, ego sektoral antar-kementerian, hingga dalih menjaga tutupan hutan terus dikemukakan, sementara konflik di lapangan terus berlangsung.
Ia menilai reforma agraria sektor kehutanan mengalami stagnasi serius pada masa pemerintahan sekarang. Kebijakan kehutanan semakin diarahkan untuk mendukung program strategis pemerintah, kepentingan proyek pembangunan dan bisnis raksasa hingga kepentingan pertahanan.
”Reforma agraria sebagai instrumen keadilan sosial tenggelam di tengah hiruk-pikuk proyek mercusuar,” ujar Dewi prihatin.
Dalam pandangannya, kebijakan kehutanan untuk pembangunan batalyon TNI menunjukkan pemerintah sesungguhnya memiliki kewenangan. Sayangnya, kewenangan tidak digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi jutaan petani dan masyarakat adat.
Ditegaskannya, kawasan hutan dapat dialihkan dengan cepat untuk pembangunan batalyon, seharusnya negara juga memiliki keberanian politik untuk membebaskan tanah petani dan desa-desa yang selama ini menjadi sumber konflik agraria rakyat.
”Persoalannya bukan pada ketiadaan instrumen hukum, tetapi pada pilihan dan keberanian politik pemerintah,” tandasnya.








