catrawarta.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan jika pihaknya baru saja menerima banyak laporan terkait pelanggaran kegunaan laut di Tanah Air. Laporan ini berisi banyak klaim jika laut di beberapa wilayah telah dikapling tanpa prosedur yang sah.
Para pihak yang melakukan kapling ini parahnya kemudian bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan banyaknya aduan ini, Nusron meminta kepada para pihak terkait untuk melakukan penertiban.
Menteri lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu juga menjelaskan, tindakan ini paling banyak terjadi di Batam.
”Pada saat ini banyak sekali laut sudah dikapling, bahkan dijual, dikerjasamakan kepada pihak ketiga. Paling banyak di Batam, tapi ada juga di daerah-daerah lain,” tegas Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Kapling laut di Batam ini disebut Nusron telah menyalahi aturan yang berlaku. Sebab, klaim ini seharusnya harus mengikuti delapan prosedur. Namun, beberapa kapling laut di Batam ini banyak yang sama sekali tidak menjalani satu tahap pun.
Laporan Penyalahgunaan Laut
Munculnya laporan mengenai penyalahgunaan laut di Batam itu tak lain lantaran beberapa pihak mulai menyoroti adanya hak pengelolaan (HPL). Padahal, HPL ini tidak disertai dengan HPP yang harus melewati proses panjang.
Tahapan pemanfaatan laut untuk reklamasi ini diungkapnya harus dilakukan dalam beberapa langkah cukup panjang.
Di antaranya yakni penetapan lokasi reklamasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan lingkungan, penerbitan izin reklamasi, pelaksanaan dan pengawasan reklamasi, verifikasi hasil, hingga pengajuan HPL
Setelah itu, pemerintah baru bisa memberikan wewenang mengenai penetapan lokasi lahan dan pemberian hak atas tanah. Sehingga, penggunaan laut di Batam menurut Nusron sangat menyalahi regulasi di Indonesia.
”Jadi sekarang banyak kejadian, belum ada penetapan rencana reklamasi, belum PKKPRL, belum persetujuan lingkungan dan sebagainya, sudah ada penetapan lahan. Ini berarti melanggar prosedur dan delapan tahap yang dilompati,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Nusron sekali lagi mengingatkan kepada para pemangku kepentingan soal kegunaan laut secara umum. Dia menegaskan jika para pihak ini bisa saja dinilai telah menyerobot hak publik lantaran masih termasuk ruang publik dan bukan area privat.
”Kalau laut Pantai sudah dikapling tanpa izin PKKPRL maupun izin yang lain dan belum reklamasi, itu Namanya penyerobotan ‘common use’ atau ruang publik untuk kepentingan ruang privat dan itu tidak diperbolehkan,” tandasnya.








