catrawarta.com - Kritik atas penanganan kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah terus bergulir. Masyarakat melihat ada kejanggalan-kejanggalan selama penanganan kasus tersebut.
Banyak yang menilai tidak ada transparansi dalam proses penanganannya. Seolah-olah ada tembok besar yang menghadang yang membuat pemeriksaan tidak semulus yang dibayangkan masyarakat.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi berpendapat pernyataan Kejaksaan Agung terdapat ”bagian yang tidak bisa diungkap ke publik” dalam penanganan perkara Febrie Adriansyah merupakan dinamika yang mengkhawatirkan dan justru memperbesar kecurigaan publik.
Menurutnya, kerahasiaan memang dimungkinkan pada aspek tertentu dalam proses penyidikan. Namun, kerahasiaan tidak boleh berubah menjadi tameng untuk menutup akuntabilitas.
”Semakin besar kepentingan publik dalam suatu perkara, semakin tinggi pula standar transparansi yang wajib dipenuhi aparat penegak hukum. Pernyataan tersebut justru mempertebal kesan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dalam kasus tersebut,” tandas Hendardi.
Penanganan Tidak Profesional
Dalam penilaiannya, Kejaksaan Agung tidak menangani perkara Febrie Adriansyah secara profesional, akuntabel, dan meyakinkan. Contoh paling nyata ketika Febrie dititipkan di Rumah Tahanan KPK sebagai tersangka, tetapi tidak mengenakan rompi tahanan maupun borgol sebagaimana lazimnya perlakuan terhadap tersangka kasus korupsi.
Perlakuan yang berbeda tersebut melukai rasa keadilan publik dan menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa. Di sisi lain, penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan juga tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai relevansi maupun hasil yang diperoleh.
”Kombinasi berbagai kejanggalan membuka ruang spekulasi yang semakin luas dan terus menggerus kepercayaan publik terhadap objektivitas penanganan perkara,” jelas Hendardi.
Skenario Menguntungkan Tersangka
Dia menegaskan, alarm bahaya dalam penanganan perkara kasus Febrie sedang berbunyi keras. Melihat berbagai gejala yang muncul, tidak berlebihan apabila publik mencemaskan adanya kemungkinan perkara ini berakhir dengan skenario yang menguntungkan tersangka.
Kekhawatiran tersebut, tandasnya, bukan tanpa dasar melainkan lahir dari rangkaian perkembangan yang tidak menunjukkan adanya kesungguhan membangun proses hukum yang transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.
Apabila peringatan ini terus diabaikan, kekecewaan dan kemarahan publik terhadap penegakan hukum akan semakin meluas.








