catrawarta.com - Setiap 9 Agustus ditandai sebagai peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2026 atau yang biasa disebut dengan istilah International Day of the World’s Indigenous Peoples.
Tepat pada hari ini, seluruh masyarakat di dunia diingatkan kembali mengenai kewajiban setiap bangsa untuk melindungi hingga memajukan hak-hak masyarakat adat, sesuai amanat Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia ini didasarkan pada keputusan PBB di dalam resolusi 49/214 bahwa peringatan ini akan selalu menjadi bagian dari dunia di setiap tanggal 9 Agustus. Seperti yang diketahui, pada tanggal ini juga Kelompok Kerja PBB melangsungkan pertemuan pertama yang membahas tentang Penduduk Asli pada tahun 1982.
Pada tahun 2026 ini, peringatan tersebut secara khusus mengangkat tema soal Honouring Indigenous Midwives: Safeguarding Life and Well-being.
Masyarakat Adat dan Perjuangan Hak
Menurut PBB, mereka yang disebut sebagai masyarakat adat sendiri adalah pewaris dan pelaku budaya serta lingkungan dengan cara yang unik. Masyarakat ini lebih memilih untuk mempertahankan identitas sosial, budaya, serta ekonomi yang berbeda dari tatanan sosial pada umumnya.
Selama bertahun-tahun, masyarakat adat dilaporkan di berbagai lokasi telah berupaya untuk mendapatkan hak sesuai dengan yang diharapkan. Mereka berusaha maksimal untuk merengkuh kembali identitas, cara hidup, wilayah, tanah, dan sumber daya alam tradisional mereka di tengah tantangan minoritas.
Bahkan dalam beberapa laporan, masyarakat adat saat ini banyak dikategorikan sebagai salah satu kelompok sosial yang paling rentan di dunia. Pengakuan terhadap mereka hampir mendekati kemustahilan.
Menanggapi hal ini, komunitas internasional yang menaruh perhatian kepada masyarakat adat menilai jika upaya khusus memang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan ini, masyarakat adat dianggap baru bisa mendapatkan perlindungan hak dalam mempertahankan budaya serta cara hidup mereka yang unik.
Masyarakat Adat di Indonesia
Ambil contoh di Indonesia dengan banyaknya masyarakat adat yang terusik lingkungan dan cara hidup mereka. Salah satunya yakni Suku Malind di Papua Selatan yang wilayah adatnya kian terdesak dengan pembangunan masif perkebunan tebu hingga proyek energi berskala besar di Merauke.
Buntutnya, hutan adat hingga sungai yang dianggap keramat menjadi rusak dengan penggundulan fatal. Konflik agraria pun sempat meletus karena komunitas adat mengklaim bahwa tanah dan hak ulayat mereka dinilai telah rusak.
Belum lagi masyarakat adat yang berasal dari Suku Balik Kalimantan Timur seperti masyarakat Balik Pemalaun, Balik Sepaku, hingga Paser Maridan. Mereka tergusur dan terganggu sistem kehidupan serta kepercayaannya lantaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berlangsung secara luar biasa dan cepat di sekitar Kecamatan Sepaku.
Menyusut Tiap Tahun
Akibatnya, warga asli dari Suku Balik terpaksa kehilangan wilayah hutan adat, pengolahan sumber daya, berburu, hingga situs sejarah yang dinilai agung selama berpuluh-puluh tahun.
Suku Anak Dalam yang juga dikenal sebagai Orang Rimba di Jambi juga kian terdesak. Mereka mengalami secara langsung dampak dari ekspansi perkebunan kelapa sawit skala industri dan hutan tanaman industri.
Akibatnya, hutan adat yang lama digunakan sebagai tempat tinggal dan mengolah sumber daya alam secara tradisional harus menyusut setiap tahunnya. Beberapa anggota kelompok akhirnya terpaksa keluar ke pinggiran jalan lintas Sumatera lantaran mengalami krisis pangan hingga parahnya kesulitan beradaptasi terhadap cara bertahan hidup usai ‘invasi’ industri.








