catrawarta.com - Praktik culas oknum korporasi di Indonesia yang kerap menyembunyikan jejak emisi karbon serta risiko lingkungan di balik angka keuntungan finansial dipastikan segera berakhir.
Ya, mulai 1 Januari 2027, seluruh korporasi dan emiten di Indonesia diwajibkan untuk mengumumkan secara terbuka seluruh data emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mereka seiring berlakunya Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK 1 dan PSPK 2).
Regulasi baru yang diadaptasi dari standar internasional oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) ini dirancang untuk menutup celah bagi pelaku usaha dalam mengabaikan dampak krisis iklim.
Tak Terbatas Aktivitas Pabrik
Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Ahmad Zaki, menegaskan bahwa cakupan aturan ini sangat luas dan tidak terbatas pada aktivitas pabrik semata.
“Dari aturan baru itu, kewajiban pengungkapan tak lagi terbatas pada operasional langsung di pabrik atau kantor, tetapi merambah ke seluruh rantai pasok dan aktivitas bisnis korporasi menyeluruh,” ujar Zaki saat berbicara dalam forum bertajuk Standar Baru Pengungkapan Keberlanjutan di UGM pada Kamis (13/8/2026).
Dia memprediksi bahwa transparansi pemberlakuan PSPK 1 dan PSPK 2 akan memaksa korporasi untuk bersikap jujur serta terukur dalam mengelola dampak lingkungan. Standar baru tersebut memastikan dunia usaha tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga bertanggung jawab secara penuh terhadap keberlanjutan lingkungan dan iklim global.
Kewajiban Pelaporan Emisi Karbon
Pengungkapan emisi ini pun diikat secara langsung dengan performa keuangan perusahaan, mengingat fenomena perubahan iklim seperti kenaikan suhu udara yang memicu pembengkakan penggunaan listrik hingga terganggunya rantai pasokan bahan baku, memberikan dampak riil pada operasional harian serta pengambilan keputusan bisnis.
Penerapan kewajiban pelaporan emisi karbon ini sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam kesepakatan iklim global (Paris Agreement) serta penyelarasan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Di dalam kerangka pelaporan baru ini, perusahaan diwajibkan merinci emisi dari Cakupan 1, 2, hingga Cakupan 3 yang mencakup aktivitas operasional langsung maupun rantai pasok secara menyeluruh demi mewujudkan tata kelola yang transparan dalam memitigasi krisis masa depan.
Minim Tenaga Ahli Audit
Meski demikian, Zaki menyoroti kendala besar yang membayangi pemberlakuan aturan ini, yaitu minimnya ketersediaan tenaga ahli audit di dalam negeri.
”Yang jadi persoalan penerapan regulasi ini soal ketersediaan auditornya. Secara nasional kita masih sangat terbatas untuk menyediakan itu,” ungkap Zaki.
Dia mengimbau agar masa transisi menuju 2027 dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha dan lembaga profesi untuk mencetak lebih banyak auditor keberlanjutan, mengingat transparansi emisi karbon yang akuntabel kini menjadi kunci utama menarik kepercayaan investor global yang semakin selektif.
Zaki pun meyakini bahwa penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 pada akhirnya akan mengubah paradigma bisnis di Indonesia menuju tata kelola yang jauh lebih akuntabel.








