catrawarta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan seluruh kepala daerah mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Instruksi tersebut disampaikan Tito setelah mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah, Kamis (13/8/2026).
“Memberikan dukungan pelaksanaan program MBG termasuk mengoordinasikan perangkat daerah terkait,” tegas Tito.
Dukungan pemerintah daerah mencakup sejumlah hal, antara lain mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), melakukan pendataan penerima manfaat melalui dinas pendidikan, serta mengoptimalkan peran dinas pertanian dan perikanan untuk menyediakan bahan baku lokal bagi dapur MBG.
Indikator Kinerja Kepala Daerah
Tito menegaskan keberhasilan pelaksanaan MBG akan menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah. Program tersebut diharapkan turut berkontribusi terhadap penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga penyerapan tenaga kerja.
Menurut Tito, berbagai indikator tersebut dapat didorong melalui MBG tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena pembiayaan program ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
”Jadikan riding this program, kendarai program ini untuk kepentingan meningkatkan indikator yang baik,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Satgas tersebut akan dipimpin langsung oleh kepala daerah masing-masing.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Sumber: Dok Kemenko Pangan)
Bahan Baku MBG Wajib dari Desa
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahan baku untuk program MBG wajib dibeli dari desa atau wilayah sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Zulkifli mengungkapkan masih ditemukan sejumlah SPPG yang belum memenuhi tata kelola penyediaan bahan baku sebagaimana ketentuan.
”Ini juga ditemukan banyak yang tidak sesuai dengan tata kelola. Tata kelolanya, SPPG itu harus mengambil supplier bahan bakunya itu dari desa tersebut, dari tempat tersebut, apakah Koperasi Desa Merah Putih, apakah BUMDes, apakah UMKM, atau usaha desa lainnya,” kata Zulkifli.
Dia menekankan setiap SPPG seharusnya memiliki sejumlah pemasok dari lingkungan sekitar. Kebijakan tersebut bertujuan agar pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
Dengan melibatkan koperasi desa, BUMDes, UMKM, dan pelaku usaha lokal sebagai pemasok, program MBG diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja di daerah.








