catrawarta.com - Aksi demonstrasi yang digalang BEM Universitas Indonesia (UI) menuju kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Agustus 2026, diwarnai dugaan intimidasi dari aparat kepolisian terhadap para sopir angkutan umum.
Kerusuhan kecil sempat pecah setelah mobil yang hendak mengangkut rombongan mahasiswa mendadak dihadang petugas di lapangan. Insiden pencegatan armada angkutan tersebut beredar luas di media sosial dan memicu ketegangan antara mahasiswa dan barisan kepolisian.
Upaya pengetatan armada ini dinilai sebagai bagian dari langkah untuk menggagalkan pergerakan massa aksi yang hendak bertolak menuju pusat kota.
Pembatalan Armada Mendadak
Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, membeberkan bahwa sebanyak 24 sopir Kopaja yang telah disewa secara mendadak membatalkan pesanan secara sepihak usai menerima ancaman.
”Mereka disuruh membuat seribu alasan agar tidak bisa menjemput kami. Dan ini tidak hanya terjadi di BEM UI, kawan-kawan,” tegas Hafidz saat memberikan orasi di pelataran Kampus FISIP UI, Depok, Selasa (18/8/2026).
Dia menjelaskan, para pengemudi terpaksa membatalkan angkutan lantaran merasa tertekan oleh ancaman sanksi profesi dari pihak tertentu melalui sambungan telepon.
”Bayangkan, kita pesan total 24 Kopaja dan semuanya tidak bisa bergerak karena mereka diintimidasi. Mereka diintimidasi hingga terancam bisa dipecat, ini tentu sangat disayangkan,” ungkap Hafidz.
Tak Kecewa pada Pengemudi
Kendati demikian, pihak mahasiswa menegaskan tidak menaruh kekecewaan kepada para pengemudi bus yang terjebak dalam situasi rumit tersebut.
”Kami tidak menyalahkan driver-driver tersebut, karena mereka hidup di sebuah sistem yang mengakibatkan mereka harus bekerja seperti ini,” tambahnya.
Meskipun diwarnai kendala mobilitas, aksi BEM UI dalam momentum peringatan HUT ke-81 RI ini tetap menyuarakan sederet isu krusial nasional, mulai dari krisis harga bahan pokok, melonjaknya harga BBM, hingga tuntutan otonomi daerah. Mahasiswa juga mendesak penghentian keterlibatan TNI-Polri di ruang sipil serta penolakan pembangunan pembentukan batalyon baru di daerah.
”Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan,” lugas Hafidz.
Di akhir orasi, mahasiswa menyentil kelambanan penanganan pascabencana di Nusa Tenggara Timur dan mendesak langkah konkret dari pemerintah pusat.
”Tuntutan terakhir kami adalah meminta pemerintah menetapkan status Bencana Nasional di NTT dan Flores,” pungkas Hafidz.








