catrawarta.com - Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan lima panduan bagi jajaran pengurus Nahdlatul Ulama (NU) menjelang Muktamar ke-35 NU yang akan digelar di Jombang, Jawa Timur.
Lukman menyampaikan pandangan tersebut melalui surat terbuka sebagai warga NU. Ia berharap lima poin tersebut dapat menjadi panduan bagi pengurus NU dalam menjalankan perkhidmatan organisasi di masa mendatang.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026.

Pertama, Lukman mengingatkan agar jam’iyyah dan jamaah NU tidak tercerabut dari nilai-nilai keaswajaan dan ke-NU-an.
Menurut dia, setiap ikhtiar pengurus NU dalam menjalankan peran dan tugasnya di tengah perkembangan zaman harus tetap berpegang pada rujukan dasar organisasi.
”Pertama agar jam’iyyah dan jama’ah NU tak tercerabut dari nilai-nilai keaswajaan dan ke-NU-an, maka setiap ikhtiar menjalankan peran dan tugasnya dalam konteks kekinian, pengurus NU harus selalu meneguhkan diri dengan berpegang teguh pada Rujukan Dasar: Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi NU, Statoeten NU 1926, Khittah NU 1926, dan Penetapan Kembali ke Khittah NU 1984,” tulis Lukman, Rabu (19/8/2026).
Kedua, NU harus mampu menjalankan peran yang semakin besar di tingkat nasional maupun global pada abad kedua perkhidmatannya.
”NU harus terus mampu mengawal masa depan Islam Indonesia dan dunia pada masyarakat yang kian urban, terdidik, muda, terdigitalisasi, dan berwawasan global,” ujarnya.
Menurut Lukman, perubahan ekosistem dan lingkungan strategis, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI), menuntut NU untuk terus beradaptasi dalam menerapkan pola dakwah, memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga ketahanan budaya, serta melestarikan lingkungan hidup.
Ketiga, Lukman menekankan pentingnya menjaga jarak yang sehat antara NU dan negara atau pemerintah.
Menurut dia, NU tidak boleh terlalu dekat hingga melekat dengan pemerintah, tetapi juga tidak boleh terlalu jauh hingga terpisah dari negara.
”Hubungan keduanya merupakan simbiosis mutualisma (saling membutuhkan), tetapi sekaligus juga checks and balances (saling mengimbangi dan saling kontrol). NU adalah penjaga negara yang berperan sebagai penyeimbang Pemerintah dalam kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan,” kata Lukman.
Prinsip serupa, menurut Lukman, juga perlu diterapkan dalam relasi NU dengan partai politik. NU harus mampu berdiri pada posisi yang berjarak sama dengan seluruh partai politik.
Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan masyarakat sipil, NU juga harus tetap kritis terhadap berbagai persoalan, mulai dari pelanggaran HAM dan kebebasan pers, praktik otoritarianisme, militerisasi ranah sipil, perusakan lingkungan, hingga pengangguran dan ketimpangan sosial ekonomi.
Keempat, Lukman mendorong penguatan kemandirian keuangan NU. Pengorganisasian, penghimpunan, dan pemanfaatan dana harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Pengelolaan keuangan tersebut, kata dia, perlu diterapkan melalui sistem dan mekanisme yang mempertimbangkan keberagaman sumber daya alam dan sumber daya manusia di masing-masing daerah.
”Pengelolaan izin usaha pertambangan yang mendatangkan fitnah dan mafsadah harus ditinggalkan dan dijauhi,” sarannya.
Kelima, Lukman mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam seluruh proses organisasi, khususnya dalam pelaksanaan Muktamar.
”Karenanya seluruh proses perkhidmatan para pengurus NU haruslah benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai agama, integritas, kejujuran, moral dan etik,” tegasnya.
Menolak Jual Beli Suara
Ia meminta pengurus, terutama para kandidat dan pemilik suara, berkomitmen menolak dan memerangi segala bentuk praktik jual beli suara.
Menurut Lukman, seluruh tahapan Muktamar harus dijalankan oleh para muktamirin dengan menjunjung akhlak mulia dan nilai-nilai keadaban.
”Semoga Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama berlangsung lancar dengan menjunjung tinggi adab, dan berhasil baik untuk kemaslahatan segenap bangsa,” pungkasnya.








