catrawarta.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar Rp 107.340.172 per jemaah.
Usulan kenaikan biaya disampaikan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/8/2026).
Meski total biaya haji secara keseluruhan diusulkan naik signifikan dibanding tahun 2026 yang sebesar Rp 87,4 juta, beban biaya yang wajib dibayarkan langsung oleh calon jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) justru mengalami penurunan.
”Untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 107.340.172. Dengan komposisi Bipih sebesar Rp 42.936.068, atau sebesar 40 persen dan nilai manfaat sebesar Rp 64.404.103 atau sebesar 60 persen,” ujar Irfan dalam persidangan tersebut.
Persentase Subsidi Naik
Melalui skema pembiayaan baru ini, persentase subsidi nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melonjak naik untuk menanggung mayoritas komponen operasional di Tanah Suci.
Dana dari jemaah sebesar Rp 42,9 juta difokuskan untuk membiayai penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi serta akomodasi di Mekkah. Sementara itu, porsi 60 persen dari BPKH dialokasikan untuk menutupi biaya pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Kenaikan BPIH 2027 ini disusun berdasarkan asumsi indikator ekonomi makro, yakni nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 17.500 dan riyal Arab Saudi sebesar Rp 4.666,67. Selain faktor pergeseran kondisi ekonomi global dan fluktuasi harga bahan bakar minyak dunia, kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi juga menjadi pemicu utama penyesuaian anggaran.
Biaya Naik, Pelayanan Meningkat
”Biaya layanan berbeda, jenis layanannya pun berbeda karena Pemerintah Saudi sudah menghapus layanan D, kita masuk ke layanan C yang otomatis harganya berubah juga,” jelas Irfan saat membeberkan dinamika aturan baru tersebut.
Pemerintah menjamin kenaikan alokasi anggaran ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas fasilitas yang akan diterima oleh para duyufurrahman selama menjalankan ibadah.
”’Tentu, pelayanan di Armuzna, pasti itu berbeda. Tenda-tendanya berbeda, kasurnya berbeda ukuran-ukurannya,” lanjut Irfan menekankan peningkatan kualitas sarana fisik di padang Arafah dan Mina.
Menhaj juga menambahkan bahwa efisiensi dan peningkatan kualitas katering menjadi fokus pembicaraan intensif bersama Panitia Kerja (Panja) BPIH DPR RI.
”Kemudian layanan lain kita berharap makan juga konsumsi akan ada sedikit peningkatan. Tapi semua tergantung pembicaraan kita dengan tim di Panja,” terangnya mendasari usulan perbaikan layanan haji mendatang.








