catrawarta.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengungkapkan, berdasarkan pembaruan data sementara, terdapat sekitar 40 pihak di wilayah Kalimantan yang terindikasi berkaitan dengan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 perusahaan terindikasi berada di wilayah Kalimantan Selatan. Jumhur mengatakan, Senin (24/8/2026), pemerintah tidak hanya mengejar proses pidana terhadap pelaku perorangan, tetapi juga menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dilansir dari Media Center Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Jumhur menegaskan bahwa praktik pembakaran lahan untuk membuka lahan dengan alasan menghemat biaya tidak dapat lagi ditoleransi. Terlebih, kondisi karhutla telah berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
”Ini tidak bisa lagi kita tolerir dalam keadaan seperti sekarang,” tegasnya.
Jatuhkan Sanksi Tegas
Untuk perkara pidana yang melibatkan perorangan, proses penegakan hukum dilakukan bersama aparat kepolisian. Sementara terhadap perusahaan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi serta menuntut kewajiban terkait kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan.
”Ada yang disebut dengan kerugian negara, ada juga yang kita sebut dengan biaya pemulihan. Dan itu angkanya tidak main-main, angkanya besar sekali,” jelas Jumhur.
Dia menyebut, hingga 2026 terdapat sekitar 30 perusahaan yang kasusnya tengah berproses terkait dugaan pembakaran lahan. Total potensi kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp 5 triliun untuk kerugian negara dan hampir Rp 10 triliun untuk biaya pemulihan lingkungan.
Tersangka Pembakaran Hutan 72 Orang
Sementara itu, secara nasional, sekitar 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian di sembilan wilayah polda terkait kasus karhutla.
Jumhur berharap proses hukum dan pemberian sanksi dengan nilai yang besar dapat memberikan efek jera kepada pelaku maupun perusahaan. Dengan demikian, praktik pembakaran lahan yang menjadi salah satu pemicu karhutla tidak kembali terjadi.
”Dengan hukuman-hukuman seperti itu juga bisa tidak mengulangi lagi,” tegasnya.








