catrawarta.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mengusut dugaan tindak pidana di balik sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah.
Penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kehutanan menelusuri penyebab kebakaran sekaligus pihak yang dinilai bertanggung jawab.
Penanganan perkara tersebut telah berkembang menjadi sejumlah kasus pidana, mulai dari pembukaan kawasan hutan dengan cara membakar hingga dugaan jual beli kawasan hutan di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Riau.
Tersangka Perusahaan dan Individu
Selain itu, penyidik mengusut dugaan perambahan kawasan hutan yang terungkap dari penelusuran hotspot di Mempawah dan Ketapang, Kalimantan Barat. Ada pula perkara kebakaran di areal korporasi di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, yang berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P-21.
Sejumlah tersangka, baik individu maupun korporasi, telah ditetapkan. Sementara perkara lainnya masih dikembangkan berdasarkan alat bukti yang ditemukan penyidik.

Tiga Tersangka di Rimbang Baling
Di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Kabupaten Kampar, Riau, penyidik menetapkan tiga tersangka dalam perkara pembukaan kawasan hutan dengan cara membakar untuk kemudian ditanami kelapa sawit.
Penyidikan juga menemukan dugaan jual beli lahan di dalam kawasan hutan. Ketiga tersangka memiliki peran berbeda, yakni sebagai pengelola lahan, perantara jual beli kawasan hutan, dan kepala kampung.
Sementara di Mempawah, Kalimantan Barat, perkara bermula dari laporan hotspot yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan.
Petugas menemukan dugaan perambahan berupa pembukaan jalan sepanjang sekitar tiga kilometer dengan lebar sekitar enam meter.
Penetapan PT MAP sebagai Tersangka
Setelah memeriksa saksi dan ahli, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta gelar perkara bersama Korwas PPNS Polri dan Kejaksaan Agung, penyidik menetapkan PT MAP sebagai tersangka korporasi pada 14 Agustus 2026.
Penyidikan juga dilakukan di Kawasan Hutan Produksi Sungai Tengar-Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada areal PBPH PT IPB.
Dalam penanganan dugaan perambahan kawasan hutan tersebut, penyidik menemukan sejumlah temuan, di antaranya bibit kelapa sawit dan bangunan di dalam kawasan hutan.
Pemeriksaan saksi dan ahli serta pendalaman terhadap temuan di lapangan masih dilakukan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Kebakaran 16,98 Hektare di Tapanuli Selatan
Perkembangan lain terjadi dalam perkara kebakaran di areal PBPH PT TN di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 16,98 hektare lahan. Korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Pada 18 Agustus 2026, berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Dengan demikian, penanganannya memasuki tahap berikutnya dalam proses peradilan pidana.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, mengatakan penyidik tidak hanya melihat lokasi dan luas lahan yang terbakar.
Kembangkan Kasus Pembakaran Hutan
Menurutnya, setiap perkara dikembangkan untuk mengungkap rangkaian peristiwa, penggunaan kawasan, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan di lokasi.
”Kami tidak berhenti pada titik api. Penyidik menelusuri bagaimana kebakaran terjadi, siapa yang menguasai dan menggunakan kawasan, siapa yang melakukan, dan siapa yang memperoleh manfaat,” kata Rudianto dalam keterangan pers, Senin (24/8/2026).
Dia menjelaskan, dari penanganan karhutla, pihaknya menemukan dugaan kejahatan kehutanan lain. Di Rimbang Baling ditemukan dugaan jual beli kawasan hutan dan pembukaan lahan untuk sawit.
Di Mempawah, laporan hotspot berkembang menjadi perkara perambahan dengan tersangka korporasi. Semua dikembangkan berdasarkan alat bukti untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses.

Pemadaman dan Penegakan Hukum
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan penanganan karhutla di lapangan dan penegakan hukum dilakukan secara bersamaan.
Menurutnya, upaya pemadaman harus diikuti penelusuran terhadap kejadian yang memiliki indikasi pelanggaran agar penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui.
”Manggala Agni bersama masyarakat, relawan, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur di lapangan sedang bekerja keras mengendalikan api. Pada saat yang sama, Gakkum Kehutanan juga bergerak,” kata Dwi Januanto.
Temukan Penyebab Kebakaran
Dia menegaskan api harus segera dipadamkan, tetapi penyebab kebakaran juga harus ditemukan dan pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan.
”Jangan sampai masyarakat menanggung asap, hutan rusak, dan petugas berjibaku berhari-hari memadamkan api, sementara pihak yang melakukan pelanggaran lepas dari tanggung jawab,” tegasnya.
Dwi mengingatkan seluruh pemegang izin dan pihak yang menguasai atau mengelola areal untuk meningkatkan kesiapsiagaan selama periode rawan kebakaran.
Pastikan Semua Alat Berfungsi
Personel, sarana pemadaman, sumber air, patroli, deteksi dini, dan respons terhadap titik api harus dipastikan berfungsi di lapangan.
“Jaga areal masing-masing dan tangani setiap indikasi kebakaran sejak awal. Kami terus melakukan pengawasan dan setiap temuan akan ditindaklanjuti sesuai bentuk pelanggarannya,” ujarnya.
Menurut Dwi, tidak seluruh pelanggaran harus berujung pada proses pidana. Sanksi administratif dapat diterapkan terhadap ketidakpatuhan. Sementara instrumen perdata dapat digunakan apabila terdapat dasar hukum dan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan.
Perusahaan Wajib Cegah Kebakaran
”Pemegang izin memiliki hak untuk menjalankan usaha, tetapi ada kewajiban untuk menjaga arealnya dan mencegah kebakaran,” lanjutnya.
Kementerian Kehutanan memastikan penanganan karhutla terus diperkuat, mulai dari pengendalian di lapangan hingga penegakan hukum.
Selain proses pidana, pihak yang tidak patuh dapat dikenai sanksi administratif disertai kewajiban perbaikan dan pemulihan. Instrumen perdata juga dapat ditempuh apabila terdapat dasar dan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan.








