catrawarta.com - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menerjunkan ratusan Pengawas Lingkungan Hidup untuk memeriksa secara intensif 42 perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan mengatakan, pengerahan ratusan pengawas tersebut dilakukan untuk menelusuri keterkaitan antara kejadian kebakaran dengan aktivitas usaha.
Pengawasan juga dilakukan untuk mengidentifikasi luasan area terdampak serta mengumpulkan alat bukti sebagai dasar penegakan hukum.
”Kami merespons cepat kejadian-kejadian ini dengan menurunkan para Pengawas Lingkungan Hidup untuk memastikan seluruh kejadian didalami dengan serius dan menyeluruh,” kata Rizal Irawan dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).
Perusahaan Wajib Cegah Karhutla
”Hasil pengawasan akan menjadi dasar bagi kami dalam menentukan langkah penanganan dan tindak lanjut hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran,” lanjutnya.
Menurut Rizal, pengawasan tidak hanya berfokus pada identifikasi lokasi kebakaran. Petugas juga memastikan setiap perusahaan menjalankan kewajiban dalam mencegah dan menanggulangi karhutla sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran dan kerusakan lingkungan hidup, KLH/BPLH akan mengambil langkah penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil pemantauan awal, terdapat 42 perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan munculnya titik kebakaran. Seluruh perusahaan tersebut saat ini menjadi bagian dari proses pemeriksaan Pengawas Lingkungan Hidup.
KLH/BPLH menegaskan pemeriksaan dilakukan secara objektif dengan mengacu pada fakta lapangan, data pendukung, hasil analisis, serta ketentuan hukum yang berlaku.

KLH/BPLH Segel PT Sinar Karya Mandiri
Salah satu tindakan penegakan hukum dilakukan KLH/BPLH terhadap PT Sinar Karya Mandiri di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada 27 Agustus 2026, Pengawas Lingkungan Hidup KLH/BPLH melakukan penyegelan terhadap perusahaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan analisis citra satelit per 18 Agustus 2026.
Dari investigasi awal, KLH/BPLH menemukan area terbakar dengan perkiraan luas mencapai sekitar 1.500 hektare. Sebagian besar tutupan lahan di area tersebut berupa semak belukar.
Area terdampak memiliki karakteristik tanah gambut dan aluvial yang dinilai sangat rentan terhadap dampak kebakaran. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Hasil pemeriksaan awal juga menunjukkan adanya indikasi kelalaian serta belum terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Sanksi Disesuaikan Luas dan Tingkat Pelanggaran
Rizal menegaskan, penanganan setiap kasus karhutla akan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas area terbakar, dampak terhadap lingkungan, tingkat pelanggaran, serta hasil pemeriksaan di lapangan.
Pada kebakaran dengan luas di bawah 100 hektare, pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai denda administratif dan sanksi administratif berupa kewajiban pemulihan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, apabila kebakaran mencapai lebih dari 100 hektare dan ditemukan unsur pelanggaran, penegakan hukum dapat ditempuh melalui jalur pidana maupun perdata.
”Jika pelanggaran dilakukan secara berulang, proses penegakan hukum pidana akan ditempuh secara tegas berapapun luasannya,” pungkas Rizal.
Pemerintah menerapkan prinsip tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap korporasi maupun pelaku usaha yang terbukti lalai atau sengaja melakukan pembakaran lahan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.








