catrawarta.com - Langkah tegas diambil Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dalam merespons aduan masyarakat terkait dugaan pungutan liar di lingkungan kepolisian. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, menginstruksikan sanksi berat berupa mutasi hingga demosi terhadap oknum polisi yang diduga meminta uang untuk penerbitan surat pengeluaran barang bukti kendaraan hasil kecelakaan lalu lintas.
Kasus ini mengemuka setelah pemilik akun Threads @tasyamarcella96 membagikan pengalamannya saat mengurus barang bukti sepeda motor di Satlantas Colombo, Surabaya.
Dalam unggahannya, warga tersebut membeberkan bukti transfer senilai Rp1 juta yang ditujukan untuk mendapatkan surat keterangan pengeluaran kendaraan, lengkap dengan lampiran surat berkop Resor Kota Besar Surabaya.
Komitmen Polisi Beri Pengayoman
Luthfie menekankan pentingnya komitmen anggota kepolisian dalam memberikan pengayoman kepada warga yang sedang tertimpa musibah. Menurutnya, tindakan oknum yang memanipulasi pelayanan publik hanya akan menambah beban hidup masyarakat yang membutuhkan bantuan.
”Saya sudah berulang kali sampaikan terhadap warga masyarakat yang menjadi korban pencurian, mengalami kecelakaan, kita harus paham yang bersangkutan sedang mengalami musibah. Jangan kemudian musibah itu ditambah lagi dan datangnya dari orang yang bertugas untuk memberikan pelayanan, melindungi, mengayomi. Justru menjadi orang yang menambah berat beban hidupnya,” papar Luthfie melalui pernyataan resminya.
Guna merespons pelanggaran tersebut, Luthfie meminta Seksi Propam dan Bagian Sumber Daya Manusia (Bag Sumda) Polrestabes Surabaya untuk segera memproses oknum yang terlibat sesuai ketentuan etika dan disiplin. Selain sanksi personal, ia secara terbuka menyentil jajaran Kepala Satuan (Kasat) yang dinilai lalai dalam mejalankan fungsi pengawasan di unit masing-masing.
Beri Sanksi Tegas
”Saya minta Pak Kasipropam proses yang bersangkutan ini. Lakukan tindakan disiplin kode etik. Kabag Sumda, mutasikan yang bersangkutan, demosi. Saya minta ini para Kasat juga harus bertanggung jawab, saya menilai tidak ada pengawasan optimal dari Kasat. Saya minta ini menjadi pelajaran betul. Saya minta ini jadi kejadian yang terakhir, jangan ada kejadian ini lagi,” ujar Luthfie.
Di sisi lain, warga pelapor mengonfirmasi telah bertemu langsung dengan pihak kepolisian dan mendapatkan iktikad baik penyelesaian.
Meski sempat ditawarkan ganti rugi hingga sepuluh kali lipat dari nominal transfer awal oleh Kapolrestabes, warga tersebut memilih menolak dan hanya menerima pengembalian nominal asli sebesar Rp1 juta. Langkah pengaduan ini diambil semata-mata agar praktik serupa tidak dianggap lumrah oleh masyarakat.
Harusnya Bebas Biaya
”Beliau menyampaikan permohonan maaf dan anggota bersangkutan akan ditindak tegas. Saya sempat ditawarkan uang pengganti sebesar 10 kali lipat dari nominal yang sebelumnya saya keluarkan, namun saya menolak dan hanya meminta dikembalikan sejumlah uang yang saya keluarkan. Sejak awal, tujuan saya menyampaikan kejadian ini bukan untuk mencari keuntungan atau pun memperpanjang masalah. Saya hanya ingin apa yang tidak seharusnya terjadi kepada masyarakat tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa,” kata pemilik akun @tasyamarcella96.
Rangkaian peristiwa ini bermula ketika pengurusan surat keterangan kendaraan dipatok tarif tertentu, padahal prosedur pengambilannya seharusnya bebas biaya. Pengunggah juga sempat menerima kontak dari pihak tertentu yang meminta agar utas aduan di media sosial segera dihapus dengan janji pengembalian uang serta pengantaran unit kendaraan secara langsung ke kediamannya.
Saat ini, sepeda motor barang bukti tersebut telah berhasil diambil di Polsek Dukuh Pakis, dan pelapor telah memberikan keterangan resmi kepada Seksi Propam guna melengkapi proses pemeriksaan internal.








