catrawarta.com - Nasib pilu dialami pasangan lanjut usia (lansia) asal Pekalongan, Jawa Tengah, Dayat (77) dan Darmi (63), yang harus kehilangan jatah bantuan sosial (bansos) setelah nama mereka dinyatakan terindikasi melakukan aktivitas judi online (judol).
Informasi yang diunggah oleh akun Instagram @undercover.id pada Minggu, 30 Agustus 2026 menyebutkan bahwa warga Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayugeritan, Karanganyar, Pekalongan tersebut kini tak lagi menerima hak bantuan dari pemerintah yang biasa mereka dapatkan.
”Lansia asal Dukuh Kayunan Barat, tak lagi mendapatkan bantuan sosial (bansos) karena terindikasi judol,” tulis akun tersebut mengabarkan kondisi pasangan lansia yang sebelumnya rutin menerima pencairan Rp600 ribu setiap tiga bulan sekali itu.
Tidak Memiliki Alat Komunikasi
Peristiwa ini menyita perhatian publik karena Mbah Dayat dan Mbah Darmi diketahui tidak memiliki telepon seluler (HP), bahkan keduanya tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca maupun menulis.
Kondisi ekonomi sepasang lansia ini sebenarnya tergolong sangat memprihatinkan dan masuk dalam kategori keluarga sangat miskin.
Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Kayugeritan, Neli Setyowati membenarkan penonaktifan kepesertaan bansos pasangan tersebut saat memantau langsung di lokasi pada Jumat, 28 Agustus 2026.
”Keluarga penerima manfaat keluarga Mbah Dayat telah dicoret bansos. Padahal, memang betul-betul orang tidak mampu. Kebetulan kita cek juga desilnya satu,” kata Neli di kediaman Dayat, Pekalongan.
Banyak Keluarga Dituduh Judol
Neli mengungkapkan bahwa di desanya ada 18 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinonaktifkan karena tuduhan judol, termasuk Mbah Dayat dan Mbah Darmi, hingga membuat pihak desa melayangkan sanggahan resmi.
Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh pihak desa, muncul dugaan kuat bahwa data identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik sepasang lansia tersebut telah disalahgunakan atau dipinjam oleh orang lain tanpa sepengetahuan dampak hukumnya.
”Setelah penonaktifan, saya klarifikasi. Membuat surat pernyataan bermaterai, saya juga klarifikasi apakah KTP-nya pernah dipinjam orang lain. Hasilnya diakui. Maaf, (mereka) tidak bersekolah dan tidak bisa baca tulis. Jadi, tidak mungkin ada indikasi untuk judol. HP juga tidak punya,” kata Neli menegaskan ketidakmungkinan kedua lansia itu bermain judi daring.
Kasus yang menimpa Mbah Dayat dan Mbah Darmi ini ternyata merupakan bagian dari fenomena pemblokiran massal di tingkat daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Ribuan Penerima Bantuan Terindikasi Judol
Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat hingga Minggu, 30 Agustus 2026, sebanyak 7.585 KPM bantuan sosial di wilayahnya telah dihentikan kepesertaannya oleh Kementerian Sosial akibat terdeteksi indikasi judol.
Plt Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Mouretta Vitria menjelaskan bahwa data ribuan KPM tersebut diperoleh dari penyaringan sistem aplikasi yang terhubung ke pusat.
”Untuk sementara ini sampai dengan hari ini, data yang sudah kita cek di aplikasi memang ada sebanyak 7.585 KPM yang terindikasi judol. Yang sampai dengan saat ini bantuan sosialnya kita hentikan. Dihentikan langsung oleh Kementerian Sosial,” ungkap Vitria dalam keterangannya.
Guna memulihkan hak warga miskin yang menjadi korban salah sasaran atau penyalahgunaan data KTP seperti Mbah Dayat, hingga kini tercatat sudah ada 157 KPM yang mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan untuk mengajukan proses klarifikasi dan permohonan pengaktifan kembali bansos mereka.








