Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Pegawai PPPK Resah, Terancam PHK Massal

Penulis: Wicaksana 4 Apr 2026 3 menit baca
Diperbarui April 5, 2026
Ilustrasi pegawai negeri Indonesia.(Sumber: pojoksatu.id)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai wilayah, termasuk NTT, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat, kini berada di ambang pemberhentian massal.

Kebijakan tersebut mencuat setelah alokasi belanja pegawai di daerah-daerah tersebut melampaui batas maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fenomena itu memicu kritik tajam mengenai kredibilitas tata kelola kepegawaian di tingkat daerah.

”Ini menjadi bukti ketidakhati-hatian Badan Kepegawaian dalam melakukan rekrutmen pegawai,” tandas pakar Manajemen Kebijakan Publik, Dr Agustinus Subarsono.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Pemerintah daerah, jelasnya, harusnya sudah mengalkulasi kemampuan fiskal sejak awal sebelum membuka formasi. Ancaman PHK massal menunjukkan tidak adanya kebijakan kepegawaian yang komprehensif dan matang karena tidak mendasarkan pada kemampuan keuangan daerah.’

Perpendek Durasi Kontrak

Agustinus mengingatkan, honor PPPK merupakan beban APBD yang sudah diketahui sejak kontrak dimulai. Jika keuangan daerah tidak stabil, pemerintah daerah semestinya mengambil langkah mitigasi dengan memperpendek durasi kontrak menjadi dua atau tiga tahun.

”Bukan langsung memutus hubungan kerja secara sepihak. Masa kontrak lima tahun seharusnya menjadi ruang evaluasi, bukan jebakan anggaran bagi daerah,” kritiknya.

Ia menekankan pentingnya prinsip good governance jika pengurangan pegawai tetap harus dilakukan. Mekanisme pemberhentian harus berbasis pada kriteria yang transparan dan akuntabel agar tidak mencederai rasa keadilan.

Pasalnya, pemaksaan alokasi gaji yang melebihi batas 30 persen dipastikan akan memangkas anggaran vital lainnya, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang merugikan publik.

Penguatan Pendapatan Daerah

Ada sejumlah solusi menurut Agustinus. Ia menyarankan daerah untuk melobi penambahan formasi ke pemerintah pusat, meski langkah ini tergolong berat di tengah tekanan ekonomi nasional.

Opsi paling realistis, yakni penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aparatur daerah dituntut bekerja lebih keras meningkatkan pendapatan mandiri daripada sekadar menggantungkan nasib pada dana transfer pusat yang fluktuatif.

Ia menambahkan, potensi dampak sosial dan politik dari pemberhentian tidak bisa dipandang remeh. Jika ribuan PPPK kehilangan pekerjaan, angka pengangguran akan melonjak dan berisiko meningkatkan angka kriminalitas serta menurunkan daya beli masyarakat.

“Dampak sosial, ekonomi, politik, dan hukum akan meluas. Kelompok yang diberhentikan bahkan bisa menempuh jalur hukum melalui PTUN jika kontrak diputus sebelum waktunya,” paparnya.

Pemda Dialog dengan PPPK

Agustinus menilai pemerintah pusat tidak akan turun tangan memberikan bantuan dana khusus untuk honor PPPK. Selain karena tengah melakukan efisiensi anggaran nasional, pemberian bantuan yang tidak merata justru akan menciptakan preseden buruk dan ketidakadilan sistemik. Akibatnya bisa memicu dinamika politik yang tidak menguntungkan bagi stabilitas pemerintah pusat.

Guna meredam gejolak, ia menyarankan pemerintah daerah untuk mengedepankan dialog humanis dengan para pegawai yang terdampak. Pemberian apresiasi berupa “tali kasih” atau sertifikat penghargaan dianggap sebagai langkah minimal untuk menghargai pengabdian mereka.

Pendekatan persuasif diperlukan agar proses transisi atau pengurangan pegawai tidak berakhir dengan benturan sosial yang destruktif.

Secara struktural, kasus tersebut dianggap sebagai “puncak gunung es” dari karut-marut hubungan pusat dan daerah. Ia melihat perlunya evaluasi makro terhadap UU Pemerintahan Daerah, mengingat keterbatasan PAD seringkali menghambat pembangunan di luar urusan wajib.

Masalah di NTT dan wilayah lainnya harus menjadi momentum untuk meninjau kembali sejauh mana daerah mampu memikul beban desentralisasi.

Tags:
#paruh waktu #pegawai kontrak #pegawai negeri #PPPK
Sketched-style portrait of a man with glasses, smiling, outdoors with palm trees in the background.
PenulisWicaksana
Jurnalis senior, tinggal di Yogyakarta.
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Perdagangan Manusia dalam Penipuan Digital, Jadi Bisnis Kriminal Lintas Negara
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network