Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Pembayaran Pajak Motor Bekas Tanpa KTP Awal, Pemda DIY Tunggu Juklak & Juknis

Penulis: Giffari Ighfirlana 17 Apr 2026 3 menit baca
Waiting area in a government service office with brown and tan couches and people seated, desks and staff at the far counter, sign reading 'SAMSAT Pembantu Sewon Bantul' on the wall in the background.
Masyarat menunggu panggilan petugas untuk membayar pajak kendaraan bermotor di KantornSamsat Sewon, Bantul. (Istimewa)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Rencana Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk menyederhanakan syarat perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan tanpa melampirkan KTP asli pemilik lama, mendapat sambutan gembira warga masyarakat. Mereka berharap penyederhanaan itu, memberikan kemudahan sekaligus mendongkrak perolehan pajak  kendaraan bermotor.

Sinyal positif juga datang dari Pemda DIY. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah progresif untuk memudahkan birokrasi dan menaikkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Meski demikian, Pemda DIY menegaskan, penerapan kebijakan itu masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) resmi dari kepolisian.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Eksekusi di Lapangan Tunggu Instruksi Resmi

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan, secara prinsip Pemda selaku pengelola pajak sangat terbuka dengan wacana tersebut. Namun, pihaknya menegaskan, eksekusi di lapangan masih harus menunggu instruksi resmi.

​”Kalau dari pihak kami, sebenarnya untuk urusan penerimaan pajak, ya, oke saja. Tapi ini kan ranahnya ada di pihak kepolisian. Jadi kami masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) resminya,” kata Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di Kompleks Kepatihan, Kamis (16/4/2026).

​Sekda DIY menjelaskan,  rencana relaksasi itu memiliki skema khusus. Jadi kebijakan itu bukan merupakan program pemutihan, melainkan masa transisi untuk mendorong masyarakat melakukan tertib administrasi kendaraan.

“Ini hanya berlaku tahun ini, jadi tidak pakai KTP (pemilik lama) untuk tahun terakhir. Selanjutnya wajib balik nama. Kami perlu koordinasi lebih lanjut dengan kepolisian mengenai tata cara teknisnya,” jelasnya.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurutnya, realisasi kebijakan itu diharapkan mampu mengakselerasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang selama ini menjadi penyumbang utama pendanaan pembangunan di DIY. Karena berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, kontribusi PKB terhadap PAD sangat signifikan, jauh melampaui angka 30 persen.

“Ibaratnya kalau kita punya PAD 100, porsi mayoritas atau prioritasnya itu berasal dari pajak kendaraan bermotor. Selebihnya baru ditopang dari pajak air tanah dan pajak-pajak lainnya,” ungkap Ni Made.

Berdasarkan data BPKA DIY, target penerimaan PKB pada Anggaran 2026  sebesar Rp 648.967.606.900.  Hingga 15 April 2026, realisasi penerimaan PKB telah mencapai Rp 182.687.372.800 atau sekitar 28,15 persen. Sementara itu, untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemda DIY menargetkan anggaran sebesar Rp 220.000.000.000 pada tahun 2026. Realisasi BBNKB per 15 April 2026 tercatat di angka Rp 63.886.510.700 atau 29,04 persen.

Kepala BPKA DIY, Wiyos Santoso, berharap, pelonggaran syarat dari kepolisian itu akan berdampak positif pada kas daerah. Penyederhanaan syarat dari kepolisian tersebut disambut positif. Karena hambatan peminjaman KTP asli pemilik lama seringkali menjadi alasan masyarakat menunda kewajiban pajaknya.

​”Harapannya dengan adanya penyederhanaan ini tentu bisa mempermudah masyarakat dalam membayar PKB. Dengan begitu kesadaran meningkat dan pendapatan pajak daerah ikut naik,” tutur Wiyos

Tags:
#Pajak Kendaraan #Samsat #Tanpa KTP Awal
PenulisGiffari Ighfirlana
Alumnus Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Budaya UIN Sunan Kalijaga
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Construction site with workers in orange vests and yellow helmets arranging steel rebar and equipment on a dirt foundation, blue toolbox nearby. Tanggapi Protes Pembangunan SRMA, Sekda Wonosobo : Lahan Baru Pengganti Lapangan Desa Sedang Disiapkan
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network