catrawarta.com - Gara-gara Presiden Prabowo Subianto berkata bahwa orang desa tak pakai dolar, publik tersentak seolah tak percaya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa memandang secara sempit atas fenomena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar?
Hanya karena keseharian orang desa tidak memegang dolar, bukan berarti hidupnya tak terdampak atas fluktuasi kurs mata uang. Dan kalau mau jujur, itu terjadi juga karena kebijakan pemerintah. Mari kita lihat dan amati apa yang ada dan kita miliki.
Segala macam gadget yang kita pegang, siapa jamin tak terpengaruh nilai mata uang asing? Kendaraan yang kita pakai lengkap dengan suku cadangnya, yakin semua dihitung dengan rupiah? Bahkan, bahan baku kedelai atau tahu dan roti, apakah semua diambil dari jerih payah petani kita? Atau yang sepele, pakaian impor yang dijual di berbagai sudut kota, apakah itu kita datangkan secara gratis?
Masih banyak contoh bagaimana barang yang dipakai orang desa tersedia karena perdagangan yang melibatkan mata uang asing termasuk dolar. Ujungnya, jika kita mau melakukan klarifikasi, adalah juga karena kebijakan pemerintah sendiri. Kalau pemerintah berani berjibaku dengan landasan pesan Bung Karno untuk berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tak mudah bagi rakyat atau orang desa menyalahkan langkah dan kebijakan pemerintah.
Bulan Mei mengingatkan kita pada tumbangnya penguasa Orde Baru. Bertahan lebih dari 32 tahun, Soeharto harus turun dari kekuasaannya akibat gerakan reformasi. Pada 1998, nilai tukar rupiah mencapai titik terendah Rp 16, 800 per dolar AS. Dibarengi dengan krisis kepercayaan dan krisis politik, lebih dari cukup untuk menumbangkan rezim Orde Baru.
Kini, nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai Rp17.600, di bawah fenomena 1998. Lalu betapa aneh jika reaksi yang keluar dari mulut presiden, selagi Purbaya (Menkeu) masih bisa tersenyum maka masih aman. Atau, orang desa tak pakai dolar. Betapa absurd dan membuat kita geleng-geleng kepala.
Lebih dari sekedar entitas yang tinggal di udik, orang desa atau desa merupakan pilar penting keberadaan kota. Meskipun banyak barang impor, tetapi desa masih bisa mengirim sayur, buah dan hasil perkebunan ke kota. Saat kita dihantam pandemi Covid, desalah yang menjadi kantong penyelamat bagi jutaan orang kota yang terdampak kebijakan atau penghentian kerja. Desa mempunyai mekanisme sosial berbasis agraris yang mampu menopang kebutuhan pangan para pendatang.
Jika ditarik jauh ke belakang, peradaban desa adalah penjaga ruh bangsa ini sehingga masih bisa bertahan sampai saat ini. Tak terbayang, jika desa-desa kita dirusak oleh investor atau pengembang yang tak ikhlas jika keindahan desa tidak dikomersialkan, apa yang akan terjadi dengan negeri ini? Pelan tapi pasti kohesi sosial akan sirna dan kebudayaan bangsa ini kehilangan karakter.
Terlalu banyak utang negara ini pada desa. Tapi bukan berarti kemudian harus memaksakan program atas nama desa tetapi sejatinya bukan orang desa yang merasakan manfaat dan keuntungannya. Atas nama efisiensi banyak anggaran desa yang berkurang, tetapi di sisi lain kita melihat betapa borosnya belanja bidang yang lain.
Bisa jadi tak banyak yang diharapkan oleh orang desa untuk pemimpin dan negara ini. Toh, mereka bisa hidup dengan wajar dan alamiah dari karunia Tuhan yang melimpah. Pertanyaannya bukan bagaimana nasib orang desa, tetapi bagaimana bisa pemimpin bangsa yang lahir dari desa ini gagal membaca karakter orang desa? Itulah kenapa, bisa jadi, kemakmuran bangsa ini tak jua bisa diwujudkan. Kita memiliki pemimpin yang tak mampu membaca tanda-tanda zaman.








