catrawarta.com - Tak ada yang menolak pandangan bahwa korupsi adalah biang segala kerusakan. Ujung praktik korupsi adalah ketiadaan rasa keadilan, menjauhnya kemakmuran, dan hancurnya peradaban. Tapi apa yang terjadi jika korupsi tak ditempatkan sebagai musuh bersama seluruh anak bangsa?
Indonesia didesain sebagai negara modern. Menganut asas pemisahan kekuasaan–eksekutif, legislatif dan yudikatif–dan menjadikan demokrasi sebagai fondasi tatanan kehidupan. Meninggalkan aristokrasi kerajaan, yang menjadi akar kebangsaan, sekaligus memandang feodalisme sebagai kendala kesederajatan. Setidaknya itu yang menjadi tema diskusi para pendiri bangsa di sekitar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian, dipercaya sebagai bentuk terbaik untuk negara kepulauan.
Tetapi lupa dijadikan agenda bersama, bahwa mentalitas bangsa terjajah masih bercokol kuat dalam diri bangsa Indonesia. Mentalitas inferiority complex masih menjangkiti anak-anak bangsa. Di satu sisi masih merasa rendah diri, tak mampu, atau tak berharga, tetapi di sisi lain tak rela melihat orang lain sukses dan kaya. Zaman menuntut kompetensi dan profesionalisme tetapi berhadapan dengan mentalitas aji mumpung dan potong kompas. Kolusi dan nepotisme dijadikan tangga naik jabatan dan kekuasaan sambil menegasikan uji kredibilitas dan integritas.
Mentalitas Inferiority Complex
Apa yang akan terjadi pada suatu bangsa yang kaya raya tetapi mentalitas masyarakatnya mengidap inferiority complex atau minderwaardigheidscomplex? Investasi asing menjadi pilihan, ahli asing menjadi kiblat, dan dampaknya, kekayaan alam tak membawa berkah bagi rakyatnya. Di antara itu, lubang-lubang korupsi kian menganga karena para elite hanya puas menjadi calo. Para komprador merebak dan menanggalkan rasa kebangsaan. Ujungnya, alam rusak, rakyat miskin dan utang menumpuk.
“Kewuhan Om, arep kepiye. Rasane gembrebeg, jengkel, marah, tapi kita ndak bisa apa-apa!”.
Itu yang dirasakan Wuri Hantoro, seorang pelukis di Tamanmartani, Kalasan, Sleman, yang kemarin saya temua di sanggar lukisnya. Dia, juga kita semua, wajar jika gelisah dengan kondisi bangsa. Sebuah kehidupan yang masih jauh dari angan-angan dan cita-cita para pendiri bangsa. Beragam praktik ketatanegaraan saling tumpang tindih, boros anggaran, dan rentan dengan laku hidup sesat.
Beruntung Wuri mempunyai kemampuan untuk merekam dan mendeskripsikan perasaan dan imajinya ke dalam kanvas. Itu yang selalu dia kerjakan sehingga tema-tema lukisannya kontekstual dan membumi. Pilihannya ada pada tikus saat yang ada di benaknya adalah korupsi yang menggurita. Tidak saja di jantung kekuasaan dan pemerintahan tetapi juga sampai di level terbawah.
Tikus Raksasa di Atas Pencakar Langit
Wuri tak salah dan dia telah menyuarakan aspirasi kebangsaannya dengan melukis tikus raksasa yang bertengger di antara gedung pencakar langit. Di sebuah perkotaan modern, bukan di sawah dengan huma atau lumbung yang kosong tanpa hasil panen. Wuri dengan tegas membaca tanda-tanda zaman saat hukum gagal menegakkan rasa keadilan, di sana kehancuran sebuah bangsa tinggal menunggu waktu.
Kurang digdaya apa VOC mencengkeram Nusantara, akhirnya tumbang juga dengan korupsi pada 1799. Orde Baru, yang bertahta 30 tahun, harus tumbang karena praktik KKN. Negara-negara seperti Somalia, Sudan, Afghanistan, dan Venezuela tercatat sebagai failed state (negara gagal). Sedangkan negara-negara seperti Laos, Kamboja, Mongolia, Sri Lanka, Pakistan, Zambia dan Zimbabwe, terjerat utang pada China yang sulit untuk dibayar. Apa yang akan terjadi pada mereka? Mengapa tak jadi pelajaran bangsa ini?
Pada 2019 saya menulis buku Korupsi Bukan Rezeki, Bro! untuk KPK. Saya sampaikan, manakala moralitas hukum dan agama tak lagi ditakuti orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, harapan kita tinggal pada hukum alam. Penjara dan hukuman boleh jadi tak membuatnya jera. Sanksi sosial pun bisa jadi dipandang sebelah mata, karena masyarakat kita pelupa dan pemaaf, tetapi ketika keluarganya hancur, anak-anak berantakan dan kekayaan tak menemaninya ke alam keabadian, sangat mungkin menyadarkan orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Proklamasi sudah dibacakan Bung Karno, didampingi Bung Hatta, 81 tahun silam. Tiap tahun selalu dibaca ulang. Tetapi apakah itu menjelaskan bahwa pesan para pendiri negara dengan sendirinya telah kita perjuangkan? Itulah kenapa Wuri Hantoro, juga kita semua, merasa pedih saat mengikuti upacara 17 Agustus 2026. Kembali, rakyatlah pemegang kekuasaan yang tertinggi. Sudah saatnya berpikir panjang saat 2029 harus memilih pemimpinnya. Apakah sudah merdeka dengan pilihannya, atau, masih terjajah dengan politik uang. Ah…Indonesia!
Ksatrian Sendaren, 17 Agustus 2026








