Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Catra Cendekia

Guru Honorer Dilarang Mengajar 2027: Negara Sedang Menata atau Mengabaikan?

Penulis: dhiya 5 Mei 2026 4 menit baca
Teacher in an orange shirt and blue mask instructs a classroom, students in uniform facing front the lesson poster on the wall.
Ilustrasi Guru Honorer Dilarang Mengajar 2027: Negara Sedang Menata atau Mengabaikan? Sumber: pexels.com
Bagikan:
0

catrawarta.com - Mulai 1 Januari 2027 pemerintah berencana melarang guru non-ASN (honorer) mengajar di sekolah negeri. Kebijakan ini, yang didasarkan pada draf Permendikdasmen No. 10/2026 dan SE terkait. Tujuan dikeluarkan kebijakan ini untuk menata tenaga pendidik menjadi ASN (PNS atau PPPK). Dalam skema tersebut, guru non-ASN hanya diperbolehkan mengajar hingga 31 Desember 2026. Setelah itu, sekolah negeri diarahkan hanya diisi guru berstatus ASN, baik PNS maupun PPPK.

Rencana kebijakan ini memantik kegelisahan besar di dunia pendidikan nasional. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah negara sedang memperbaiki sistem pendidikan, atau perlahan menyingkirkan mereka yang selama puluhan tahun menopang sekolah-sekolah negeri di tengah kekurangan guru ASN?

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan guru non-ASN bukan tenaga sementara. Menurutnya, ketidakpastian nasib guru honorer bukan sekadar problem teknis kepegawaian, melainkan persoalan konstitusi dan keadilan sosial. “Negara tidak boleh lupa, guru non-ASN adalah fondasi pendidikan, bukan tenaga sementara,” tegasnya.

Baca Juga
5 artikel
  1. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →
  2. Catra Cendekia Berpulangnya Prof Djoko Suryo: Sejarah Bukan Hanya Deretan Tahun dan Peristiwa, Ada Manusia di Sana →
  3. Catra Cendekia Buku Islam ala Prabowo Jadi Sorotan, Sejumlah Tokoh Bantah Pernah Menulis →
  4. Catra Cendekia Memahami Garis Kemiskinan Indonesia: Standar BPS vs Bank Dunia →
  5. Catra Cendekia BRIN Kembangkan Sistem Deteksi Hotspot Karhutla, Informasi Keluar dalam 30 Menit →

Pernyataan itu mencerminkan realitas pahit pendidikan Indonesia. Selama bertahun-tahun, terutama di daerah terpencil dan kabupaten yang kekurangan tenaga ASN, guru honorer menjadi penyelamat sekolah-sekolah negeri. Mereka hadir ketika formasi guru tidak tersedia, ketika distribusi ASN timpang, dan ketika negara belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara ideal.

Data yang disampaikan Azis menunjukkan sekitar 1,6 juta guru honorer masih tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Banyak di antara mereka menerima gaji jauh di bawah standar kelayakan. Ada yang hanya menerima Rp300 ribu per bulan. Sebagian lain menerima honor di bawah Rp2 juta dengan pembayaran yang kerap terlambat berbulan-bulan.

Di banyak daerah, guru honorer bukan hanya mengajar. Mereka juga menjadi operator sekolah, penggerak administrasi, bahkan penjaga keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar. Namun pengabdian panjang itu belum otomatis menghadirkan kepastian hidup.

Karena itu, ketika negara hendak menutup ruang bagi guru non-ASN di sekolah negeri mulai 2027, publik melihat adanya paradoks besar. Negara mengakui pentingnya pendidikan melalui amanat konstitusi dan kewajiban alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan, tetapi di saat bersamaan justru belum sepenuhnya mampu menjamin kesejahteraan dan status para pengajar.

Kebijakan penataan ASN sebenarnya bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memperbaiki tata kelola tenaga pendidik agar lebih profesional, terukur, dan memiliki kepastian hukum. Skema PPPK juga telah menjadi jalan tengah yang cukup progresif. Lebih dari 544 ribu guru telah diangkat menjadi PPPK dalam beberapa tahun terakhir. Namun angka itu belum menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Masih ada ratusan ribu guru non-ASN yang terjebak persoalan data Dapodik, keterbatasan formasi, hingga ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah. Dalam situasi seperti ini, penghapusan tenaga honorer justru berpotensi melahirkan gelombang ketidakpastian baru.

Kabupaten Purworejo menjadi salah satu contoh nyata. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo, Yudhie Agung Prihatno, mengakui daerahnya masih membutuhkan sekitar 500 guru non-ASN untuk menutupi kekurangan tenaga ASN di ratusan SD dan SMP negeri.

Purworejo saat ini memiliki sekitar 5.000 guru ASN yang harus melayani 462 SD Negeri dan 43 SMP Negeri. Tanpa guru honorer, proses pendidikan berpotensi terganggu.

“Kalau tidak ada penambahan guru ASN, sementara non-ASN tidak diperbolehkan lagi, ini bisa kontraproduktif terhadap upaya mewujudkan pendidikan bermutu menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa problem pendidikan Indonesia sesungguhnya bukan hanya soal regulasi, melainkan soal kesiapan negara. Larangan guru honorer tanpa pemenuhan kebutuhan ASN yang memadai dapat menciptakan kekosongan tenaga pengajar di daerah-daerah.

Pada titik inilah negara diuji apakah kebijakan dibuat semata demi kerapian administrasi, atau benar-benar mempertimbangkan realitas pendidikan di lapangan.

Guru honorer selama ini bekerja dalam sunyi. Mereka mengajar di desa-desa, di sekolah pinggiran, dengan honor minim dan masa depan tak pasti. Mereka hadir bukan karena sistem sudah sempurna, melainkan karena negara belum sepenuhnya hadir.

Karena itu, penyelesaian persoalan guru non-ASN tidak cukup hanya dengan batas waktu dan regulasi administratif. Negara membutuhkan pendekatan transisi yang adil, berbasis data riil, dan mempertimbangkan kebutuhan tiap daerah. Jika tidak, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib guru honorer, melainkan masa depan pendidikan nasional itu sendiri.

Tags:
#Dilarang #Gaji honorer #Menata #Mengajar
Penulisdhiya
Jurnalis lulusan Sosiologi UIN Sunan Kalijaga 2025.
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Catra Cendekia

Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Catra Cendekia

Kesenjangan Generasi dalam Melihat AI: Mengapa Gen Z Paling Cemas?

dhiya • 5 Mar 2026
Catra Cendekia

Refleksi Nasir Tamara di Balik Revolusi Iran dan Tantangan Geopolitik Global

Wiwit • 4 Sep 2026
Catra Cendekia

Literasi Digital dan Pendidikan Karakter Jadi Benteng Cegah Radikalisme pada Anak

dhiya • 7 Mar 2026
Catra Cendekia

BRIN Kembangkan Sistem Deteksi Hotspot Karhutla, Informasi Keluar dalam 30 Menit

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Perundungan masih menjadi tantangan serius di lingkungan pesantren. Dampaknya tidak hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, fisik, sosial, hingga kehidupan material dan finansial santri.
Catra Cendekia

Riset BRIN: 83 Persen Santri Berpotensi Alami Perundungan, Dampaknya hingga Psikologis

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Nama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.Bukan karena video kontennya viral. Bukan pula karena polemik atau kontroversi.
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Man wearing a hat and sunglasses in a bookstore, presenting a book titled Revolusi Iran.
Catra Cendekia

Refleksi Nasir Tamara di Balik Revolusi Iran dan Tantangan Geopolitik Global

Wiwit • 4 Sep 2026
Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk Tim Tanggap Cepat UGM untuk Desa Sade untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Kampung Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang terdampak kebakaran.
Catra Cendekia

UGM Bentuk Tim Tanggap Cepat Bantu Rekonstruksi Kampung Adat Sade

Siswantini Suryandari • 4 Sep 2026
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menggabungkan pemikiran filosofis Mohammad Natsir dan cita-cita B.J. Habibie dalam membangun masa depan Indonesia.
Catra Cendekia

Yusril Gabungkan Pemikiran Natsir dan Habibie: Etika Jadi Kompas, Teknologi Jadi Mesin

Siswantini Suryandari • 2 Sep 2026
Professional head-and-shoulders portrait of a middle-aged man in a dark suit, white shirt, and light blue tie against a pale yellow background.
Catra Cendekia

Raih Doktor Ilmu Filsafat UI, Yusril Ihza Mahendra Kupas Gagasan M Natsir tentang Islam dan Negara

Siswantini Suryandari • 1 Sep 2026
Pemerintah menerbitkan izin operasional bagi 25 program studi (prodi) baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit (hospital-based).
Catra Cendekia

Atasi Kekurangan 65.000 Dokter Spesialis, Pemerintah Buka 25 Prodi PPDS Berbasis Rumah Sakit

Siswantini Suryandari • 1 Sep 2026
Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan lima jilid pertama buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, Senin (31/8/2026).
Catra Cendekia

Kemenbud Luncurkan 5 Jilid Buku Sejarah Indonesia, Versi Digital Dibagikan Gratis

Siswantini Suryandari • 1 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: A classroom filled with students in white uniforms seated on the floor and at desks along the walls inside a bamboo-walled room. Masih Ada Guru Honorer Bergaji Rp 100.000an
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network