catrawarta.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menggabungkan pemikiran filosofis Mohammad Natsir dan cita-cita BJ Habibie dalam membangun masa depan Indonesia.
Hal itu disampaikan Yusril saat memberikan kuliah umum bertajuk Etika Peradaban dalam Membangun Masa Depan Bangsa: Membaca Ulang Pemikiran Filosofis M. Natsir dan Cita-Cita B.J. Habibie dalam forum BJ Habibie Lecture ke-5 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS) bersama AIPI, LPDP, SDM IPTEK, PII, dan BRIN.
Titik Temu Ilmu Pengetahuan dan Agama
Menurut Yusril, pemikiran Natsir mengenai etika kebangsaan dan peradaban memiliki titik temu dengan gagasan Habibie mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tetap dilandasi iman dan takwa.
”Saling bertemu pemikiran dua orang ini. Pak Natsir itu bicara tentang etik kebangsaan dan etik peradaban, Pak Habibie itu bicara tentang sains dan teknologi dengan penekanan juga pada ilmu pengetahuan, iman, dan takwa,” kata Yusril seusai memberikan kuliah umum.
Dia menyebut Natsir dan Habibie merupakan dua tokoh bangsa yang lahir pada zaman berbeda, tetapi sama-sama memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pemikiran Natsir dan Persoalan Etika
Yusril menilai pemikiran Mohammad Natsir mengenai etika berbangsa dan bernegara masih relevan hingga saat ini, terutama di tengah persoalan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Menurut dia, persoalan tersebut bukan semata-mata disebabkan kekurangan aturan. Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum dan lembaga negara, tetapi praktik korupsi masih terus terjadi.
”Yang dirintis oleh Pak Natsir itu sesuatu yang patut kita renungkan, terutama bagaimana kita membangun etika berbangsa. Karena banyak terjadi korupsi, kesewenang-wenangan, itu yang sekarang ini terjadi walaupun kita mempunyai peraturan-peraturan hukum yang lengkap dan lembaga-lembaga yang lengkap,” ujar Yusril.
Suarakan Pemberantasan Korupsi
Dia mengingatkan bahwa Natsir telah menyuarakan pemberantasan korupsi sejak era 1950-an. Salah satu contohnya terjadi ketika Natsir memimpin Kabinet Burhanuddin Harahap pada 1955-1956.
Saat itu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda pemerintahan. Pemerintah bekerja sama dengan Polisi Militer dan Kejaksaan Agung untuk menindak sejumlah pejabat yang diduga terlibat korupsi, termasuk kasus yang berkaitan dengan kebijakan lisensi impor.
Yusril menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak akan cukup tanpa etika dalam kehidupan berbangsa.
”Nah, kalau sekarang kita lihat semua hukum sudah ada, semua peraturan sudah ada, institusi sudah ada, tapi korupsinya makin jadi-jadi. Di mana masalahnya? Kalau kita tanya Pak Natsir, ya kira-kira dia hidup sekarang, dia bilang ya karena etik tidak ada,” katanya.
Konstitusi Tak Berarti Tanpa Etika
Yusril juga mengkritik kondisi ketika aktivitas keagamaan belum selalu berbanding lurus dengan perilaku etis dalam kehidupan publik.
“Tanggung jawab pribadi, tanggung jawab moral di hadapan Tuhan belum jalan sama sekali. Nah, saya kira kalau kita lalai mengembangkan etika bangsa ini, ini negara yang sudah mulai berkembang bisa habis semua,” ujarnya.
Dia kemudian mengutip pemikiran Natsir bahwa konstitusi dan undang-undang tidak akan berarti tanpa etika. Menurutnya, yang sekarang terjadi memang seperti itu.
Habibie dan Kemandirian Teknologi
Sementara itu, Yusril menilai cita-cita BJ Habibie mengenai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga masih relevan untuk Indonesia saat ini hingga masa depan.
Menurut dia, kemandirian teknologi tidak sekadar berarti mampu membeli atau mendatangkan teknologi dari negara lain. Yang lebih penting adalah kemampuan bangsa Indonesia memahami, mengadaptasi, memperbaiki, hingga mengembangkan teknologi tersebut secara mandiri.
”Kita bukan hanya membeli produk teknologi dari luar, tetapi kita mampu mengembangkannya untuk kepentingan dan kemajuan bangsa kita sendiri,” katanya.
Negara Modern Tidak Menutup Diri
Yusril menilai pertanyaan fundamental dari gagasan Habibie adalah apa yang dapat dilakukan Indonesia secara mandiri setelah mendatangkan suatu teknologi dari luar negeri.
”Apakah kita dapat menjadi lebih memahami, mengadaptasi, memperbaiki, dan pada akhirnya mengembangkan sendiri apa yang awalnya kita peroleh dari luar?” ujarnya.
Menurut Yusril, kemandirian tidak berarti menutup diri dari dunia internasional. Negara modern tetap membutuhkan perdagangan, investasi, kolaborasi internasional, dan pertukaran pengetahuan.
Teknologi Berpusat pada Manusia
”Mandiri tidak berarti menutup diri terhadap dunia. Tidak ada negara modern yang mencapai kemajuan tanpa adanya perdagangan, investasi, dan kolaborasi internasional, serta pertukaran pengetahuan. Yang menjadi penentu adalah posisi kita dalam kerja sama tersebut,” jelasnya.
Dia menambahkan, pada akhirnya cita-cita Habibie tetap berpusat pada manusia. Pengembangan teknologi tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa sumber daya manusia yang mampu memahami dan memanfaatkannya.
Yusril juga mengingatkan bahwa meskipun tidak seluruh cita-cita Habibie terwujud, perannya pada masa transisi reformasi tetap penting. Habibie memimpin Indonesia selama sekitar 17 bulan dan menghasilkan sejumlah keputusan penting yang membuka ruang politik lebih luas.

Natsir sebagai Kompas, Habibie sebagai Mesin
Yusril menggambarkan Natsir sebagai pemikir politik, pendidik, dai, dan negarawan yang berangkat dari konsep tauhid serta tanggung jawab manusia. Sementara Habibie merupakan insinyur, teknokrat, industrialis, dan presiden transisi yang menekankan kemampuan manusia, sistem, serta penciptaan nilai tambah.
Menurut Yusril, perbedaan latar belakang keduanya justru dapat menghasilkan dialog yang konstruktif. Natsir mengingatkan bahwa kemampuan tanpa etika dapat mengarah pada dominasi. Sementara Habibie menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi instrumen untuk mengejar ketertinggalan.
”Natsir memberikan kompas sedangkan Habibie menghadirkan mesin. Kita bisa memahami bahwa tanpa mesin, kompas tidak dapat mengarahkan kapal ke tujuan yang diinginkan. Sebaliknya mesin tanpa kompas dapat mempercepat kapal menuju ke arah yang salah,” tegasnya.
Lima Agenda Etika Peradaban menuju 2045
Dalam kuliah tersebut, Yusril mengusulkan lima agenda etika peradaban menuju Indonesia 2045.
Pertama, memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghasilkan dan menguasai ilmu pengetahuan.
Kedua, mengevaluasi kebijakan industri strategis berdasarkan kemampuan yang benar-benar berkembang di dalam negeri.
Ketiga, menjaga demokrasi sebagai mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan.
Keempat, terus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan bernegara.
Kelima, memastikan hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Di akhir kuliahnya, Yusril menyimpulkan bahwa Natsir dan Habibie menawarkan dua pendekatan yang saling melengkapi.
Natsir meyakini kehidupan politik dapat diperbaiki melalui etika dan tanggung jawab. Sementara Habibie percaya ketertinggalan dapat diatasi melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan proses pembelajaran.
”Keduanya menolak sikap menyerah terhadap keadaan. Yang lebih penting bagi kita adalah menganalisis apa yang masih relevan dari pemikiran mereka terhadap permasalahan Indonesia saat ini,” pungkas Yusril.








