catrawarta.com - Bentrok demonstran dengan kelompok massa yang terkoodinir pecah pada aksi 27 dan 28 Agustus 2026 di Jakarta. Ada kelompok massa yang diduga melakukan kekerasan mendapat perlakuan ”istimewa” sehingga bisa menyerang demonstran.
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melihat hal itu setelah melakukan kajian atas aksi yang berlangsung. Tim menemui terdapat pengondisian kelompok tertentu yang terkoordinasi.
Ada massa berikat kepala putih datang ke lokasi aksi melewati jalan tol tanpa melakukan pembayaran di gerbang tol, mereka beriring-iringan menggunakan truk untuk mengangkut massa, motor melenggang di dalam Tol serta di beberapa titik diiringi sejumlah aparat yang mengacungkan jempol ketika massa berikat kepala putih bernyanyi-nyanyi sepanjang perjalanan.
”Hal ini mengindikasikan ada pengondisian tertentu,” ungkap Gema Gita Persada dari LBH Pers dalam siaran pers resminya.
Pelaku Sweeping dan Kekerasan
Gita mengutarakan, TAUD melihat ada dua gelombang massa dengan ciri mengenakan ikat kepala putih. : Gelombang massa berikat kepala putih tersebut melakukan sweeping dengan kekerasan terhadap orang-orang yang berkumpul di sepanjang area DPR hingga Pejompongan dan warga sekitar.
Satu kelompok mengendarai truk dan satu kelompok lainnya mengendarai bus. Kendati sama-sama berikat kepala putih, belum ada indikasi keduanya berafiliasi sama.
Terakhir, TAUD melihat adanya kelompok ketiga. TAUD menemukan bahwa terdapat sekelompok orang tak berikat kepala putih dan berbadan tegap (selain dua massa berikat kepala putih) yang secara terpisah juga melakukan penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan di Jalan KS Tubun dan Pejompongan Raya.
Belum dapat dipastikan mana di antara tiga kelompok ini yang bertanggung jawab atas penganiayaan terhadap Bambang Setiawan (60 tahun), seorang pedagang cermin, yang akhirnya meninggal dunia, Faturrohman (18 tahun), dan sejumlah warga dan demonstran lainnya.
Tindakan Kekerasaan dan Berlebihan
Gita menilai polisi melakukan tindakan berlebihan dalam pengamanan aksi. Buktinya, terdapat kekerasan terhadap peserta aksi dan warga di wilayah Pejompongan.
”Hal ini terkonfirmasi saat TAUD melakukan pemantauan di Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Agustus 2026. Rerata orang yang tengah menjalani pemeriksaan dalam kondisi mengalami luka-luka di bagian kepala dengan keadaan diperban dan Lebam,” paparnya.
Dia menyoroti bahwa upaya ini merupakan praktik yang berbahaya dalam negara hukum dan demokrasi, karena terdapat upaya mengenyampingkan hak-hak warga negara ketika berhadapan dengan hukum baik dalam kapasitasnya sebagai Saksi/Tersangka yang dijamin dalam Pasal 142 dan 143 KUHAP.
DPR Bisa Panggil Kapolri
Melihat berbagai fakta pada aksi tersebut TAUD menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mereka minta Polda Metro Jaya melepaskan seluruh korban kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang, memastikan pemulihan serta jaminan ketidakberulangan terhadap korban, menghentikan upaya preventive strike” dan ”preventive education” dalam melegitimasi praktik penangkapan, serta penyisiran, penggeledahan, penyitaan, maupun upaya paksa lainnya terhadap peserta aksi tanpa dasar hukum dan prosedur hukum acara pidana yang sah.
”Kedua, hentikan menggunakan tindak kekerasan berlebihan dan tidak proporsional, termasuk penggunaan senjata pengendali massa seperti gas air mata, water cannon, dan peluru karet. Mengusut tuntas secara transparan dan akuntabel terhadap proses penegakan hukum pelaku kekerasan terhadap almarhum Bambang Setiawan dan Faturrohman serta massa aksi dan masyarakat,” tandas Gita.
Dia juga mendesak Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, dan KPAI untuk melakukan langkah berdasarkan kewenangannya guna memastikan pemenuhan hak asasi manusia berjalan. Memeriksa adanya dugaan pelanggaran yang terjadi selama aksi demonstrasi di tanggal 27 Agustus 2026.
TAUD juga mendesak pada Komisi III DPR RI untuk memanggil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mempertanggungjawabkan respons aparat kepolisian pada aksi demonstrasi di tanggal 27 Agustus 2026 dan pola serupa yang berulang.








