catrawarta.com - Kericuhan mewarnai aksi penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Mahasiswa UGM dan Aliansi Masyarakat Sipil di kawasan Simpang Empat Gramedia, Jalan Sudirman, Yogyakarta pada Selasa malam (1/9/2026).
Aksi yang mulanya berjalan tertib tersebut sempat memanas akibat bentrokan antara massa aksi dengan sekelompok masyarakat anarkis sebelum akhirnya dibubarkan.
Insiden tersebut mendapat sorotan tajam dari Jogja Police Watch (JPW). Lembaga pengawas kepolisian ini menilai adanya pembiaran dari pihak aparat keamanan yang berada di lokasi saat gesekan antar-kelompok tersebut pecah.
Jauh dari Ekspektasi Publik
Kepala Divisi Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba, menyayangkan terjadinya kekerasan fisik di tengah penjagaan ketat aparat kepolisian. Ia menilai penanganan demonstrasi oleh aparat kepolisian masih jauh dari ekspektasi publik.
”Jogja Police Watch menyayangkan adanya kericuhan antar-massa aksi dengan sekelompok masyarakat di Jalan Sudirman atau Simpang Empat Gramedia pada Selasa malam. Padahal di lokasi aksi ada banyak personel kepolisian,” ujar Kamba dalam keterangan resminya.
Kamba menegaskan bahwa institusi kepolisian memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dia menyentil slogan pengayoman milik Polri yang dinilai belum sejalan dengan fakta penanganan aksi di lapangan.
Polisi Bukan Alat Kekuasaan
”Sudah jelas bahwa kepolisian diberikan mandat oleh konstitusi sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan slogan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Namun faktanya masih jauh panggang dari api karena hingga kini kasus kekerasan, intimidasi, dan represi yang dilakukan oknum kepada masyarakat sipil masih terus terjadi,” tegas Kamba.
Lebih lanjut, JPW menilai masih ada pola pikir skeptis di tubuh institusi kepolisian dalam merespon gerakan kritis masyarakat sipil. Kamba menyebut pendekatan militeristik masa lalu kerap muncul saat aparat berhadapan dengan massa unjuk rasa.
”Mencurigai kritik dari masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah dan aksi demonstrasi masih melekat di institusi Polri. Ada kesan budaya militerisme warisan Orde Baru belum sepenuhnya hilang dari lembaga Tribrata tersebut, dan sampai sekarang belum ada upaya serius dari institusi Polri berkarakter sipil termasuk menangani aksi demonstrasi,” jelasnya.
Evaluasi Total Keberadaan Ormas
Selain menyoroti cara kerja aparat, Kamba juga mendesak evaluasi total atas keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak seolah menjadi penegak hukum di ruang publik saat demo berlangsung.
”Pelibatan ormas dalam menangani aksi demonstrasi seperti yang terjadi di Jakarta perlu dievaluasi secara menyeluruh dan tuntas. Karena bukan merupakan tugas dan wewenang ormas untuk menangani aksi demonstrasi, apalagi jika terjadi tindak kekerasan,” pungkas Kamba.








