catrawarta.com - Kebebasan berserikat dan berkumpul memang dijamin oleh negara demokrasi, namun hak tersebut tidak serta-merta memberi ruang untuk mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Organisasi kemasyarakatan (ormas) diminta untuk selalu memastikan aktivitasnya berada di koridor hukum serta tidak merugikan masyarakat luas.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr Bachtiar Dwi Kurniawan saat ditemui di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (1/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan guna merespons wacana evaluasi menyeluruh terhadap ormas, baik dari sisi tata kelola administrasi maupun aktivitas di lapangan.
Evaluasi Ormas Hal Wajar
Bachtiar menilai bahwa evaluasi ormas merupakan hal yang wajar, selama tetap berlandaskan pada prinsip kebebasan berserikat sebagai hak konstitusional warga negara.
”Negara kita adalah negara hukum, maka harus taat pada hukum, mulai dari perizinannya, aktivitasnya, hingga hal-hal yang dilakukan di masyarakat,” ujar Bachtiar.
Isu kepatuhan administrasi kini juga tengah menyita perhatian di tingkat daerah. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta, dari total 163 ormas yang terdaftar di wilayahnya, sebanyak 46 ormas tercatat belum melengkapi administrasi resmi.
Pemerintah setempat pun berencana melakukan pembinaan mendalam agar puluhan ormas tersebut segera mencatatkan keberadaannya.
Tindak Tegas Ormas Pelanggar Hukum
Menanggapi fenomena tersebut, Bachtiar menguraikan pentingnya membedakan antara kelalaian administrasi dan tindakan pidana secara proporsional. Menurutnya, status belum tercatat di Kesbangpol tidak bisa langsung disamakan dengan pelanggaran hukum berat.
Pemerintah memiliki kewenangan membina legalitas, namun di sisi lain wajib bertindak tegas jika terjadi pelanggaran hukum.
”Kalau memang melanggar hukum, pemerintah punya kewenangan untuk memberikan tindakan, termasuk pembubaran,” tegas Bachtiar.
Lebih lanjut, Bachtiar mewanti-wanti agar penindakan tegas berbasis data dan fakta objektif, bukan dilandasi sentimen atau persepsi kelompok. Prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi acuan utama pemerintah dalam mengevaluasi seluruh ormas secara konsisten.
Ormas Harusnya Membawa Dampak Positif
Urgensi penegakan hukum dan kebebasan berserikat ini kian mengemuka pasca-insiden kericuhan di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026) lalu. Dalam kasus tersebut, Polda Metro Jaya telah menetapkan 48 orang sebagai tersangka yang melingkupi dugaan perusakan, penganiayaan, hingga penyalahgunaan senjata tajam.
Bachtiar mengingatkan bahwa hak menyampaikan aspirasi maupun kebebasan berkumpul tidak boleh dijadikan dalih untuk melegitimasi aksi anarkistis. Keberadaan ormas semestinya membawa kedamaian dan dampak positif bagi publik.
Sebagai penutup, Bachtiar mengajak seluruh pengurus dan anggota ormas di Indonesia untuk menjadikan wadah organisasinya sebagai sarana berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Kehadiran ormas hendaknya mendatangkan manfaat konkret yang dirasakan langsung oleh warga.
”Jadilah contoh nyata berserikat dan berkumpul yang baik dan benar, sehingga kehadirannya disenangi, bahkan dicintai masyarakat,” pungkas Bachtiar.








