catrawarta.com - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026). Sejumlah warga Pati, Jawa Tengah, bahkan telah berdatangan ke Jakarta sejak Sabtu (22/8/2026).
Massa AMPB menuju kawasan Gedung DPR/MPR RI dan mulai memasang sejumlah spanduk berwarna putih yang berisi tuntutan mereka. Tulisan tuntutan dibuat menggunakan cat semprot atau pilox.
Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Mereka juga mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Rekening Koordinator AMPB Diblokir
Di tengah persiapan aksi, AMPB menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya terkait pemblokiran rekening milik Koordinator AMPB, Supriyono atau yang akrab disapa Mas Botok.

Botok mengatakan terdapat dana sekitar Rp 80 juta lebih dalam rekening tersebut. Namun, saat mengecek melalui layanan mobile banking, ia mendapati saldo rekeningnya tidak dapat diakses dan menunjukkan angka Rp 0.
Menurut Botok, rekening Bank Mandiri tersebut tidak hanya digunakan untuk menyimpan uang pribadi, tetapi juga menampung dana donasi masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan aksi AMPB.
”Lebih parah lagi, rekening saya, uang pribadi saya dan uang donasi dari teman-teman Rp 80 juta sekian juga diblokir. Ada buktinya ini,” kata Botok.
Ganggu Kebutuhan Logistik Demo
Dia khawatir pemblokiran rekening tersebut akan mengganggu kebutuhan makan dan logistik massa AMPB yang telah berada di Jakarta.
Botok juga membantah anggapan bahwa kedatangan massa AMPB ke Jakarta bertujuan melakukan tindakan kriminal atau membuat kerusuhan.
”Kita bukan teroris, kita bukan pelaku kriminal. Teman-teman di sini datang ke Jakarta itu mengawal aspirasi masyarakat Indonesia. Tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan,” tegasnya.

Polisi Siapkan Pengamanan
Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan siap mengawal jalannya aksi warga Pati yang akan digelar di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026). Aksi tersebut akan membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan pembenahan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, serta isu nasional, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset.
Sebelumnya, AMPB juga menggelar aksi di Kabupaten Pati. Pada 13 Agustus 2026, massa menduduki gedung DPRD Kabupaten Pati karena kecewa terhadap respons wakil rakyat atas tuntutan mereka. Aksi sempat membuat sejumlah anggota DPRD Pati tertahan di dalam ruang rapat paripurna.
Dalam aksi itu, massa antara lain mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Namun, tuntutan tersebut belum mendapatkan respons sesuai harapan massa.
AMPB juga mempersoalkan kehadiran anggota DPRD Pati yang dinilai tidak lengkap. Dari total 50 anggota DPRD Pati, hanya sebagian anggota yang hadir saat massa menyampaikan tuntutannya. Kini, massa AMPB kembali membawa aspirasi tersebut ke tingkat nasional dengan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.








