DPR Ungkap 13 Kategori Tindak Pidana yang Jadi Sasaran UU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap 13 area yang bakal jadi target sasaran UU Perampasan Aset kelak.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap 13 area yang bakal jadi target sasaran UU Perampasan Aset kelak.
Komisi XI DPR menetapkan tiga pejabat BI periode 2026-2031. Selanjutnya, hasil bakal ditetapkan di Rapat Paripurna DPR, September mendatang.
Usai perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) meninggalkan DPR RI karena telah bertemu dengan pimpinan DPR, massa aksi selain itu masih bertahan. Bahkan, mereka terlibat bentrok dengan polisi di sejumlah tempat pada Kamis (27/7/2026) malam. Mereka tidak hanya mempersoalkan RUU Perampasan Aset yang dinilai janggal karena tidak ada penegasan perampasan asset koruptor. Menurut demonstran […]
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendesak pimpinan DPR RI mengundurkan diri apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak disahkan hingga 15 Desember 2026.
Koordinator sekaligus aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, diperbolehkan masuk ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal rencana aksi unjuk rasa pada Kamis (27/8/2026) mendatang. DPR akan terbuka.
Destry Damayanti resmi menjalani fit and proper test Gubernur BI di DPR pada Rabu (26/8/2026) bersama Komisi XI DPR RI.
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty buka suara mengenai polemik aturan hijab calon kadet putri di Unhan. Menurutnya, aturan harus jelas di awal seleksi.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti kondisi Karhutla Kalimantan yang kian memburuk. Dia mendesak Kemenkeu cairkan dana darurat Rp290 M.