Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

DPR Ungkap 13 Kategori Tindak Pidana yang Jadi Sasaran UU Perampasan Aset

Penulis: Mutia 30 Agu 2026 3 menit baca
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Sumber: Dok DPR RI).
Bagikan:
0

catrawarta.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya mendapat kejelasan perkembangan setelah diketahui mangkrak selama hampir dua dekade berjalan sejak era Pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Meski demikian, muncul kembali dalam pembahasan diskusi di masyarakat mengenai jenis kategori tindak pidana yang perlu segera mendapat penindakan.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan jika kini lembaga legislatif tengah melakukan perbandingan regulasi, ketentuan, dan kasus yang berlaku di negara lain menyangkut jenis tindak pidananya sendiri.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

”Sebagian para ahli menyampaikan tentang perlunya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup mekanisme Perampasan Aset tanpa melalui putusan pidana. Komisi III DPR RI juga melakukan perbandingan dengan beberapa ketentuan terkait yang diberlakukan di negara lain,” jelas Habiburokhman dalam keterangannya, dikutip dari laman DPR RI, Minggu (30/8/2026).

Cermati Regulasi di Negara Lain

Habiburokhman mengambil contoh soal regulasi serupa yang diterapkan di negara Selandia Baru, Singapura, Italia, Amerika Serikat, Australia, Inggris, hingga Thailand.

Masing-masing negara diungkapnya memberlakukan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pidana yang berkategori serius atau besar. Selandia Baru, Swiss, Singapura, Filipina, dan Belanda menerapkan sebatas pada kasus narkotika.

Sementara di Amerika Serikat dan Italia lebih menerapkannya pada praktik pidana seperti mafia, korupsi, hingga organisasi dan jaringan kriminalitas.

Sebut 13 Kategori yang Bakal Masuk Draft

Berkaca dari berbagai penerapan di negara lain, DPR kemudian mengambil sejumlah kategori tindak pidana yang dianggap masuk ke dalam sasaran RUU Perampasan Aset di masa mendatang. Adapun kategori yang dirinci DPR ini yakni sebagai berikut:

  1. tindak pidana korupsi;
  2. tindak pidana narkotika dan psikotropika;
  3. tindak pidana terorisme;
  4. tindak pidana penyelundupan manusia;
  5. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya;
  6. tindak pidana di bidang kehutanan;
  7. tindak pidana di bidang lingkungan hidup,
  8. tindak pidana di bidang perpajakan;
  9. indak pidana di bidang perbankan;
  10. tindak pidana di bidang perasuransian;
  11. tindak pidana di bidang pertambangan;
  12. tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan/atau
  13. tindak pidana perdagangan orang.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengungkap jika UU bakal menjadi regulasi dengan dampak optimal bagi sasaran target apabila parlemen mendapat masukan dari masyarakat umum hingga para ahli terkait yang membangun.  

”Masukan dari masyarakat, seperti elemen masyarakat maupun para ahli menjadi tumpuan bagi Komisi III DPR RI untuk membuat rancangan undang-undang yang partisipatif, komprehensif, dan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara,” tandas Habiburokhman.

RUU Perampasan Aset Sumber Demonstrasi 27 Agustus 2026

Crowd of protesters and onlookers along a city street, flags visible, street litter scattered everywhere on the ground.
DEMONSTRASI: Situasi aksi di DPR 27 Agustus 2026 menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset.(Sumber: istimewa)

Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dilancarkan berbagai aliansi masyarakat pada Kamis (27/8/2026) menempatkan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu agenda utama. Gerakan ini disebut tercipta lantaran dipicu rasa kekesalan masyarakat terhadap mirisnya sanksi material bagi para pelaku korupsi di Tanah Air.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Komisi III menyatakan janjinya bahwa regulasi ini bakal sah paling lambat pada 15 Desember 2026 mendatang. Bahkan untuk menegaskan komitmennya, sejumlah pimpinan DPR menyatakan kesiapan mereka untuk mundur dari parlemen jika tenggat waktu habis.

Meski demikian, sejumlah masyarakat hingga pegiat antikorupsi justru mengungkap kecemasan ketika draf-draf ini tak dibahas secara mendalam dan memuat poin krusial.

RUU Perampasan Aset ini disebut perlu sistem pengawasan yang berlapis agar tidak memicu tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dari aparat terkait di dalamnya.

Tags:
#dpr ri #Habiburokhman #Ketua Komisi IIi DPR RI #Komisi III DPR RI #RUU Perampasan Aset
Smiling woman wearing a beige hijab, black jacket, striped shirt, and a watch, standing against a dark textured wall.
PenulisMutia
Penulis yang telah mendalami bidang jurnalistik sejak 2015. Sedang mendalami isu-isu di bidang sosial, budaya, dan kebijakan publik di Yogyakarta serta nasional.
Sketched-style portrait of a man with glasses, smiling, outdoors with palm trees in the background.
EditorWicaksana
Jurnalis senior, tinggal di Yogyakarta.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ketentuan mengenai syarat penetapan status bencana nasional. MK Putuskan Syarat Baru Bencana Nasional, Jumlah Korban Jadi Indikator Utama
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network