catrawarta.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya mendapat kejelasan perkembangan setelah diketahui mangkrak selama hampir dua dekade berjalan sejak era Pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Meski demikian, muncul kembali dalam pembahasan diskusi di masyarakat mengenai jenis kategori tindak pidana yang perlu segera mendapat penindakan.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan jika kini lembaga legislatif tengah melakukan perbandingan regulasi, ketentuan, dan kasus yang berlaku di negara lain menyangkut jenis tindak pidananya sendiri.
”Sebagian para ahli menyampaikan tentang perlunya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup mekanisme Perampasan Aset tanpa melalui putusan pidana. Komisi III DPR RI juga melakukan perbandingan dengan beberapa ketentuan terkait yang diberlakukan di negara lain,” jelas Habiburokhman dalam keterangannya, dikutip dari laman DPR RI, Minggu (30/8/2026).
Cermati Regulasi di Negara Lain
Habiburokhman mengambil contoh soal regulasi serupa yang diterapkan di negara Selandia Baru, Singapura, Italia, Amerika Serikat, Australia, Inggris, hingga Thailand.
Masing-masing negara diungkapnya memberlakukan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pidana yang berkategori serius atau besar. Selandia Baru, Swiss, Singapura, Filipina, dan Belanda menerapkan sebatas pada kasus narkotika.
Sementara di Amerika Serikat dan Italia lebih menerapkannya pada praktik pidana seperti mafia, korupsi, hingga organisasi dan jaringan kriminalitas.
Sebut 13 Kategori yang Bakal Masuk Draft
Berkaca dari berbagai penerapan di negara lain, DPR kemudian mengambil sejumlah kategori tindak pidana yang dianggap masuk ke dalam sasaran RUU Perampasan Aset di masa mendatang. Adapun kategori yang dirinci DPR ini yakni sebagai berikut:
- tindak pidana korupsi;
- tindak pidana narkotika dan psikotropika;
- tindak pidana terorisme;
- tindak pidana penyelundupan manusia;
- tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya;
- tindak pidana di bidang kehutanan;
- tindak pidana di bidang lingkungan hidup,
- tindak pidana di bidang perpajakan;
- indak pidana di bidang perbankan;
- tindak pidana di bidang perasuransian;
- tindak pidana di bidang pertambangan;
- tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan/atau
- tindak pidana perdagangan orang.
Lebih lanjut, Habiburokhman mengungkap jika UU bakal menjadi regulasi dengan dampak optimal bagi sasaran target apabila parlemen mendapat masukan dari masyarakat umum hingga para ahli terkait yang membangun.
”Masukan dari masyarakat, seperti elemen masyarakat maupun para ahli menjadi tumpuan bagi Komisi III DPR RI untuk membuat rancangan undang-undang yang partisipatif, komprehensif, dan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara,” tandas Habiburokhman.
RUU Perampasan Aset Sumber Demonstrasi 27 Agustus 2026

Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dilancarkan berbagai aliansi masyarakat pada Kamis (27/8/2026) menempatkan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu agenda utama. Gerakan ini disebut tercipta lantaran dipicu rasa kekesalan masyarakat terhadap mirisnya sanksi material bagi para pelaku korupsi di Tanah Air.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Komisi III menyatakan janjinya bahwa regulasi ini bakal sah paling lambat pada 15 Desember 2026 mendatang. Bahkan untuk menegaskan komitmennya, sejumlah pimpinan DPR menyatakan kesiapan mereka untuk mundur dari parlemen jika tenggat waktu habis.
Meski demikian, sejumlah masyarakat hingga pegiat antikorupsi justru mengungkap kecemasan ketika draf-draf ini tak dibahas secara mendalam dan memuat poin krusial.
RUU Perampasan Aset ini disebut perlu sistem pengawasan yang berlapis agar tidak memicu tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dari aparat terkait di dalamnya.








