catrawarta.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ketentuan mengenai syarat penetapan status bencana nasional. Jika sebelumnya lima indikator harus dipenuhi secara kumulatif, kini penetapan bencana nasional dapat dilakukan dengan memenuhi sekurang-kurangnya tiga indikator. Namun, jumlah korban ditetapkan sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi.
Perubahan tersebut diputuskan MK melalui Putusan Nomor 261/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan dalam sidang pada Jumat (28/8/2026). Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.
Sebelumnya, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur lima indikator yang menjadi pertimbangan dalam penetapan status dan tingkat bencana.
Lima Indikator Penetapan Status Bencana
Kelima indikator tersebut meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 7 Ayat (2) UU Penanggulangan Bencana bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah memuat lima indikator tersebut.
MK menegaskan, khusus untuk penetapan status bencana nasional, pemerintah harus mendasarkan keputusan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator, dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi.
Dengan demikian, kelima indikator tetap menjadi dasar penilaian, tetapi tidak lagi harus terpenuhi seluruhnya secara kumulatif.
BNPB Hormati Putusan MK
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghormati putusan MK tersebut. Menurut Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, putusan MK memberikan kejelasan mengenai mekanisme penetapan status bencana, baik berskala nasional maupun daerah.
”Pasca putusan MK, khusus untuk status bencana nasional, sekurang-kurangnya tiga dari lima hal tersebut harus terpenuhi, dan jumlah korban wajib menjadi indikator utamanya,” ujar Berton dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).
Menurut dia, penetapan status bencana merupakan keputusan penting negara. Karena itu, keputusan tersebut harus didasarkan pada data yang akurat serta kondisi nyata di lapangan.
BNPB, kata Berton, akan terus memperkuat proses kaji cepat, pendataan, analisis dampak, serta penilaian terhadap kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Hasil kajian tersebut akan menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait status bencana.
Bukan Bencana Nasional Tetap Bisa Ditangani Pusat
BNPB menegaskan, status bencana nasional bukan satu-satunya dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana.
”Pemerintah pusat tetap dapat mengerahkan personel, peralatan, logistik, pendanaan, serta dukungan teknis sesuai kebutuhan dan kewenangan,” kata Berton.
Artinya, bencana yang tidak ditetapkan sebagai bencana nasional tetap dapat memperoleh penanganan dan dukungan dari pemerintah pusat. Menurut BNPB, hal yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan perlindungan, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan, serta dukungan pemulihan.
Penyesuaian Pedoman Tata Kerja
BNPB selanjutnya akan mempelajari putusan MK secara menyeluruh dan menyesuaikan pedoman serta tata kerja yang diperlukan. Penyesuaian tersebut akan dilakukan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
BNPB juga akan memperkuat koordinasi agar proses penilaian dan pendataan bencana dapat dilakukan secara seragam, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
”Putusan ini menegaskan kembali bahwa keselamatan masyarakat adalah tujuan utama penanggulangan bencana. Respons harus cepat, dan pada saat yang sama tetap berdasar hukum yang jelas,” ujar Berton.








