Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

MK Putuskan Syarat Baru Bencana Nasional, Jumlah Korban Jadi Indikator Utama

Penulis: Siswantini Suryandari 30 Agu 2026 3 menit baca
Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ketentuan mengenai syarat penetapan status bencana nasional.
EVAKUASI: Sejumlah personel gabungan lintas sektor, baik dalam dan luar negeri saat mengevakuasi korban bencana dalam simulasi latihan gabungan bersama terpadu Bhakti Kanyini Ausindo 2025 di pesisir Pantai Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. (Sumber: Dok BNPB)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ketentuan mengenai syarat penetapan status bencana nasional. Jika sebelumnya lima indikator harus dipenuhi secara kumulatif, kini penetapan bencana nasional dapat dilakukan dengan memenuhi sekurang-kurangnya tiga indikator. Namun, jumlah korban ditetapkan sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi.

Perubahan tersebut diputuskan MK melalui Putusan Nomor 261/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan dalam sidang pada Jumat (28/8/2026). Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

Sebelumnya, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur lima indikator yang menjadi pertimbangan dalam penetapan status dan tingkat bencana.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Lima Indikator Penetapan Status Bencana

Kelima indikator tersebut meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 7 Ayat (2) UU Penanggulangan Bencana bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah memuat lima indikator tersebut.

MK menegaskan, khusus untuk penetapan status bencana nasional, pemerintah harus mendasarkan keputusan pada pemenuhan sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator, dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang wajib dipenuhi.

Dengan demikian, kelima indikator tetap menjadi dasar penilaian, tetapi tidak lagi harus terpenuhi seluruhnya secara kumulatif.

BNPB Hormati Putusan MK

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghormati putusan MK tersebut. Menurut Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, putusan MK memberikan kejelasan mengenai mekanisme penetapan status bencana, baik berskala nasional maupun daerah.

”Pasca putusan MK, khusus untuk status bencana nasional, sekurang-kurangnya tiga dari lima hal tersebut harus terpenuhi, dan jumlah korban wajib menjadi indikator utamanya,” ujar Berton dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).

Menurut dia, penetapan status bencana merupakan keputusan penting negara. Karena itu, keputusan tersebut harus didasarkan pada data yang akurat serta kondisi nyata di lapangan.

BNPB, kata Berton, akan terus memperkuat proses kaji cepat, pendataan, analisis dampak, serta penilaian terhadap kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Hasil kajian tersebut akan menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait status bencana.

Bukan Bencana Nasional Tetap Bisa Ditangani Pusat

BNPB menegaskan, status bencana nasional bukan satu-satunya dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana.

”Pemerintah pusat tetap dapat mengerahkan personel, peralatan, logistik, pendanaan, serta dukungan teknis sesuai kebutuhan dan kewenangan,” kata Berton.

Artinya, bencana yang tidak ditetapkan sebagai bencana nasional tetap dapat memperoleh penanganan dan dukungan dari pemerintah pusat. Menurut BNPB, hal yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan perlindungan, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan, serta dukungan pemulihan.

Penyesuaian Pedoman Tata Kerja

BNPB selanjutnya akan mempelajari putusan MK secara menyeluruh dan menyesuaikan pedoman serta tata kerja yang diperlukan. Penyesuaian tersebut akan dilakukan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BNPB juga akan memperkuat koordinasi agar proses penilaian dan pendataan bencana dapat dilakukan secara seragam, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

”Putusan ini menegaskan kembali bahwa keselamatan masyarakat adalah tujuan utama penanggulangan bencana. Respons harus cepat, dan pada saat yang sama tetap berdasar hukum yang jelas,” ujar Berton.

Tags:
#bencana nasional #BNPB #Mahkamah Konstitusi #syarat baru bencana nasional
Siswantini Suryandari
PenulisSiswantini Suryandari
Jurnalis senior, alumi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
Sketched-style portrait of a man with glasses, smiling, outdoors with palm trees in the background.
EditorWicaksana
Jurnalis senior, tinggal di Yogyakarta.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: A rugged mountain valley with a turquoise lake at the bottom, labeled Landslide Dam & Barrier Lake, with orange arrows showing the downstream path and avalanche debris route. Tiongkok: Nepal Banyak Gletser, Risiko Bahaya Masih Ada!
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network