catrawarta.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026 terus mendapat sorotan ketat dari kalangan akademisi.
Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Zuly Qodir mengimbau agar kewenangan besar negara dalam menyita dan memulihkan aset tindak pidana wajib diimbangi dengan transparansi, integritas aparat, serta pengawasan masyarakat yang ketat.
Saat diwawancarai di Gedung AR A UMY pada Sabtu, 29 Agustus 2026, Zuly yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor UMY Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan menegaskan bahwa sikap kritis masyarakat saat ini menuntut pemerintah untuk tidak sekadar menawarkan niat baik semata.
Masyarakat Tak Gampang Percaya
”Masyarakat kita belakangan sudah kritis dan tidak gampang percaya. Niat baik itu belum tentu direspons dengan baik,” ujar Zuly mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam pembentukan regulasi tersebut.
Sikap kritis publik tersebut dinilai lahir dari pengalaman masa lalu terhadap praktik penegakan hukum yang dinilai belum optimal, sehingga transparansi tata kelola aset rampasan harus dijamin sejak awal.
”Orang mengkhawatirkan ini dirampas lalu kemudian mau dikemanakan. Jangan-jangan nanti cuma pura-pura dirampas, sebetulnya tidak dirampas,” kata Zuly menyoroti kekhawatiran masyarakat terkait potensi ketidakjelasan pengelolaan aset hasil kejahatan.
Hukum Tidak Tebang Pilih
Di samping keterbukaan pengelolaan, Zuly juga menggarisbawahi keharusan adanya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih tanpa memandang posisi sosial, ekonomi, maupun konstelasi politik pihak yang diperiksa.
”Kalau dia tidak memiliki unit usaha yang lain, tiba-tiba dalam satu tahun dia punya 80 miliar, 100 miliar, maka orang boleh curiga,” jelas Zuly memberikan gambaran ketidakwajaran profil kekayaan seseorang yang patut ditelusuri lewat prosedur hukum resmi.
Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam implementasi perampasan aset di lapangan, keberadaan penegak hukum yang bersih dan jujur menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
”Orang yang akan melakukan perampasan itu adalah orang yang betul-betul memiliki integritas, kejujuran, dan komitmen untuk menyelamatkan uang negara,” tegas Zuly menekankan kualifikasi mental aparat penegak hukum.
Perlu Pengawasan Masyarakat
Dia menambahkan bahwa pengawasan terhadap proses hukum harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen publik, pemerintah, legislatif, hingga akademisi di perguruan tinggi.
”Tidak semua orang perguruan tinggi juga memiliki integritas. Itu harus bersama dilakukan oleh pengawasan masyarakat yang kuat, penegak hukumnya yang baik, yang benar dan jujur,” ungkap Zuly.
Zuly menyimpulkan bahwa keadilan hukum harus ditegakkan secara nyata melalui tindakan tegas terhadap setiap pejabat publik yang terbukti melakukan pelanggaran dan memperkaya diri secara ilegal.
”Penegak hukumnya tidak tebang pilih kepada siapa pun yang melanggar. Kalau ada temuan terhadap pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya diri, selain diberhentikan, aset yang dia punya harus dirampas secara sungguh-sungguh,” tutur Zuly.








