catrawarta.com - Pemerintah menerbitkan izin operasional bagi 25 program studi (prodi) baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit (hospital-based). Program ini menjadi bagian dari kebijakan afirmasi untuk memperkuat ketersediaan dokter spesialis, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kebijakan strategis tersebut disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman seusai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (31/8/2026).
Program PPDS hospital-based, atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU), merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis yang diperkirakan mencapai sekitar 65.000 orang di Indonesia.
Memperluas Akses Kesehatan
Program tersebut sekaligus ditujukan untuk memperluas dan memeratakan akses layanan kesehatan hingga ke daerah pelosok.
Sejak diluncurkan pada 2024, program PPDS RSPPU telah diselenggarakan di enam rumah sakit. Dengan penambahan 25 prodi baru pada tahap pertama 2026, jumlahnya kini menjadi 31 prodi PPDS RSPPU.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, 25 prodi baru pada tahap pertama 2026 terdiri atas 11 prodi spesialis dasar dan 14 prodi rumpun Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU).
Seluruh program tersebut diselenggarakan di rumah sakit pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah dan bermitra dengan perguruan tinggi. Skema ini ditujukan untuk memastikan standar kompetensi pendidikan dokter spesialis tetap terjaga.

Sebanyak 30 Prodi Baru Akan Menyusul
Selain peluncuran tahap pertama, Budi memastikan pengembangan program PPDS RSPPU akan terus dilanjutkan hingga akhir 2026.
“Pada tahap kedua tahun 2026, sebanyak 30 Program Studi Spesialis juga akan didorong memperoleh izin penyelenggaraan pada Oktober 2026, terdiri atas 13 Prodi Spesialis Dasar dan 17 Prodi Spesialis KJSU,” kata Budi.
Rapat Tingkat Menteri tersebut dipimpin langsung oleh Kepala KSP dan dihadiri sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Dudung mengatakan, percepatan program tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden pada 11 Agustus 2026 terkait persoalan kekurangan tenaga medis.
“Ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari kebutuhan saudara-saudara kita di daerah, pulau terluar, hingga ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” ujar Dudung.
Biaya Pendidikan Terjangkau
Dudung juga menjelaskan skema pembiayaan pendidikan yang dirancang agar terjangkau dan dapat mendukung pemerataan dokter spesialis.
Menurutnya, kontribusi biaya penyelenggaraan PPDS, baik untuk program studi yang sudah berjalan maupun yang baru dibuka, diberlakukan secara resiprokal antara rumah sakit pendidikan dan perguruan tinggi.
Sementara itu, seleksi peserta didik PPDS RSPPU untuk 25 program studi baru tersebut akan diluncurkan secara resmi pada Kamis, 3 September 2026.
Isi Kebutuhan Dokter Spesialis
Program ini dirancang dengan memberikan keberpihakan kepada putra-putri daerah. Penempatan kerja setelah menyelesaikan pendidikan juga telah ditetapkan sejak awal untuk mengisi kebutuhan dokter spesialis di wilayah yang menjadi prioritas nasional.
PPDS RSPPU merupakan program pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan langsung di rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Sebanyak 25 prodi baru tersebut bermitra dengan sembilan perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Udayana (UNUD), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Indonesia (UI).

Sebaran 11 Prodi Spesialis Dasar
Sebanyak 11 prodi spesialis dasar yang dibuka tersebar di sejumlah rumah sakit. Prodi Anestesiologi dan Terapi Intensif dibuka di RSUP Fatmawati, RS Ortopedi Prof Dr Soeharso Surakarta, dan RSU Hermina Depok.
Prodi Obstetri dan Ginekologi dibuka di RSAB Harapan Kita dan RSIA Bunda Jakarta. Sementara Prodi Radiologi tersedia di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado, RSUP Persahabatan, dan RSUP Dr M Djamil.
Selain itu, Prodi Ilmu Penyakit Dalam dan Ilmu Kesehatan Anak diselenggarakan di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo. Adapun Prodi Ilmu Bedah dibuka di RSUD dr Iskak Tulungagung.
Prodi KJSU dan Spesialis Unggulan Ada 14
Sementara itu, 14 prodi dalam rumpun KJSU dan spesialis unggulan lainnya juga dibuka di sejumlah rumah sakit.
Prodi Bedah Saraf tersedia di RS Pusat Otak Nasional dan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo. Prodi Bedah Toraks Kardiovaskular dibuka di RSUP H. Adam Malik dan RSUD Dr Saiful Anwar. Prodi Urologi tersedia di RSUD Dr. Moewardi dan RSUP Prof Dr IGNG Ngoerah.
Kemudian, Prodi Jantung dan Pembuluh Darah dibuka di RSUP Dr. Mohammad Hoesin, RSU Murni Teguh, dan RSUD dr. Soedarso. Ekspansi juga mencakup Prodi Kedokteran Nuklir di RSUP Dr. Kariadi.
Prodi Spesialis Kesehatan Mata dibuka di Jakarta Eye Center (JEC) Kedoya dan RSU Murni Teguh Memorial Hospital. Sementara Prodi Orthopaedi dan Traumatologi dibuka di RSD dr. Soebandi, RSPAD Gatot Soebroto, dan RS Islam Jakarta Cempaka Putih.
Pemerintah berharap perluasan PPDS berbasis rumah sakit tersebut dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis sekaligus memperkuat pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia, terutama wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan tenaga medis.








