Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Hendardi: Pulihkan Kepercayaan Rakyat, Jangan Libatkan Mililter dalam Perpajakan

Penulis: Wicaksana 22 Jul 2026 3 menit baca
PAJAK: Ilustrasi pelibatan TNI dalam urusan pajak
PAJAK: Ilustrasi pelibatan TNI dalam urusan pajak.(Sumber: instagram voluntas.co)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Pemerintah melibatkan TNI dalam pengawasan pajak warga negaranya. Langkah tersebut jelas keliru karena merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak beserta instrumen administrasi dan penegakan hukumnya.

Tugas militer pada ranah sipil hanya menegaskan perluasan keterlibatan yang sama sekali bukan menjadi tugas dan fungsi pertahanan negara. Pelibatan aparat teritorial TNI dalam urusan perpajakan tidak hanya menciptakan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga merusak supremasi sipil dan menggerus esensi partisipasi warga dalam bernegara.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menyampaikan kritiknya merespons pelibatan TNI dalam pengawasan perpajakan. Ia mengatakan kepatuhan membayar pajak tidak boleh dibangun melalui pendekatan koersif ataupun dengan menghadirkan aparatur militer di tengah masyarakat.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

”Pajak merupakan partisipasi warga dan kewajiban kewargaan yang lahir dari relasi kepercayaan antara negara dan rakyat. Negara tidak boleh menakut-nakuti warga negara agar patuh membayar pajak. Pendekatan semacam itu justru berpotensi merusak kepercayaan publik dan memperlemah legitimasi sistem perpajakan,” tandasnya dalam keterangan tertulis kepada media.

Komentar boikot pajak memang cukup masif di media sosial yang awalnya dari Jawa Tengah. Sikap itu diambil karena banyaknya kasus-kasus korupsi dan gaya hidup hedon para pejabat. Masyarakat merasa pajak yang telah dibayarkan – uang diperoleh dengan susah payah – tidak kembali secara siginifikan. Hingga kini, seruan tidak membayar pajak masih muncul di komentar-komentar media sosial.

Perbaikan Tata Kelola

Menurut Hendardi, yang dibutuhkan pemerintah bukanlah militerisasi pengawasan pajak, melainkan perbaikan tata kelola perpajakan dan pemerintahan secara menyeluruh.

Ketika pajak dipungut secara adil, dikelola secara transparan, bebas dari korupsi, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial yang berkualitas, maka kepatuhan sukarela (voluntary tax compliance) akan tumbuh dengan sendirinya.

”Rakyat pada dasarnya bersedia membayar pajak apabila mereka melihat bahwa uang yang mereka setorkan kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan,” tegasnya.

Ia melihat persoalan mendasar yang sesungguhnya bukan rendahnya kesadaran masyarakat semata, melainkan menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola pembangunan dan pengelolaan keuangan negara.

Contoh nyata, korupsi besar-besaran yang terus mengemuka ke publik, perilaku pejabat negara yang problematik dan menjadi sorotan publik, kebijakan pembangunan nasional yang mengabaikan keterlibatan warga dan mengabaikan partisipasi bermakna (meaningful participation).

Itu semua nyata-nyata menurunkan kepercayaan publik untuk secara sukarela terlibat dalam membiayai pembangunan nasional. Dalam situasi seperti itu, negara seharusnya membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, bukan justru menghadirkan aparat militer dalam urusan perpajakan.

Makin Tidak Percaya

Menurut Hendardi, pelibatan TNI dalam pengawasan pajak justru akan memperdalam ketidakpercayaan publik. Pesan yang disampaikan kepada warga negara melalui militerisasi pengawasan kepatuhan pajak justru kontraproduktif.

Pesan yang akan diterima pembayar pajak, daripada memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelola negara justru menakut-nakuti warga untuk terlibat dalam pembiayaan pemerintahan negara.

Karena itu, pemerintah seharusnya fokus memperbaiki integritas tata kelola pemerintahan, memperbaiki perilaku pejabat dan penyelenggara negara, serta memberantas korupsi dan memerangi penyalahgunaan jabatan, bukan dengan mengedepankan pendekatan keamanan.

”Sangat tidak tepat upaya negara untuk menakut-nakuti rakyat agar membayar pajak. Pulihkan kepercayaan rakyat untuk sukarela membiayai pembangunan negara bukan menakut-nakuti dengan pelibatan Babinsa secara inkonstitusional,” tegas Hendardi.

Tags:
#Hendardi #kepercayaan rakyat #paksa rakyat #Setara Institute #TNI urus pajak
Sketched-style portrait of a man with glasses, smiling, outdoors with palm trees in the background.
PenulisWicaksana
Jurnalis senior, tinggal di Yogyakarta.
Male singer on stage, wearing a white robe and head wrap, holding a microphone and raising one arm.
EditorWahjudi Djaja
Budayawan Sleman, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Dosen STIEPAR API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Direktur Pusat Kebudayaan Saptohoedojo
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen anak harus tumbuh optimal HAN 2026: Semua Anak Indonesia Berhak Tumbuh Optimal
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network