Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Warta

Tekan Kebocoran, Perketat Audit Restitusi Pajak

Penulis: Wicaksana 5 Mei 2026 3 menit baca
Diperbarui Mei 6, 2026
Person in a plaid blazer uses a calculator and writes on documents at a desk, suggesting accounting work.
Ilustrasi penghitungan pajak.(Sumber: Freepik)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Pemerintah mengambil langkah tegas dengan memperketat kebijakan audit dan proses restitusi pajak di tengah tekanan fiskal yang kian nyata. Kebijakan ini disinyalir dipicu oleh laporan proyeksi pencairan nilai restitusi tahun 2025 yang angkanya menembus Rp 360 triliun, sebuah jumlah yang dinilai cukup membebani kas negara.

Kabarnya, persoalan itu pula yang mengakibatkan pencopotan sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan yang terkait dengan pajak.

Catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan realisasi penerimaan pajak hingga 29 April 2026 baru mencapai Rp 394,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 16,7 persen dari total target tahunan sebesar Rp 2.357,7 triliun yang dipatok untuk mendukung berbagai program strategis nasional.

Baca Juga
5 artikel
  1. Warta Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku →
  2. Warta Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4 →
  3. Warta BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS →
  4. Warta 51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen →
  5. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →

Ekonom UGM, Rijadh Djatu Winardi PhD menilai kebijakan tersebut berangkat dari kekhawatiran pemerintah terhadap aspek kepatuhan. Menurutnya, restitusi merupakan titik paling sensitif dalam sistem perpajakan karena melibatkan aliran dana keluar dari kas negara kepada wajib pajak.

“Risiko kesalahan klaim atau bahkan penyalahgunaan relatif lebih tinggi dibandingkan proses pemungutan pajak,” ungkap Rijadh dalam keterangannya kepada media.

Audit Libatkan BPK

Ia menganggap pelibatan lembaga seperti BPKP dalam penguatan audit adalah langkah wajar guna memastikan validitas setiap klaim yang masuk.

Namun, Rijadh mengingatkan agar pengetatan tidak memukul rata semua pihak. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko agar proses administrasi tidak melambat secara keseluruhan. Wajib pajak yang memiliki rekam jejak patuh seharusnya tetap mendapatkan layanan cepat, sementara pemeriksaan mendalam hanya ditujukan bagi yang berisiko tinggi.

Ia juga menjelaskan lonjakan angka restitusi tidak selalu berarti adanya kecurangan. Dalam PPh Badan, restitusi bisa naik saat kinerja perusahaan menurun, sementara pada PPN, kenaikan sering kali dipicu oleh peningkatan aktivitas ekspor atau investasi yang memang menjadi hak wajib pajak untuk diklaim kembali.

“Kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan analisis yang tepat. Kalau ditanya apakah ini murni pengawasan atau terkait arus kas negara, saya berpikir jawabannya adalah keduanya,” papar Rijadh. Ia melihat pemerintah sedang berusaha mengamankan posisi kas dalam jangka pendek.

Arus Keluar Kas

Dalam situasi tekanan fiskal di mana kebutuhan belanja meningkat, pemerintah cenderung lebih sensitif terhadap arus keluar kas. Menurut Rijadh, perlambatan proses restitusi memang bisa membuat posisi kas negara terlihat lebih longgar untuk sementara, namun cara itu bukan strategi yang berkelanjutan.

Secara konsep, restitusi bukanlah instrumen fiskal untuk meningkatkan pendapatan, melainkan kewajiban negara mengembalikan hak milik orang lain.

“Restitusi hanyalah proses administratif. Ketika ditahan, yang terjadi bukan peningkatan penerimaan, melainkan penundaan kewajiban negara,” jelasnya.

Dampak penahanan restitusi cukup serius bagi dunia usaha, terutama sektor eksportir yang berpotensi mengalami krisis likuiditas. Perusahaan terpaksa mencari pinjaman bank atau tambahan modal untuk menutupi operasional, yang dalam jangka panjang justru dapat menghambat iklim investasi dan produksi nasional.

Sebagai solusi, Rijadh mendorong pemerintah memperkuat digitalisasi data agar proses pemantauan status permohonan lebih transparan. Ia juga menyarankan optimalisasi mekanisme pengurangan angsuran PPh Pasal 25 agar perusahaan tidak perlu membayar pajak berlebih di awal yang berujung pada permohonan restitusi.

Tags:
#kementerian keuangan #penerimaan pajak #restitusi pajak #target pajak
Sketched-style portrait of a man with glasses, smiling, outdoors with palm trees in the background.
PenulisWicaksana
Jurnalis senior, tinggal di Yogyakarta.
EditorYuliantoro
Alumni Sosiologi UGM (1995), jurnalis dan penulis yang menekuni isu sosial, budaya, dan kebijakan publik.
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Warta

Heboh Aksi Demo Siswa SMAN 1 Pamanukan terhadap Oknum Guru Terduga Pelecehan, Polisi Tangkap Pelaku

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Kritik Sistem Pendataan Bansos, Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Masuk Desil 4

Wiwit • 10 Sep 2026
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

51.591 Rumah Terdampak Gempa NTT Berhasil Diverifikasi BNPB, Progres Capai 50 Persen

Mutia • 8 Sep 2026
Warta

BGN Tutup 1.999 Dapur MBG karena Belum Daftar SLHS

Siswantini Suryandari • 10 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Close-up of a brown, textured surface with a light-colored, twisted object partially visible in the center-left.
Warta

Warga Turi Minta Polisi Usut Keracunan MBG, Beri Kompensasi pada Korban

Wicaksana • 8 Sep 2026
Warta

Siswi Korban Keracunan MBG di Karo Alami Amnesia Berat, Tak Lagi Kenali Orangtua

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Crowd of people gathered in a room with bright green walls, some standing and talking near a white car-shaped object in the foreground.
Warta

PBHI: Usut Tuntas Keracunan MBG, Proses Hukum Pihak yang Terlibat!

Wicaksana • 8 Sep 2026
Sungai Silugunggo yang mengering akibat musim kemarau ekstrem.
Warta

Silugunggo Pati Menyusul Daftar Panjang Sungai di Tanah Air yang Mengering pada Musim Kemarau Ekstrem

Mutia • 7 Sep 2026
Ilustrasi polusi udara di Sarawak, Malaysia.
Warta

Indeks Pencemaran Udara Tak Lagi Berbahaya, Raja Malaysia Cabut Status Darurat Kabut Asap di Sarawak

Mutia • 7 Sep 2026
Person wearing a dark cap and glasses stands with folded hands beside a large flat-screen TV mounted on a pink wall.
Warta

Miris, SD Berdinding Bambu dan Tanpa Listrik di NTT Terima Bantuan TV Layar Sentuh

Wiwit • 7 Sep 2026
Cafeteria-style metal lunch tray with rice, glazed meat, vegetable tempura, meat in sauce, and corn with carrot sticks and greens.
Warta

Pengakuan Calon Supplier Dapur MBG Viral: Bahan Baku Kualitas Rendah hingga Manipulasi Harga

Wiwit • 7 Sep 2026
Two people wearing face masks converse in an indoor setting, woman in a pink blouse looking surprised or engaged at the other person.
Warta

Harga Masker Mencekik Imbas Erupsi Anak Krakatau, Warganet Kecam Aksi Penjual Nakal

Wiwit • 7 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Three men in business attire descend a stairwell inside a building, with the man in a light gray suit leading in front. Yaman Ternyata Bersahabat dengan Indonesia
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network