Hago
  • Warta
  • Catra Cendekia
  • Catra Milenia
  • Catra Budaya
  • Catra Wisata
  • Etalase
  • Idea Catra
  • Pena Catra
BERITA TERBARU
Catra Cendekia

Mahfud MD Sebut Pelantikan Gubernur URI Terlalu Prematur, Ini Alasannya

Penulis: Siswantini Suryandari 30 Jul 2026 2 menit baca
Man in a blue suit delivering a speech at a wooden podium with a USM emblem and microphones.
Mahfud MD (dok pribadi)
Bagikan:
0

catrawarta.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengkritik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI.

Menurut Mahfud, pelantikan tersebut dinilai prematur karena Universitas Republik Indonesia disebut belum memenuhi persyaratan sebagai perguruan tinggi yang sah.

“Mohon maaf Pak Prabowo, saya bukan londo ireng, tapi Pak Prabowo salah. URI saja belum berdiri sudah melantik gubernur URI,” kata Mahfud dalam sebuah siniar yang tayang pada Kamis (30/7/2026).

Baca Juga
5 artikel
  1. Catra Cendekia Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC →
  2. Catra Cendekia Berpulangnya Prof Djoko Suryo: Sejarah Bukan Hanya Deretan Tahun dan Peristiwa, Ada Manusia di Sana →
  3. Catra Cendekia Buku Islam ala Prabowo Jadi Sorotan, Sejumlah Tokoh Bantah Pernah Menulis →
  4. Catra Cendekia Memahami Garis Kemiskinan Indonesia: Standar BPS vs Bank Dunia →
  5. Catra Cendekia BRIN Kembangkan Sistem Deteksi Hotspot Karhutla, Informasi Keluar dalam 30 Menit →

Mahfud menjelaskan bahwa pendirian perguruan tinggi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020.

“Untuk mendirikan universitas itu dirikan dulu lembaganya. Ini belum ada lembaga sudah melantik gubernur,” ujarnya.

Pendirian Universitas Harus Bertahap

Mahfud mengatakan proses pendirian perguruan tinggi harus dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.

Man in a suit and tie speaking at a press conference, with multiple microphones in front and a man in a black cap behind him
Presiden Prabowo Subianto melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) dan Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI. (dok Setpres RI)

Menurutnya, pendirian universitas diawali dengan pembentukan badan penyelenggara, kemudian memenuhi persyaratan akademik dan administratif sebelum dapat beroperasi.

Ia menyebut sebuah universitas harus memiliki rumpun program studi yang memenuhi ketentuan, memperoleh izin dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta memiliki lahan kampus yang memenuhi persyaratan.

“Harus tersedia lahan sekitar 30 hektare yang bersertifikat sebagai lokasi kampus. Di kampus itu juga harus dibangun laboratorium selain fakultas. Setelah semua persyaratan terpenuhi, barulah mengangkat rektor,” jelasnya.

Mahfud menilai hingga saat ini Universitas Republik Indonesia belum memiliki kampus, lahan, fakultas, maupun izin operasional dari Kemendiktisaintek.

“Belum ada apa-apa sudah melantik gubernur. Sampai sekarang Kemendiktisaintek tidak memberikan tanggapan apa pun. Pak Prabowo terlalu spontan,” katanya.

Singgung Keputusan Bergabung dengan BOP

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyinggung keputusan pemerintah bergabung dengan organisasi yang ia sebut sebagai Board of Peace (BOP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil secara mendadak dan memunculkan pertanyaan karena adanya kewajiban pembayaran iuran.

“Bergabung dengan BOP itu tanpa seizin DPR. Kita semua dibuat kaget karena ada kewajiban bayar iuran. Bagaimana pertanggungjawabannya sekarang?” ujarnya.

Mahfud menduga gagasan pembentukan Universitas Republik Indonesia dilandasi niat untuk menyiapkan calon-calon pemimpin nasional. Namun, menurutnya, tujuan tersebut tetap harus diwujudkan melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Mungkin ada yang membisiki bahwa Indonesia butuh pemimpin nasional sehingga perlu perguruan tinggi untuk mencetak pemimpin. Tujuannya bagus, tetapi Pak Prabowo terlalu spontan,” pungkasnya.

Tags:
#Gubernur URI #Mahfud MD #Perguruan tinggi #Prabowo Subianto #Universitas Republik Indonesia #URI
Siswantini Suryandari
PenulisSiswantini Suryandari
Jurnalis senior, alumi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
Male singer on stage, wearing a white robe and head wrap, holding a microphone and raising one arm.
EditorWahjudi Djaja
Budayawan Sleman, Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama), Dosen STIEPAR API Yogyakarta, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY, Direktur Pusat Kebudayaan Saptohoedojo
Komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer

Catra Cendekia

Keracunan Makanan Bisa Sebabkan Gangguan Memori, Ini Penjelasan CDC

Siswantini Suryandari • 8 Sep 2026
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Catra Cendekia

Kesenjangan Generasi dalam Melihat AI: Mengapa Gen Z Paling Cemas?

dhiya • 5 Mar 2026
Catra Cendekia

Refleksi Nasir Tamara di Balik Revolusi Iran dan Tantangan Geopolitik Global

Wiwit • 4 Sep 2026
Catra Cendekia

Literasi Digital dan Pendidikan Karakter Jadi Benteng Cegah Radikalisme pada Anak

dhiya • 7 Mar 2026
Catra Cendekia

BRIN Kembangkan Sistem Deteksi Hotspot Karhutla, Informasi Keluar dalam 30 Menit

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026

Berita Terkait

Lebih banyak ›
Perundungan masih menjadi tantangan serius di lingkungan pesantren. Dampaknya tidak hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, fisik, sosial, hingga kehidupan material dan finansial santri.
Catra Cendekia

Riset BRIN: 83 Persen Santri Berpotensi Alami Perundungan, Dampaknya hingga Psikologis

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Nama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.Bukan karena video kontennya viral. Bukan pula karena polemik atau kontroversi.
Catra Cendekia

Anwar Hafid Viral karena Program Nyata untuk Warga Sulteng, Utamakan Pendidikan dan Kesehatan

Siswantini Suryandari • 5 Sep 2026
Man wearing a hat and sunglasses in a bookstore, presenting a book titled Revolusi Iran.
Catra Cendekia

Refleksi Nasir Tamara di Balik Revolusi Iran dan Tantangan Geopolitik Global

Wiwit • 4 Sep 2026
Universitas Gadjah Mada (UGM) membentuk Tim Tanggap Cepat UGM untuk Desa Sade untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Kampung Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang terdampak kebakaran.
Catra Cendekia

UGM Bentuk Tim Tanggap Cepat Bantu Rekonstruksi Kampung Adat Sade

Siswantini Suryandari • 4 Sep 2026
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menggabungkan pemikiran filosofis Mohammad Natsir dan cita-cita B.J. Habibie dalam membangun masa depan Indonesia.
Catra Cendekia

Yusril Gabungkan Pemikiran Natsir dan Habibie: Etika Jadi Kompas, Teknologi Jadi Mesin

Siswantini Suryandari • 2 Sep 2026
Professional head-and-shoulders portrait of a middle-aged man in a dark suit, white shirt, and light blue tie against a pale yellow background.
Catra Cendekia

Raih Doktor Ilmu Filsafat UI, Yusril Ihza Mahendra Kupas Gagasan M Natsir tentang Islam dan Negara

Siswantini Suryandari • 1 Sep 2026
Pemerintah menerbitkan izin operasional bagi 25 program studi (prodi) baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit (hospital-based).
Catra Cendekia

Atasi Kekurangan 65.000 Dokter Spesialis, Pemerintah Buka 25 Prodi PPDS Berbasis Rumah Sakit

Siswantini Suryandari • 1 Sep 2026
Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan lima jilid pertama buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, Senin (31/8/2026).
Catra Cendekia

Kemenbud Luncurkan 5 Jilid Buku Sejarah Indonesia, Versi Digital Dibagikan Gratis

Siswantini Suryandari • 1 Sep 2026
0
Follow us on
Up Next: Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) MK Putuskan Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan di APBN
Ikuti Media Sosial Kami
  • Facebook
  • Instagram
  • X/Twitter
  • Youtube
  • Tiktok
Hago
Menu
  • Warta
  • Catra Milenia
  • Catra Cendekia
  • Catra Budaya
  • Pena Catra
  • Idea Catra
  • Catra Wisata
  • Etalase
Informasi
  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy Policy

Jl. Sunan Ampel No.167, Jaban, Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Kontak

[email protected]
+62 819 887078

© Copyright CATRAWARTA
Catrawarta Theme by Dabtive Network